Ical Larang Anggota Dewan Partai Golkar Main Golf di Jam Kerja

Kompas.com - 12/09/2013, 18:02 WIB
Ketua umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie,   hari ini menyelenggarakan Silaturahmi Golf Tournament 2013, Kamis (12/9/2013), di Pondok Indah golf Club. Para pesertanya adalah pemain golf amatir yang diundang oleh Aburizal Bakrie. KOMPAS.COM/ARIANEKetua umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, hari ini menyelenggarakan Silaturahmi Golf Tournament 2013, Kamis (12/9/2013), di Pondok Indah golf Club. Para pesertanya adalah pemain golf amatir yang diundang oleh Aburizal Bakrie.
Penulis Ariane Meida
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengumumkan larangan bermain golf pada hari dan jam kerja untuk anggota Partai Golkar yang duduk di DPR dan DPRD. Larangan tersebut disampaikan pria yang akrab dipanggil Ical itu dalam acara penutupan ARB Cup, Silaturahmi Golf Tournament 2013, di Pondok Indah Golf Club, Kamis (12/9/2013).

Jika larangan tersebut tidak dihiraukan, Ical mengatakan akan memberi sanksi berupa teguran.

"Saksinya ada, teguran," katanya.

Ical juga mengungkapkan, imbauan ini juga sudah didiskusikan dan disosialisasikan kepada sejumlah anggota partai Golkar.

“Sudah kita diskusikan, teman-teman pulang lalu kembali lagi setelah makan siang,” tambahnya.

Menurutnya, bermain golf bisa dilakukan saat jam makan siang dan tidak perlu berlama-lama. Sesudah itu, para anggota partai berlambang beringin yang hobi bermain golf itu dapat langsung kembali ke kantor. Mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini berharap seluruh anggota partainya mengindahkan larangan ini.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X