Polisi: Dari Segi Anggaran, Polri Tak Dipedulikan

Ronny mengeluhkan, selama ini anggota kepolisian tidak dilengkapi dengan senjata yang memadai. Selain itu, polisi juga tidak diberikan kendaraan operasional yang memadai. Belum lagi rendahnya jaminan asuransi bagi kepolisian jika gugur dalam tugas.

"Pemberdayaan Polri setengah-setengah. Bahkan, saya bisa mengatakan, kami kurang dipedulikan. Sekarang kita semua kaget. Jangan diminta amankan masyarakat, tapi pemberdayaannya kurang," ujar Ronny dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (14/9/2013).

Ia mencontohkan, aparat kepolisian di Singapura dilengkapi dengan senjata lengkap, baik petugas reserse, brimob, maupun lalu lintas. Sementara itu, kepolisian di Boston dilengkapi dengan CCTV yang berada di seluruh jalan. Hal ini pula, kata Ronny, yang bisa membantu pengungkapan kasus pengeboman di Boston beberapa waktu.

"Bandingkan pula dengan gaji polisi Indonesia dengan di Jepang. Di Jepang itu bahkan gajinya jauh di atas pegawai keuangan negara," tutur Ronny.

Hal-hal di atas, menurut Ronny, tidak terjadi di Indonesia. Aparat kepolisian di Indonesia, katanya, harus menghadapi tantangan yang berat tanpa ada jaminan kesejahteraan. "Artinya ancaman nyawa tidak seimbang dengan asuransi yang diberikan negara kita," kata Ronny.

Polri tidak efisien

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika mengakui anggaran Polri saat ini memang belum mencukupi seluruh kebutuhan Polri. Untuk tahun ini, kata Pasek, DPR telah menganggarkan Rp 40 triliun untuk Polri.

"Tapi, saat di-breakdown memang masih kurang. Kita butuh idealnya ada 50.000 polisi lagi," kata Pasek.

Meski demikian, Pasek mengkritik cara Polri memanfaatkan anggarannya. Menurut Pasek, Polri tidak memprioritaskan kebutuhan anggota-anggotanya yang berada di lapangan dan yang memiliki risiko lebih besar berhadapan dengan kejahatan.

"Kalau atasan mobilnya mewah-mewah semua, sementara yang di lapangan pakai mobil yang berat sehingga reformasi pengadaan juga diperlukan. Jangan menuntut anggaran saja," ucap Pasek.

Ia juga mengkritik rencana Polri membeli anjing pelacak dan kuda yang harganya mencapai ratusan juta rupiah per ekor. "Lihat skala prioritasnya. Memang kuda itu berapa kali sih dipakai polisi? Kalau anjing ya cari yang Rp 10 jutalah, jangan yang ratusan juta begini. Kan anggarannya bisa dimanfaatkan untuk beli senjata anggota Brimob," ucap politisi Partai Demokrat ini.