Kompas.com - 13/09/2013, 14:53 WIB
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi KOMPAS.COM/Sandro GatraMenteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mempertanyakan sistem pendataan yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memutakhirkan data pemilih menjadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP). Ia curiga KPU tidak menggunakan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) seperti diperintahkan undang-undang (UU).

"Kami ingin tanya, sistem yang dipakai KPU apa? Mereka kan punya Sidalih (Sistem Informasi Daftar Pemilih). Sidalih ini dari mana dia berangkatnya? Bagaimana cara menyusun Sidalih itu?" kata Gamawan, di Gedung Kemendagri, Jakarta, Jumat (13/9/2013).

Ia mengatakan, seharusnya KPU menyandingkan data yang diberikan pemerintah melalui DP4 saat memutakhirkan data pemilih. Terlebih lagi, kata Gamawan, Kemendagri telah membagikan DP4 ke kabupaten/kota. Gamawan juga mempertanyakan apakah data tersebut disandingkan oleh KPU daerah dalam menyusun DPSHP.

"Mereka (pemerintah daerah) sudah koordinasikan dengan KPU setempat kalau diperlukan, per kabupaten/kota. Itu yang kami tidak tahu (apakah disandingkan atau tidak). Mestinya KPU yang menjawab itu," kata Gamawan.

Ia mengklaim, dibandingkan data kependudukan mana pun, DP4 Kemendagri lebih baik. Contohnya, lanjut Gamawan, sistem yang dimiliki pemerintah mampu menyisir data penduduk yang terekam dua kali.

"Dia (KPU) punya alat tidak untuk mengecek itu dua kali? Kalau kami (Kemendagri) punya. Karena itu, kami sangat percaya diri menyatakan data ini sangat bersih," katanya.

Gamawan mengungkapkan, KPU diberi kelonggaran waktu menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) di tingkat kabupaten/kota. Memanfaatkan waktu itu, ia meminta KPU menyandingkan data dari DP4 dengan data dalam Sidalih.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

KPU telah menyerahkan data DPSHP kepada Kemendagri, Jumat (6/9/2013) lalu. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri kemudian menyandingkan DPSHP KPU dengan data DP4. Dari penyandingan data tersebut ditemukan hanya 111 juta jiwa pemilih yang tercatat yang memiliki nomor induk kependudukan (NIK). Sementara 79 juta jiwa lainnya tidak tercatat NIK-nya.

Padahal, dari 190 juta data DP4 yang diberikan Kemendagri kepada KPU diyakini sudah terdapat NIK. Penyandingan data DPSHP dan DP4 tidak dilakukan secara bersama-sama antara KPU dan Kemendagri.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seskab: Salah Satu Agenda Penting Negara adalah Mencetak Pemuda Tangguh

Seskab: Salah Satu Agenda Penting Negara adalah Mencetak Pemuda Tangguh

Nasional
Kasus Lahan Munjul, PT Adonara Didakwa Rugikan Negara Rp 152,5 Miliar

Kasus Lahan Munjul, PT Adonara Didakwa Rugikan Negara Rp 152,5 Miliar

Nasional
Komnas HAM Akan Panggil Ditjen PAS Terkait Kebakaran Lapas Tangerang

Komnas HAM Akan Panggil Ditjen PAS Terkait Kebakaran Lapas Tangerang

Nasional
Formappi Beri Nilai Merah untuk Kinerja DPR di Masa Sidang I 2021-2022

Formappi Beri Nilai Merah untuk Kinerja DPR di Masa Sidang I 2021-2022

Nasional
Dukcapil Siapkan Data Awal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi

Dukcapil Siapkan Data Awal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi

Nasional
Komnas HAM: Status Korban Meninggal Kebakaran Lapas Tangerang Harus Dipulihkan

Komnas HAM: Status Korban Meninggal Kebakaran Lapas Tangerang Harus Dipulihkan

Nasional
Surya Paloh Perintahkan Anggota DPRD Fraksi Nasdem Bergosip Urusan Dapil

Surya Paloh Perintahkan Anggota DPRD Fraksi Nasdem Bergosip Urusan Dapil

Nasional
Jokowi Sampaikan 3 Upaya Pulihkan Ekonomi pada KTT ke-13 RI-Malaysia-Thailand

Jokowi Sampaikan 3 Upaya Pulihkan Ekonomi pada KTT ke-13 RI-Malaysia-Thailand

Nasional
Surya Paloh Targetkan Partai Nasdem Masuk Tiga Besar pada Pemilu 2024

Surya Paloh Targetkan Partai Nasdem Masuk Tiga Besar pada Pemilu 2024

Nasional
Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Adukan 7 Temuan ke Komnas HAM

Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Adukan 7 Temuan ke Komnas HAM

Nasional
Wakil Ketua MPR Dorong Generasi Muda Berkontribusi Dalam Dunia Politik

Wakil Ketua MPR Dorong Generasi Muda Berkontribusi Dalam Dunia Politik

Nasional
Tes PCR Dikeluhkan Makan Waktu Lama, Satgas: Prosesnya Sangat Panjang

Tes PCR Dikeluhkan Makan Waktu Lama, Satgas: Prosesnya Sangat Panjang

Nasional
Presiden PKS: Anak Muda Harus Terlibat dan Berani Tampil Mewarnai Perpolitikan

Presiden PKS: Anak Muda Harus Terlibat dan Berani Tampil Mewarnai Perpolitikan

Nasional
PKS Buka Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif untuk Generasi Muda

PKS Buka Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif untuk Generasi Muda

Nasional
Penjelasan Satgas soal Varian Corona AY.4.2 yang Merebak di Inggris

Penjelasan Satgas soal Varian Corona AY.4.2 yang Merebak di Inggris

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.