Kompas.com - 14/09/2013, 14:15 WIB
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Ronny Franky Sompie. dian maharaniKepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Ronny Franky Sompie.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Banyaknya kasus penembakan terhadap aparat kepolisian tidak dibarengi dengan upaya pengungkapan yang cepat oleh Polri. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Ronny Sompie berdalih, minimnya anggaran menjadi salah satu faktor yang melatari maraknya penembakan.

Ronny mengeluhkan, selama ini anggota kepolisian tidak dilengkapi dengan senjata yang memadai. Selain itu, polisi juga tidak diberikan kendaraan operasional yang memadai. Belum lagi rendahnya jaminan asuransi bagi kepolisian jika gugur dalam tugas.

"Pemberdayaan Polri setengah-setengah. Bahkan, saya bisa mengatakan, kami kurang dipedulikan. Sekarang kita semua kaget. Jangan diminta amankan masyarakat, tapi pemberdayaannya kurang," ujar Ronny dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (14/9/2013).

Ia mencontohkan, aparat kepolisian di Singapura dilengkapi dengan senjata lengkap, baik petugas reserse, brimob, maupun lalu lintas. Sementara itu, kepolisian di Boston dilengkapi dengan CCTV yang berada di seluruh jalan. Hal ini pula, kata Ronny, yang bisa membantu pengungkapan kasus pengeboman di Boston beberapa waktu.

"Bandingkan pula dengan gaji polisi Indonesia dengan di Jepang. Di Jepang itu bahkan gajinya jauh di atas pegawai keuangan negara," tutur Ronny.

Hal-hal di atas, menurut Ronny, tidak terjadi di Indonesia. Aparat kepolisian di Indonesia, katanya, harus menghadapi tantangan yang berat tanpa ada jaminan kesejahteraan. "Artinya ancaman nyawa tidak seimbang dengan asuransi yang diberikan negara kita," kata Ronny.

Polri tidak efisien

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika mengakui anggaran Polri saat ini memang belum mencukupi seluruh kebutuhan Polri. Untuk tahun ini, kata Pasek, DPR telah menganggarkan Rp 40 triliun untuk Polri.

"Tapi, saat di-breakdown memang masih kurang. Kita butuh idealnya ada 50.000 polisi lagi," kata Pasek.

Meski demikian, Pasek mengkritik cara Polri memanfaatkan anggarannya. Menurut Pasek, Polri tidak memprioritaskan kebutuhan anggota-anggotanya yang berada di lapangan dan yang memiliki risiko lebih besar berhadapan dengan kejahatan.

"Kalau atasan mobilnya mewah-mewah semua, sementara yang di lapangan pakai mobil yang berat sehingga reformasi pengadaan juga diperlukan. Jangan menuntut anggaran saja," ucap Pasek.

Ia juga mengkritik rencana Polri membeli anjing pelacak dan kuda yang harganya mencapai ratusan juta rupiah per ekor. "Lihat skala prioritasnya. Memang kuda itu berapa kali sih dipakai polisi? Kalau anjing ya cari yang Rp 10 jutalah, jangan yang ratusan juta begini. Kan anggarannya bisa dimanfaatkan untuk beli senjata anggota Brimob," ucap politisi Partai Demokrat ini.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Nasional
Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Nasional
KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

Nasional
Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Nasional
Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Nasional
Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Nasional
Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Nasional
Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Nasional
Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Nasional
Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Nasional
Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Nasional
Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Nasional
ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

Nasional
SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X