Polisi: Dari Segi Anggaran, Polri Tak Dipedulikan

Kompas.com - 14/09/2013, 14:15 WIB
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Ronny Franky Sompie. dian maharaniKepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Ronny Franky Sompie.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Banyaknya kasus penembakan terhadap aparat kepolisian tidak dibarengi dengan upaya pengungkapan yang cepat oleh Polri. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Ronny Sompie berdalih, minimnya anggaran menjadi salah satu faktor yang melatari maraknya penembakan.

Ronny mengeluhkan, selama ini anggota kepolisian tidak dilengkapi dengan senjata yang memadai. Selain itu, polisi juga tidak diberikan kendaraan operasional yang memadai. Belum lagi rendahnya jaminan asuransi bagi kepolisian jika gugur dalam tugas.

"Pemberdayaan Polri setengah-setengah. Bahkan, saya bisa mengatakan, kami kurang dipedulikan. Sekarang kita semua kaget. Jangan diminta amankan masyarakat, tapi pemberdayaannya kurang," ujar Ronny dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (14/9/2013).

Ia mencontohkan, aparat kepolisian di Singapura dilengkapi dengan senjata lengkap, baik petugas reserse, brimob, maupun lalu lintas. Sementara itu, kepolisian di Boston dilengkapi dengan CCTV yang berada di seluruh jalan. Hal ini pula, kata Ronny, yang bisa membantu pengungkapan kasus pengeboman di Boston beberapa waktu.

"Bandingkan pula dengan gaji polisi Indonesia dengan di Jepang. Di Jepang itu bahkan gajinya jauh di atas pegawai keuangan negara," tutur Ronny.

Hal-hal di atas, menurut Ronny, tidak terjadi di Indonesia. Aparat kepolisian di Indonesia, katanya, harus menghadapi tantangan yang berat tanpa ada jaminan kesejahteraan. "Artinya ancaman nyawa tidak seimbang dengan asuransi yang diberikan negara kita," kata Ronny.

Polri tidak efisien

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika mengakui anggaran Polri saat ini memang belum mencukupi seluruh kebutuhan Polri. Untuk tahun ini, kata Pasek, DPR telah menganggarkan Rp 40 triliun untuk Polri.

"Tapi, saat di-breakdown memang masih kurang. Kita butuh idealnya ada 50.000 polisi lagi," kata Pasek.

Meski demikian, Pasek mengkritik cara Polri memanfaatkan anggarannya. Menurut Pasek, Polri tidak memprioritaskan kebutuhan anggota-anggotanya yang berada di lapangan dan yang memiliki risiko lebih besar berhadapan dengan kejahatan.

"Kalau atasan mobilnya mewah-mewah semua, sementara yang di lapangan pakai mobil yang berat sehingga reformasi pengadaan juga diperlukan. Jangan menuntut anggaran saja," ucap Pasek.

Ia juga mengkritik rencana Polri membeli anjing pelacak dan kuda yang harganya mencapai ratusan juta rupiah per ekor. "Lihat skala prioritasnya. Memang kuda itu berapa kali sih dipakai polisi? Kalau anjing ya cari yang Rp 10 jutalah, jangan yang ratusan juta begini. Kan anggarannya bisa dimanfaatkan untuk beli senjata anggota Brimob," ucap politisi Partai Demokrat ini.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lembaga Eijkman: Vaksin Covid-19 Masih Efektif Lawan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Lembaga Eijkman: Vaksin Covid-19 Masih Efektif Lawan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Dukcapil: Paspor AS Milik Bupati Sabu Raijua Terpilih, Orient Riwu Kedaluwarsa

Dukcapil: Paspor AS Milik Bupati Sabu Raijua Terpilih, Orient Riwu Kedaluwarsa

Nasional
Jokowi: Pandemi Buat Kinerja Perekonomian Kita Sangat Terganggu ...

Jokowi: Pandemi Buat Kinerja Perekonomian Kita Sangat Terganggu ...

Nasional
KPK: Tersangka Kasus Suap Pajak Diumumkan Setelah Penangkapan atau Penahanan

KPK: Tersangka Kasus Suap Pajak Diumumkan Setelah Penangkapan atau Penahanan

Nasional
Jaksa Diharapkan Tak Ajukan Tuntutan Rendah untuk Djoko Tjandra

Jaksa Diharapkan Tak Ajukan Tuntutan Rendah untuk Djoko Tjandra

Nasional
Kejagung Sita 17 Unit Bus Milik Eks Dirut Asabri Sonny Widjaja

Kejagung Sita 17 Unit Bus Milik Eks Dirut Asabri Sonny Widjaja

Nasional
[POPULER NASIONAL] Video Viral soal Perempuan yang Pamer Mobil Dinas TNI | Varian Baru Virus Corona yang Lebih Berbahaya

[POPULER NASIONAL] Video Viral soal Perempuan yang Pamer Mobil Dinas TNI | Varian Baru Virus Corona yang Lebih Berbahaya

Nasional
Transformasi Digital di Kesehatan, Pemerintah Akan Perluas Jangkauan Telemedicine

Transformasi Digital di Kesehatan, Pemerintah Akan Perluas Jangkauan Telemedicine

Nasional
Gugatan Jhoni Allen dan Munculnya Nama Ridwan Kamil di Polemik Partai Demokrat...

Gugatan Jhoni Allen dan Munculnya Nama Ridwan Kamil di Polemik Partai Demokrat...

Nasional
BIN Ambil Langkah Strategis Setelah Virus Corona B 1.1.7 Masuk Indonesia

BIN Ambil Langkah Strategis Setelah Virus Corona B 1.1.7 Masuk Indonesia

Nasional
PDI-P Ingin Ada Dialog Partai Politik Asia Afrika, Siap Jadi Tuan Rumah

PDI-P Ingin Ada Dialog Partai Politik Asia Afrika, Siap Jadi Tuan Rumah

Nasional
UPDATE: Tambah 12 di Korea Selatan, Total 3.703 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 12 di Korea Selatan, Total 3.703 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
PKS Minta Tak Ada Intervensi dalam Penciptaan Faksi di Parpol

PKS Minta Tak Ada Intervensi dalam Penciptaan Faksi di Parpol

Nasional
Dirjen Jaminsos Sebut Tak Ada Pengumuman Pendaftaran Penyedia Bansos Covid-19

Dirjen Jaminsos Sebut Tak Ada Pengumuman Pendaftaran Penyedia Bansos Covid-19

Nasional
Kemenko Polhukam Dorong Percepatan Pembangunan Monumen Bela Negara di Sumbar

Kemenko Polhukam Dorong Percepatan Pembangunan Monumen Bela Negara di Sumbar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X