Kompas.com - 12/09/2013, 10:57 WIB
Politisi Partai Gerindra sekaligus anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat KOMPAS.com/Indra AkuntonoPolitisi Partai Gerindra sekaligus anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Gerindra berubah sikap terkait pembahasan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden. Sebelumnya, Gerindra mendorong adanya perubahan dalam sejumlah ketentuan di UU tersebut. Kini, Gerindra menyatakan tak masalah jika UU Pilpres tak diubah. Alasannya, waktu penyelenggaraan pemilu yang semakin dekat.

"Gerindra tak ada masalah. Kami siap berapa pun kalau 20 persen silakan karena 20 persen pun kemungkinan besar tidak ada partai yang sampai ke situ. Jadi, semua akan mendorong ke koalisi," ujar Martin, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2013).

Ia menekankan, Gerindra siap berkoalisi dengan partai mana pun untuk mengusung Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Koalisi, kata Martin, satu-satunya cara agar partai bisa mengusung kandidat capres.

"Kami sebenarnya targetnya asal bisa usung Prabowo saja. Tapi, kalau hanya dapat 6-7 persen, malu juga," kata Martin.

Menurutnya, saat ini, ada dua pandangan yang berkembang dalam proses pembahasan revisi UU Pilpres di Badan Legislasi (Baleg). Pertama, kelompok yang menginginkan Baleg memutuskan angka presidential threshold (PT) dalam UU Pilpres. Sementara, pandangan kedua menginginkan agar pembahasan revisi UU Pilpres diendapkan saja.

"Kalau menurut kami, putuskan saja 20 atau 30 persen. Tapi, jangan diendapkan seolah-olah kami enggak pernah bahas. Ini sudah 1,5 tahun dibahas, ratusan pasal sudah diubah, tinggal satu pasal saja yang soal PT, apalagi waktunya sudah semakin sempit," papar Martin.

KOMPAS ILUSTRASI: Tahapan Pemilu 2014
Anggota Komisi III DPR ini mendesak agar Baleg segera melakukan rapat pleno dalam dua pekan ke depan. Pleno ini, katanya, harus menghasilkan keputusan tentang jadi atau tidaknya UU Pilpres diubah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pemilu sudah dekat

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan belum merancang jadwal dan tahapan pilpres karena masih menunggu kepastian nasib Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden. Padahal, Pemilihan Umum Presiden 2014 tinggal sekitar 10 bulan lagi.

"Kami belum mengatur jadwal dan tahapan untuk pilpres," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2013).

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Indonesia Berpotensi Jadi Produsen Produk Halal Terbesar Dunia, tapi Belum Dioptimalkan

Wapres: Indonesia Berpotensi Jadi Produsen Produk Halal Terbesar Dunia, tapi Belum Dioptimalkan

Nasional
Komnas HAM Bernegosiasi dengan KKB Untuk Evakuasi Nakes Gerald Sokoy

Komnas HAM Bernegosiasi dengan KKB Untuk Evakuasi Nakes Gerald Sokoy

Nasional
Terjadi Pembakaran Mimbar Masjid di Makassar, JK Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Terjadi Pembakaran Mimbar Masjid di Makassar, JK Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Nasional
Wapres: Tak Boleh Lagi Bertumpu pada SDA, tapi SDM yang Kuasai Riset dan Inovasi

Wapres: Tak Boleh Lagi Bertumpu pada SDA, tapi SDM yang Kuasai Riset dan Inovasi

Nasional
Pemerintah Diharapkan Jamin Keamanan Nakes di Daerah Konflik

Pemerintah Diharapkan Jamin Keamanan Nakes di Daerah Konflik

Nasional
Menlu Harap Negara-negara Lain Pertimbangkan Indonesia Keluar dari Red List Dunia

Menlu Harap Negara-negara Lain Pertimbangkan Indonesia Keluar dari Red List Dunia

Nasional
Komnas HAM Minta Polda Tingkatkan Jaminan Keamanan untuk Nakes di Papua

Komnas HAM Minta Polda Tingkatkan Jaminan Keamanan untuk Nakes di Papua

Nasional
Nama Azis Syamsuddin di Pusaran Kasus Korupsi...

Nama Azis Syamsuddin di Pusaran Kasus Korupsi...

Nasional
Wapres: Program Pemerintah Saat ini Membangun SDM Unggul dan Kreatif

Wapres: Program Pemerintah Saat ini Membangun SDM Unggul dan Kreatif

Nasional
Wapres: Riset dan Inovasi Penting untuk Kemajuan Ekonomi Negara

Wapres: Riset dan Inovasi Penting untuk Kemajuan Ekonomi Negara

Nasional
Soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Hartarto: Golkar Sedang Kaji secara Mendalam

Soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Hartarto: Golkar Sedang Kaji secara Mendalam

Nasional
Syukur Tak Berhasrat Rasuah Dibuah

Syukur Tak Berhasrat Rasuah Dibuah

Nasional
Menko PMK: Perkawinan Anak Meningkat Selama Pandemi, Sungguh Memprihatinkan

Menko PMK: Perkawinan Anak Meningkat Selama Pandemi, Sungguh Memprihatinkan

Nasional
Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar Jalan Pagi Bareng, Sinyal Koalisi Golkar-PKB di Pemilu 2024?

Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar Jalan Pagi Bareng, Sinyal Koalisi Golkar-PKB di Pemilu 2024?

Nasional
Ogah Banyak Komentar soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Tugaskan F-Golkar DPR Beri Penjelasan

Ogah Banyak Komentar soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Tugaskan F-Golkar DPR Beri Penjelasan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.