Kompas.com - 12/09/2013, 18:47 WIB
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi didampingi Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/3/2013). Rapat membahas desain besar penataan daerah. KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN HENDRA A SETYAWANMenteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi didampingi Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/3/2013). Rapat membahas desain besar penataan daerah. KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra Liauw


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi telah menandatangani surat pemberhentian Wali Kota Tangerang Wahidin Halim setelah ia masuk dalam daftar calon legislatif tetap (DCT) Dewan Perwakilan Rakyat dari daerah pemilihan Banten III. Pemberhentian delapan kepala daerah lain masih dalam proses.

"Sudah saya teken. (Wali Kota) Tangerang sudah berhenti," kata Gamawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/9/2013).

Gamawan mengatakan, pihaknya akan mengirimkan surat kepada DPRD di berbagai daerah untuk mengusulkan pemberhentian delapan kepala daerah yang masuk dalam DCT DPR. Pasalnya, Kemendagri baru bisa bertindak setelah menerima usulan dari DPRD melaui sidang dewan.

"Kita desak DPRD berhentikan. DPRD tinggal nyatakan berhenti. Kalau saya cuma tunggu surat DPRD," kata Gamawan.

Seperti diberitakan, selain Wahidin, Bupati Nagekeo Nusa Tenggara Timur Johanes Samping Aoh juga tercatat sebagai caleg Partai Amanat Nasional dari Dapil NTT I. Ia tidak mundur dari jabatannya meski sudah masuk DCT.

Kepala daerah lain yang masuk dalam DCT ialah Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Engga Dewata Zainal, Wakil Gubernur NTB Badrul Munir, Wakil Bupati Lombok Timur Syamsul Luthfi, Bupati Belitung Dharmansyah Husen, dan Bupati Klungkung Wayan Chandra.

Komisi Pemilihan Umum menyatakan tidak bisa mencoret para kepala daerah dari DCT lantaran pembatalan caleg hanya bisa dilakukan oleh parpol.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ingat! Libur Maulid Digeser Jadi Rabu 20 Oktober, ASN Dilarang Cuti 18-22 Oktober

Ingat! Libur Maulid Digeser Jadi Rabu 20 Oktober, ASN Dilarang Cuti 18-22 Oktober

Nasional
Operasi Penerjunan Pertama Usai RI Merdeka, Tonggak Terbentuknya Paskhas TNI AU

Operasi Penerjunan Pertama Usai RI Merdeka, Tonggak Terbentuknya Paskhas TNI AU

Nasional
Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Nasional
Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Nasional
Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Ada 492.928 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 17 Oktober: Ada 492.928 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: 223.929 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,93 Persen

UPDATE: 223.929 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,93 Persen

Nasional
Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

Nasional
Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

Nasional
Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.