Kompas.com - 13/09/2013, 18:59 WIB
Joko Widodo atau akrab dipanggil Jokowi, menjawab pertanyaan wartawan saat berkunjung ke Kantor Redaksi Kompas.com, Palmerah, Jakarta, Sabtu (31/3/2012). KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZESJoko Widodo atau akrab dipanggil Jokowi, menjawab pertanyaan wartawan saat berkunjung ke Kantor Redaksi Kompas.com, Palmerah, Jakarta, Sabtu (31/3/2012).
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Peluang Joko Widodo (Jokowi) diusung sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan dinilai kecil. Pasalnya, Jokowi menghadapi kendala yang cukup serius, yakni politik dinasti di partai berlambang banteng tersebut.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyampaikan, politik dinasti sangat kental terjadi di PDI Perjuangan. Atas dasar itu, Siti memprediksi akan terjadi gejolak bila akhirnya PDI Perjuangan mengusung Jokowi sebagai calon presidennya.

"PDI-P itu tersandera politik dinasti. Hitung-hitungan politiknya, (kehadiran Jokowi) merugikan politik dinasti," kata Siti di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (13/9/2013).

Jika merujuk pada trah keluarga Soekarno, kata Siti, calon terkuat yang akan diusung sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan adalah Puan Maharani. Kendati beralih, maka pilihannya kembali ke Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Menurutnya, Megawati bisa saja kembali maju sebagai calon presiden karena sosoknya sangat diperhitungkan di internal PDI Perjuangan. Megawati dianggap sebagai pemersatu dan perekat soliditas serta mampu meredam konflik di dalam tubuh PDI Perjuangan.

"Yang diuntungkan Ibu Mega itu banyak sekali, kalau Jokowi masuk, apa ini? Petanya, atau komposisinya akan berubah," tandasnya.

Dalam Rapat Kerja Nasional III PDI Perjuangan yang digelar di Ancol, Jakarta, akhir pekan lalu, Megawati dengan tegas menyatakan bahwa tak ada politik dinasti di dalam tubuh PDI-P. Ia sampaikan, jabatan ketua umum yang dipegangnya saat ini dicapai dengan kerja keras, bukan karena faktor turunan dari sang proklamator, Soekarno.

"Saya menjadi heran kenapa orang seperti tidak bisa melihat demokrasi? Kalau keturunannya, saudaranya, dan sebagainya, kalau mereka mampu (memimpin) kenapa tidak?" kata Megawati.

Di kesempatan yang sama, Megawati juga memberi sejumlah sinyal dan berulang kali mengeluarkan pujian untuk Jokowi saat dirinya menyampaikan pidato politik.

Hasil Rakernas memutuskan keputusan calon presiden PDI Perjuangan diserahkan kepada ketua umum dan akan ditetapkan dalam waktu yang tepat sesuai dengan dinamika politik nasional, kesiapan jajaran internal, dan kepentingan ideologis partai.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Nasional
Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Nasional
KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

Nasional
3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

Nasional
Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Nasional
Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Nasional
Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Nasional
Menkes: Kalau Level PPKM Naik, Otomatis yang Ikut PTM Turun

Menkes: Kalau Level PPKM Naik, Otomatis yang Ikut PTM Turun

Nasional
Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Disebut Terima 21 Kali Transferan Ratusan Juta dalam Korupsi di Ditjen Pajak

Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Disebut Terima 21 Kali Transferan Ratusan Juta dalam Korupsi di Ditjen Pajak

Nasional
Menkes: 854 Pasien Omicron Pernah Dirawat di RS, 461 di Antaranya OTG

Menkes: 854 Pasien Omicron Pernah Dirawat di RS, 461 di Antaranya OTG

Nasional
Menkes Sebut Seluruh Jawa dan Bali Terinfeksi Omicron, Ini Pola Penyebarannya...

Menkes Sebut Seluruh Jawa dan Bali Terinfeksi Omicron, Ini Pola Penyebarannya...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.