Kompas.com - 13/09/2013, 09:53 WIB
Moderator Febri Diansyah dari ICW, peneliti Fakultas Ekonomi UGM Rimawan Pradiptyo, dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB Acep Iwan Saidi, peneliti LIPI Syamsuddin Haris, dan Luky Djuniardi Djani dari Institute for Strategic Analysis (dari kiri ke kanan) menjadi pembicara dalam diskusi panel harian Kompas bersama Lingkar Muda Indonesia di Bentara Budaya Jakarta, Kamis (12/9). Diskusi bertajuk ”Pemimpin yang Menyelesaikan Masalah” antara lain membahas kepemimpinan yang diharapkan rakyat muncul dalam Pemilihan Umum 2014. KOMPAS/YUNIADHI AGUNGModerator Febri Diansyah dari ICW, peneliti Fakultas Ekonomi UGM Rimawan Pradiptyo, dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB Acep Iwan Saidi, peneliti LIPI Syamsuddin Haris, dan Luky Djuniardi Djani dari Institute for Strategic Analysis (dari kiri ke kanan) menjadi pembicara dalam diskusi panel harian Kompas bersama Lingkar Muda Indonesia di Bentara Budaya Jakarta, Kamis (12/9). Diskusi bertajuk ”Pemimpin yang Menyelesaikan Masalah” antara lain membahas kepemimpinan yang diharapkan rakyat muncul dalam Pemilihan Umum 2014.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Demokrasi yang tumbuh setelah reformasi dan gaduh dengan banyak isu tidak memunculkan mimpi tentang Indonesia. Upaya mencari pemimpin dalam pemilihan umum juga kerap terjebak dalam pesona pribadi kandidat tanpa tahu apa mimpi mereka tentang Indonesia.

Demikian salah satu topik bahasan diskusi Lingkar Muda Indonesia dengan tema ”Pemimpin yang Menyelesaikan Masalah” di Bentara Budaya Jakarta, Kamis (12/9). Hadir sebagai pembicara peneliti senior Pusat Peneliti Politik LIPI Syamsuddin Haris, Ketua Forum Studi Kebudayaan Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB Acep Iwan Saidi, Deputi Peneliti dan Basis Data Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM Rimawan Pradiptyo, serta peneliti Institute for Strategic Analysis Luky D Djani.

”Sekarang, yang ada kita terpesona pada personalitas. Tidak pernah kita bertanya mimpi para kandidat. Kita belum menentukan ke mana arah mimpi kita tentang Indonesia,” ujar Luky.

Syamsuddin menambahkan, tidak hadirnya mimpi tentang Indonesia karena skema pemilu tidak membuka mekanisme bagi publik menguji mereka. Salah satu mimpi yang tidak muncul adalah soal kekayaan sumber daya alam Indonesia yang dikuasai asing. ”Belum satu pun pemimpin punya mimpi jelas soal ini. Apakah akan dinasionalisasi atau mengambil langkah radikal. Yang jelas, bukan suatu langkah biasa- biasa saja,” ujarnya.

Kritik disampaikan juga kepada kandidat yang dari hasil survei tinggi elektabilitasnya tetapi selalu bilang ”tidak mikir” ketika ditanya pencalonannya.

Mengenai konvensi, apresiasi diberikan. Kritik diberikan untuk potensi konvensi jadi semacam kontes pencarian bakat. Anggota komite konvensi, Effendi Gazali, yang hadir sebagai peserta diskusi, diberi ”tugas” untuk meminimalkan potensi ini. (INU)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Tambah 18.872 Orang, Total Kasus Covid-19 Indonesia 2.072.867

UPDATE: Tambah 18.872 Orang, Total Kasus Covid-19 Indonesia 2.072.867

Nasional
Temuan Kontras, Pelaku Penyiksaan dan Penghukuman Kejam Didominasi Polisi

Temuan Kontras, Pelaku Penyiksaan dan Penghukuman Kejam Didominasi Polisi

Nasional
Pimpinan Komisi III Harap Jampidmil Baru Bisa Menjiwai Asas Equality Before The Law

Pimpinan Komisi III Harap Jampidmil Baru Bisa Menjiwai Asas Equality Before The Law

Nasional
PKS Siapkan Kader untuk Capres 2024: Presiden PKS hingga Gubernur NTB dan Sumbar

PKS Siapkan Kader untuk Capres 2024: Presiden PKS hingga Gubernur NTB dan Sumbar

Nasional
Komnas Perempuan Dorong Pemerintah Segera Ratifikasi Protokol Operasional Menentang Penyiksaan

Komnas Perempuan Dorong Pemerintah Segera Ratifikasi Protokol Operasional Menentang Penyiksaan

Nasional
ICJR: Korban Pemerkosaan Briptu Nikmal Harus Dapat Pemulihan Maksimal

ICJR: Korban Pemerkosaan Briptu Nikmal Harus Dapat Pemulihan Maksimal

Nasional
154 Orang Positif Covid-19, Sekjen DPR: Klasternya Bukan di Kompleks Parlemen

154 Orang Positif Covid-19, Sekjen DPR: Klasternya Bukan di Kompleks Parlemen

Nasional
Polri Selidiki Dugaan Jual-Beli Foto Selfie KTP

Polri Selidiki Dugaan Jual-Beli Foto Selfie KTP

Nasional
Ketua Komisi X Dorong Mahasiswa Kedokteran Jadi Vaksinator untuk Percepat Vaksinasi Covid-19

Ketua Komisi X Dorong Mahasiswa Kedokteran Jadi Vaksinator untuk Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA Sebut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Ditunggu Banyak Pihak

Kementerian PPPA Sebut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Ditunggu Banyak Pihak

Nasional
Ini Motif Praktik Penyiksaan oleh Aparat Menurut Catatan Kontras

Ini Motif Praktik Penyiksaan oleh Aparat Menurut Catatan Kontras

Nasional
Komnas Perempuan Usul agar Peran Pemantauan Lembaga HAM Diperkuat

Komnas Perempuan Usul agar Peran Pemantauan Lembaga HAM Diperkuat

Nasional
Menko PMK: Pandemi Jadikan Kita Kuasai Pembelajaran Virtual

Menko PMK: Pandemi Jadikan Kita Kuasai Pembelajaran Virtual

Nasional
Kontras Temukan 80 Kasus Penyiksaan dan Penghukuman Kejam dalam Satu Tahun Terakhir

Kontras Temukan 80 Kasus Penyiksaan dan Penghukuman Kejam dalam Satu Tahun Terakhir

Nasional
Jokowi Minta Menteri hingga Kepala Daerah Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK

Jokowi Minta Menteri hingga Kepala Daerah Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X