Ketua MK: Jika Dibiarkan, Penegak Hukum seperti Saya Bisa Mati Konyol di Jalan

Kompas.com - 12/09/2013, 11:37 WIB
Ketua MK Akil Mochtar KOMPAS/ALIF ICHWANKetua MK Akil Mochtar
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar menegaskan, aparat kepolisian harus menangkap dan memberantas pelaku penembakan terhadap aparat kepolisian yang berkeliaran bebas. Akil khawatir jika dibiarkan terus terjadi, lama-lama aksi semacam ini bisa menjadi masif karena negara makin lemah menghadapi teroris, pemberontak, atau gerakan sejenisnya.

"Anda bisa bayangkan kalau semua itu dibiarkan, maka penegak hukum, termasuk saya, bisa mati konyol di tengah jalan," kata Akil di MK, Jakarta, Kamis (12/9/2013).

Mantan anggota DPR RI itu menyatakan kekhawatirannya akan keselamatan penegak hukum lainnya. Pasalnya, aparat yang memegang senjata saja dibunuh. Persoalan ini, lanjutnya, bukan soal siapa yang mati. Namun, cara perlawanan terhadap penegak hukum yang terus dibiarkan bisa menurunkan derajat kewibawaan negara.

Selain itu, kalau terjadi secara meluas, ini bisa membahayakan negara. Negara bisa kalah melawan kejahatan, apa pun bentuknya.

"Karena simbol negara dalam menegakkan kedaulatan hukum itu adalah penegak hukum. Kalau nggak, nanti sama saja dengan di Kolombia, Kuba. Polisinya mati terkapar, hakim dibunuh. Maka, nggak boleh dibiarkan," tegas Akil.

Penembakan terhadap aparat kepolisian, menurut Akil, yang terjadi akhir-akhir ini dilakukan secara sistematis dan ini sangat membahayakan.

Jika tetap dibiarkan, akan ada yang ditembak di jalan, ada yang ditembak di luar rumah, dan ada yang di dalam mobil. Penembakan pun bisa meluas sampai ke Papua, Aceh, Kalimantan, atau di seluruh wilayah di Indonesia.

"Maka, polisi harus secara sistematis juga melakukan perlawanan. Peristiwa penembakan terhadap polisi itu bukan menunjukkan polisi itu lemah, tapi target pembunuhannya memang polisi," tandas Akil.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

Nasional
117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

Nasional
Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

Nasional
Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Nasional
Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Nasional
Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Nasional
SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

Nasional
Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

Nasional
KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

Nasional
Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X