Prematur, Penembak Sukardi Dikenai Pasal Pembunuhan Berencana

Kompas.com - 12/09/2013, 15:48 WIB
Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOPengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Langkah Polri yang menyatakan bahwa pembunuhan terhadap Aipda (anumerta) Sukardi merupakan kasus pembunuhan berencana dinilai prematur. Pasalnya, hingga saat ini polisi masih belum menangkap pelaku pembunuhan terhadap anggota Provos Polair Baharkam Polri tersebut.

"Saya kira masih terlalu prematur untuk menetapkan pasal apa yang digunakan dalam kasus ini," kata pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar kepada Kompas.com, Kamis (12/9/2013).

Untuk menyangkakan suatu pasal, menurut Umar, polisi harus menangkap terlebih dahulu tersangka tindak kejahatan tersebut. Setelah itu, polisi harus meningkatkan status pemeriksaan tersangka dari penyelidikan menjadi penyidikan.

"Baru kemudian polisi mulai menyangkakan pasal yang akan digunakan, termasuk menerapkan apakah harus menggunakan subsider atau juncto pasal apa," katanya.

Penyidik menyangkakan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana subsider Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan terhadap pelaku pembunuh Aipda (anumerta) Sukardi. Padahal, sampai saat ini polisi masih belum menangkap pelaku.

Kadiv Humas Polri Irjen (Pol) Ronny Franky Sompie menduga, pelaku melakukan penghadangan terhadap korban yang pada saat itu sedang mengawal truk pengangkut elevator.

Selain itu, pelaku juga diketahui tidak merampas barang bawaan yang sedang dikawal korban, tetapi hanya pistol revolver milik korban.

"Kita lihat modus operandi penembakan tersebut. Kalau tidak direncanakan, bagaimana mereka melakukan penghadangan dan penembakan," katanya.

Selain diancam pasal pembunuhan berencana, pelaku juga diancam dengan Pasal 365 Ayat 4 KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan yang menyebabkan meninggalnya seseorang.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Minta Ulama Berperan dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Wapres Minta Ulama Berperan dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Realisasi Anggaran Kesehatan Masih Minim, Moeldoko Sebut Terhambat Administrasi

Realisasi Anggaran Kesehatan Masih Minim, Moeldoko Sebut Terhambat Administrasi

Nasional
Kejagung Periksa Lima Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Periksa Lima Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Dicecar 40 Pertanyaan

Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Dicecar 40 Pertanyaan

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil

Nasional
121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Nasional
Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Nasional
Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Nasional
Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Nasional
Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Nasional
Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Nasional
Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Nasional
Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Nasional
Pasar di Jakarta dengan Hasil Swab Negatif Akan Ditutup untuk Disinfeksi

Pasar di Jakarta dengan Hasil Swab Negatif Akan Ditutup untuk Disinfeksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X