Hakim Kristi Bantah Ikut Amankan Korupsi Bansos Bandung

Kompas.com - 12/09/2013, 16:40 WIB
Hakim Pengadilan Tinggi  (PT) Jawa Barat, Kristi  Purnamiwulan, usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (22/4/2013). Kristi di periksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kepengurusan perkara dana bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung.
KOMPAS/ALIF ICHWANHakim Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat, Kristi Purnamiwulan, usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (22/4/2013). Kristi di periksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kepengurusan perkara dana bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung.
Penulis Icha Rastika
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com
- Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat Kristi Purnamiwulan membantah telah mengatur majelis hakim yang menangani perkara banding kasus korupsi bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan arahan mantan Ketua PT Jabar Sareh Wiyono. Saat perkara itu bergulir di PT Jabar, Kristi menjadi pelaksana tugas Ketua PT Jabar menggantikan Sareh untuk sementara.

"Enggak, gak mungkin," ungkap Kristi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (12/9/2013) ketika ditanya apakah ada arahan dari Sareh agar dia mengatur majelis hakim untuk mengamankan perkara bansos Bandung di tingkat banding.

Menurut Kristi, dia memang menjadi pelaksana tugas Ketua PT Jabar yang menyusun majelis hakim penanganan perkara korupsi bansos Bandung. Namun, Kristi membantah adanya perintah dari Sareh. Dia juga membantah dugaan ada aliran uang dari Dada kepada majelis hakim PT Jabar, termasuk kepada dirinya.

"Enggak ada, saya tidak tahu, saya ini kan bukan hakim tipikor. Saya hanya membantu perkara saja," ucapnya usai diperiksa KPK sebagai saksi terkait dugaan suap penanganan korupsi bansos Bandung untuk tersangka Dada Rosada.

Kristi juga mengaku tidak mengenal Dada Rosada yang menjadi Wali Kota Bandung.

"Enggak kenal Dada Rosada," kata Kristi sambil masuk ke Corolla Altis bernomor polisi B 1355 F yang telah menjemputnya.

KPK menetapkan Dada Rosada dan lima orang lainnya sebagai tersangka, yaitu mantan Sekretaris Daerah Bandung Edi Siswadi, hakim Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono, Ketua Gasibu Padjajaran Toto Hutagalung, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung Herry Nurhayat, serta pria bernama Asep Triana yang diduga sebagai orang suruhan Toto.

Diduga, Setyabudi menerima suap dari Dada, Edi, Toto, Herry, dan Asep terkait penanganan perkara korupsi bansos di PN Bandung. Setyabudi bersama hakim Ramlan Comel dan Djodjo Djohari merupakan majelis hakim yang menangani perkara tersebut.

Kini, perkara korupsi Bansos Bandung tengah memasuki tahapan banding di Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Uang suap juga diduga mengalir kepada hakim yang menangani perkara bansos ini di PT Jabar.

Menurut surat dakwaan tim jaksa KPK yang menangani perkara Setyabudi, hakim PN Bandung itu menjanjikan kepada Toto untuk menutup peran Dada dan Edi dalam perkara korupsi bansos dan memutus ringan tujuh terdakwa. Untuk itu, Setyabudi meminta uang Rp 3 miliar dari Toto. Kemudian setelah perkara bansos Bandung ini masuk ke PT Jabar, Setyabudi diduga bekerjasama dengan ketua PT Jabar ketika itu, Sareh Wiyono untuk mengamankan kasus tersebut. Sareh diduga mengarahkan Kristi dalam menentukan majelis hakim yang menangani perkara bansos. Majelis hakim tersebut akan menguatkan putusan PN Bandung di tingkat banding.

Untuk hal itu, Sareh meminta Rp 1,5 miliar kepada Dada melalui Setyabudi yang disampaikan kepada Toto. Kristi kemudian menetapkan Majelis Hakim Banding perkara ini yakni terdiri dari Pasti Serefina Sinaga, Fontian Munzil, dan Wiwik Widjiastuti. Toto kemudian berhubungan dengan Pasti selaku Ketua Majelis Hakim.

Menurut surat dakwaan, Pasti meminta Rp 1 miliar untuk mengatur persidangan di tingkat banding, Rp 850 juta untuk tiga hakim, sedangkan sisanya untuk Kristi. Ia pun meminta penyerahan uang dilakukan satu pintu, melalui dirinya.

Dari komitmen tersebut, Toto sudah memberikan Rp 500 juta kepada Pasti. Uangitu berasal dari Dada dan Edi. Adapun Pasti ikut diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus ini.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Doni Monardo Minta Instansi Pemerintah Hingga BUMN Awasi Mobilitas Karyawan Selama 11-14  Maret

Doni Monardo Minta Instansi Pemerintah Hingga BUMN Awasi Mobilitas Karyawan Selama 11-14 Maret

Nasional
Menpan RB Minta Penerapan Larangan Bepergian ASN Dilaporkan Online

Menpan RB Minta Penerapan Larangan Bepergian ASN Dilaporkan Online

Nasional
Menlu: 1,1 Juta Vaksin AstraZeneca Didapatkan dari Jalur Multilateral

Menlu: 1,1 Juta Vaksin AstraZeneca Didapatkan dari Jalur Multilateral

Nasional
Kemenkes Sebut Empat Temuan Varian Baru Covid-19 Ditemukan Di 4 Provinsi Ini..

Kemenkes Sebut Empat Temuan Varian Baru Covid-19 Ditemukan Di 4 Provinsi Ini..

Nasional
Kemenkes: Virus Corona B.1.1.7 Lebih Menular, tapi Tidak Lebih Mematikan

Kemenkes: Virus Corona B.1.1.7 Lebih Menular, tapi Tidak Lebih Mematikan

Nasional
Jhoni Allen Sebut Terpilihnya Moeldoko Tak Terkait dengan Jabatannya di Pemerintahan

Jhoni Allen Sebut Terpilihnya Moeldoko Tak Terkait dengan Jabatannya di Pemerintahan

Nasional
Pemeriksaan Spesimen Rendah, IDI Ingatkan Pemerintah Bahaya Rasa Aman Palsu

Pemeriksaan Spesimen Rendah, IDI Ingatkan Pemerintah Bahaya Rasa Aman Palsu

Nasional
4 Pasien yang Terpapar Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sempat Alami Gejala Ringan dan Sedang

4 Pasien yang Terpapar Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sempat Alami Gejala Ringan dan Sedang

Nasional
Pemerintah Klaim PPKM Mikro Berhasil Tekan Kasus Aktif Covid-19

Pemerintah Klaim PPKM Mikro Berhasil Tekan Kasus Aktif Covid-19

Nasional
Dibatalkan, Putusan PTUN soal Pernyataan Jaksa Agung terkait Tragedi Semanggi

Dibatalkan, Putusan PTUN soal Pernyataan Jaksa Agung terkait Tragedi Semanggi

Nasional
Indonesia Kedatangan 1 Juta Vaksin Astrazeneca

Indonesia Kedatangan 1 Juta Vaksin Astrazeneca

Nasional
Menkes: 4 Pasien yang Terpapar Covid-19 dari Virus Corona B.1.1.7 Sudah Sembuh

Menkes: 4 Pasien yang Terpapar Covid-19 dari Virus Corona B.1.1.7 Sudah Sembuh

Nasional
Menpan RB Larang ASN dan Keluarganya Pergi ke Luar Daerah Selama 10-14 Maret

Menpan RB Larang ASN dan Keluarganya Pergi ke Luar Daerah Selama 10-14 Maret

Nasional
Tak Hanya Jawa-Bali, PPKM Mikro Jilid III Berlaku di Kaltim, Sulsel, dan Sumut

Tak Hanya Jawa-Bali, PPKM Mikro Jilid III Berlaku di Kaltim, Sulsel, dan Sumut

Nasional
UPDATE: 24.645 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 24.645 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X