Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Terganjal Politik Dinasti PDI-P

Kompas.com - 13/09/2013, 18:59 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Peluang Joko Widodo (Jokowi) diusung sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan dinilai kecil. Pasalnya, Jokowi menghadapi kendala yang cukup serius, yakni politik dinasti di partai berlambang banteng tersebut.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyampaikan, politik dinasti sangat kental terjadi di PDI Perjuangan. Atas dasar itu, Siti memprediksi akan terjadi gejolak bila akhirnya PDI Perjuangan mengusung Jokowi sebagai calon presidennya.

"PDI-P itu tersandera politik dinasti. Hitung-hitungan politiknya, (kehadiran Jokowi) merugikan politik dinasti," kata Siti di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (13/9/2013).

Jika merujuk pada trah keluarga Soekarno, kata Siti, calon terkuat yang akan diusung sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan adalah Puan Maharani. Kendati beralih, maka pilihannya kembali ke Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Menurutnya, Megawati bisa saja kembali maju sebagai calon presiden karena sosoknya sangat diperhitungkan di internal PDI Perjuangan. Megawati dianggap sebagai pemersatu dan perekat soliditas serta mampu meredam konflik di dalam tubuh PDI Perjuangan.

"Yang diuntungkan Ibu Mega itu banyak sekali, kalau Jokowi masuk, apa ini? Petanya, atau komposisinya akan berubah," tandasnya.

Dalam Rapat Kerja Nasional III PDI Perjuangan yang digelar di Ancol, Jakarta, akhir pekan lalu, Megawati dengan tegas menyatakan bahwa tak ada politik dinasti di dalam tubuh PDI-P. Ia sampaikan, jabatan ketua umum yang dipegangnya saat ini dicapai dengan kerja keras, bukan karena faktor turunan dari sang proklamator, Soekarno.

"Saya menjadi heran kenapa orang seperti tidak bisa melihat demokrasi? Kalau keturunannya, saudaranya, dan sebagainya, kalau mereka mampu (memimpin) kenapa tidak?" kata Megawati.

Di kesempatan yang sama, Megawati juga memberi sejumlah sinyal dan berulang kali mengeluarkan pujian untuk Jokowi saat dirinya menyampaikan pidato politik.

Hasil Rakernas memutuskan keputusan calon presiden PDI Perjuangan diserahkan kepada ketua umum dan akan ditetapkan dalam waktu yang tepat sesuai dengan dinamika politik nasional, kesiapan jajaran internal, dan kepentingan ideologis partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com