Kompas.com - 14/09/2013, 14:15 WIB
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Ronny Franky Sompie. dian maharaniKepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Ronny Franky Sompie.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Banyaknya kasus penembakan terhadap aparat kepolisian tidak dibarengi dengan upaya pengungkapan yang cepat oleh Polri. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Ronny Sompie berdalih, minimnya anggaran menjadi salah satu faktor yang melatari maraknya penembakan.

Ronny mengeluhkan, selama ini anggota kepolisian tidak dilengkapi dengan senjata yang memadai. Selain itu, polisi juga tidak diberikan kendaraan operasional yang memadai. Belum lagi rendahnya jaminan asuransi bagi kepolisian jika gugur dalam tugas.

"Pemberdayaan Polri setengah-setengah. Bahkan, saya bisa mengatakan, kami kurang dipedulikan. Sekarang kita semua kaget. Jangan diminta amankan masyarakat, tapi pemberdayaannya kurang," ujar Ronny dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (14/9/2013).

Ia mencontohkan, aparat kepolisian di Singapura dilengkapi dengan senjata lengkap, baik petugas reserse, brimob, maupun lalu lintas. Sementara itu, kepolisian di Boston dilengkapi dengan CCTV yang berada di seluruh jalan. Hal ini pula, kata Ronny, yang bisa membantu pengungkapan kasus pengeboman di Boston beberapa waktu.

"Bandingkan pula dengan gaji polisi Indonesia dengan di Jepang. Di Jepang itu bahkan gajinya jauh di atas pegawai keuangan negara," tutur Ronny.

Hal-hal di atas, menurut Ronny, tidak terjadi di Indonesia. Aparat kepolisian di Indonesia, katanya, harus menghadapi tantangan yang berat tanpa ada jaminan kesejahteraan. "Artinya ancaman nyawa tidak seimbang dengan asuransi yang diberikan negara kita," kata Ronny.

Polri tidak efisien

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika mengakui anggaran Polri saat ini memang belum mencukupi seluruh kebutuhan Polri. Untuk tahun ini, kata Pasek, DPR telah menganggarkan Rp 40 triliun untuk Polri.

"Tapi, saat di-breakdown memang masih kurang. Kita butuh idealnya ada 50.000 polisi lagi," kata Pasek.

Meski demikian, Pasek mengkritik cara Polri memanfaatkan anggarannya. Menurut Pasek, Polri tidak memprioritaskan kebutuhan anggota-anggotanya yang berada di lapangan dan yang memiliki risiko lebih besar berhadapan dengan kejahatan.

"Kalau atasan mobilnya mewah-mewah semua, sementara yang di lapangan pakai mobil yang berat sehingga reformasi pengadaan juga diperlukan. Jangan menuntut anggaran saja," ucap Pasek.

Ia juga mengkritik rencana Polri membeli anjing pelacak dan kuda yang harganya mencapai ratusan juta rupiah per ekor. "Lihat skala prioritasnya. Memang kuda itu berapa kali sih dipakai polisi? Kalau anjing ya cari yang Rp 10 jutalah, jangan yang ratusan juta begini. Kan anggarannya bisa dimanfaatkan untuk beli senjata anggota Brimob," ucap politisi Partai Demokrat ini.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selasa Pagi, Presiden Jokowi Akan Tinjau Pelaksanaan Perdana Vaksinasi Gotong Royong

Selasa Pagi, Presiden Jokowi Akan Tinjau Pelaksanaan Perdana Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Saat Eks Pimpinan KPK Sebut Tes Wawasan Kebangsaan Aneh dan Tidak Adil

Saat Eks Pimpinan KPK Sebut Tes Wawasan Kebangsaan Aneh dan Tidak Adil

Nasional
Menkes: Testing Sebanyak-banyaknya, Jangan Takut Kasus Covid-19 Terlihat Banyak

Menkes: Testing Sebanyak-banyaknya, Jangan Takut Kasus Covid-19 Terlihat Banyak

Nasional
Pemerintah Pastikan Transparansi Informasi soal Vaksin AstraZeneca

Pemerintah Pastikan Transparansi Informasi soal Vaksin AstraZeneca

Nasional
Satgas Covid-19: Pemudik Balik dari Daerah Zona Merah dan Oranye, Diminta Karantina Mandiri

Satgas Covid-19: Pemudik Balik dari Daerah Zona Merah dan Oranye, Diminta Karantina Mandiri

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong: Harga Vaksin, Tarif Penyuntikan, hingga Efikasi 78 Persen

Vaksinasi Gotong Royong: Harga Vaksin, Tarif Penyuntikan, hingga Efikasi 78 Persen

Nasional
Tuntutan Penjara terhadap Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Megamendung-Petamburan

Tuntutan Penjara terhadap Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Megamendung-Petamburan

Nasional
Saat Jokowi Tolak TWK Jadi Dasar Pemberhentian 75 Pegawai KPK...

Saat Jokowi Tolak TWK Jadi Dasar Pemberhentian 75 Pegawai KPK...

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 Meningkat, Keterisian RS di Sumatera Relatif Tinggi

Kasus Aktif Covid-19 Meningkat, Keterisian RS di Sumatera Relatif Tinggi

Nasional
Respons Pimpinan, Dewas dan Pegawai KPK atas Sikap Jokowi soal Polemik TWK

Respons Pimpinan, Dewas dan Pegawai KPK atas Sikap Jokowi soal Polemik TWK

Nasional
Dilaporkan Para Pegawai KPK ke Dewan Pengawas, Ini Komentar Indriyanto

Dilaporkan Para Pegawai KPK ke Dewan Pengawas, Ini Komentar Indriyanto

Nasional
Hari Ini, Sidang Gugatan Praperadilan RJ Lino Digelar di PN Jakarta Selatan

Hari Ini, Sidang Gugatan Praperadilan RJ Lino Digelar di PN Jakarta Selatan

Nasional
Sikap Jokowi soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Dinilai Tepat

Sikap Jokowi soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Dinilai Tepat

Nasional
Cek Kedisiplinan ASN Pasca-libur Lebaran, Sekjen Kemenkumham Lakukan Sidak

Cek Kedisiplinan ASN Pasca-libur Lebaran, Sekjen Kemenkumham Lakukan Sidak

Nasional
Saksi Cerita soal Transfer Uang ke Ajudan Juliari Batubara dan Pembayaran Sewa Pesawat

Saksi Cerita soal Transfer Uang ke Ajudan Juliari Batubara dan Pembayaran Sewa Pesawat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X