Hidupkan Lagi Wacana Pindah Ibu Kota, SBY Serius atau Reaktif Saja?

Kompas.com - 12/09/2013, 08:28 WIB
Kawasan Silang Monumen Nasional, Jakarta Pusat yang dipenuhi oleh pohon, Senin (8/4/2013). Pemerintah DKI Jakarta menargetkan luas ruang terbuka hijau di Jakarta pada 2017 mencapai 11 persen dari luas Jakarta.
KOMPAS/WISNU WIDIANTOROKawasan Silang Monumen Nasional, Jakarta Pusat yang dipenuhi oleh pohon, Senin (8/4/2013). Pemerintah DKI Jakarta menargetkan luas ruang terbuka hijau di Jakarta pada 2017 mencapai 11 persen dari luas Jakarta.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tiba-tiba menyinggung kembali wacana lama pemindahan ibu kota dari Jakarta. Para pengamat menilai lontaran Presiden ini merupakan sikap reaktif saja, dibanding memunculkan wacana lama yang sudah digarap lebih baik.

"Berkunjung ke Astana, lalu memberikan perhatian (soal wacana pemindahan ibu kota). Padahal secara substansi tidak ada kemajuan, hanya mengulang ide-ide lama yang masih terbatas itu," ujar pengamat kebijakan publik, Andrinof Chaniago, ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (12/9/2013).

Lontaran Presiden yang tiba-tiba bicara lagi soal wacana pemindahan ibu kota memang disampaikan setelah kunjungan kenegaraan ke Kazakhstan. Astana merupakan ibu kota baru negara di Asia Tengah tersebut sejak 1997.

Beberapa tahun lalu, kata Andrinof, Presiden juga sudah pernah memunculkan wacana pemindahan ibu kota, sebagai bagian dari "keprihatinan" atas kondisi Jakarta. Saat itu, ada tiga alternatif yang disebut Presiden, yakni pembenahan sarana dan prasarana transportasi di Jakarta, pemisahan pusat pemerintahan dan ekonomi, atau pemindahan ibu kota secara menyeluruh ke tempat baru.


Namun, kecam Andrinof, tak pernah ada tindak lanjut dari ketiga opsi yang disebut Presiden itu sampai kunjungan ke Astana. "Menunjukkan SBY adalah orang yang hanya reaktif, tapi tidak pernah menindaklanjuti sesuatu ide yang penting dan serius," kata dia.

Pendapat senada disampaikan oleh Agus Pambagyo, juga pengamat kebijakan publik. Menurut Agus, sejak berakhirnya era Soekarno sampai sekarang, pemindahan ibu kota hanya sebatas wacana. "Pindah ke mana? Palangkaraya? Kalau sekadar wacana, tidak perlu dibahas," ujarnya.

Dimuat dalam situs www.presidenri.go.id, SBY mengaku menyaksikan sebuah kota yang ideal saat berkunjung ke Astana. Dia melihat suasana kota yang sangat khas dengan arsitektur yang luar biasa, teratur, dan desain yang bagus.

Memang penting, asal bukan wacana saja

Terlepas dari sikap Presiden yang dinilai hanya reaktif, baik Andrinof maupun Agus berpendapat pemisahan pusat pemerintahan dan pusat ekonomi memang sangat baik untuk dilakukan. Sebisa mungkin, menurut mereka, harus dilakukan.

Agus mengatakan, selama anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) memadai dan negara sanggup membiayai pemindahan ibu kota, pemindahan ibu kota harus dilakukan. Dia berpendapat pemindahan ibu kota akan mendorong pemerataan pembangunan dan penduduk. "Bangun infrastrukturnya, masyarakat akan pindah mengejar 'gula' yang diciptakan," papar dia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kunjungan Kerja ke Labuan Bajo, Presiden Jokowi Dua Kali Naik Kapal Pinisi

Kunjungan Kerja ke Labuan Bajo, Presiden Jokowi Dua Kali Naik Kapal Pinisi

Nasional
Pimpinan KPK Sempat Hindari Wartawan saat Bertemu Pimpinan Komisi III

Pimpinan KPK Sempat Hindari Wartawan saat Bertemu Pimpinan Komisi III

Nasional
Pakar Sebut Ada Modus Penipuan di Balik Kasus Wahyu Setiawan, KPK: Terlalu Dini

Pakar Sebut Ada Modus Penipuan di Balik Kasus Wahyu Setiawan, KPK: Terlalu Dini

Nasional
Dorong Pansus Jiwasrya, PKS Bantah Ingin Jatuhkan Pemerintah

Dorong Pansus Jiwasrya, PKS Bantah Ingin Jatuhkan Pemerintah

Nasional
Jokowi Ingin Labuan Bajo Didesain untuk Wisatawan Berkantong Tebal

Jokowi Ingin Labuan Bajo Didesain untuk Wisatawan Berkantong Tebal

Nasional
Data BNPB Sebut Sepanjang 2020 Terjadi 203 Bencana

Data BNPB Sebut Sepanjang 2020 Terjadi 203 Bencana

Nasional
Pimpinan KPK Mendadak Temui Komisi III, Raker dengan Kejagung Ditunda 1,5 Jam

Pimpinan KPK Mendadak Temui Komisi III, Raker dengan Kejagung Ditunda 1,5 Jam

Nasional
Kejagung Periksa Tersangka Korupsi Jiwasraya di Gedung KPK

Kejagung Periksa Tersangka Korupsi Jiwasraya di Gedung KPK

Nasional
BNN Ungkap Daerah Perbatasan Rawan Penyelundupan Narkoba

BNN Ungkap Daerah Perbatasan Rawan Penyelundupan Narkoba

Nasional
Senin Ini, Kejaksaan Agung Panggil Dua Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Senin Ini, Kejaksaan Agung Panggil Dua Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
BNN Sebut Masyarakat Bisa Laporkan Calon Kepala Daerah yang Dicurigai Pengguna Narkoba

BNN Sebut Masyarakat Bisa Laporkan Calon Kepala Daerah yang Dicurigai Pengguna Narkoba

Nasional
Saksi Sebut Wawan Pernah Berikan Fee ke Pembuat Perusahaan Fiktif

Saksi Sebut Wawan Pernah Berikan Fee ke Pembuat Perusahaan Fiktif

Nasional
Presiden dan Menkominfo Diminta Pangkas Kewenangan Dewan Pengawas TVRI

Presiden dan Menkominfo Diminta Pangkas Kewenangan Dewan Pengawas TVRI

Nasional
Penjelasan Jaksa Agung soal Ucapan Tragedi Semanggi I dan II Bukan Pelanggaran HAM Berat

Penjelasan Jaksa Agung soal Ucapan Tragedi Semanggi I dan II Bukan Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Larang Terdakwa Pakai Koteka di Sidang, PN Jakpus Bantah Diskriminatif

Larang Terdakwa Pakai Koteka di Sidang, PN Jakpus Bantah Diskriminatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X