Kompas.com - 11/09/2013, 14:55 WIB
Prabowo Subianto (kiri) dan Joko Widodo (kanan) TRIBUNNEWS/BIAN HARNANSA/HERUDINPrabowo Subianto (kiri) dan Joko Widodo (kanan)
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Berdasarkan hasil survei Lembaga Konsultan Riset Alvara, elektabilitas Joko Widodo alias Jokowi sebagai calon presiden berada di urutan teratas di kalangan pemilih urban dan kelas menengah. Sementara elektabilitas Prabowo Subianto "menempel" di bawah Jokowi.

Elektabilitas Jokowi mencapai 22,1 persen dan Prabowo sebesar 17 persen. Hasil survei itu dipaparkan oleh CEO Alvara, Hasanuddin Ali, di Jakarta, Rabu (11/9/2013).

Ia mengungkapkan, survei dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 1.532 responden. Mereka tinggal di kota-kota besar di Indonesia, yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Medan, Surabaya, Makassar, Bandung, dan Semarang. Mereka dianggap mewakili seluruh kelas menengah di Indonesia.

Survei dilakukan 15 Juli sampai 23 Agustus 2013. Responden yang diambil berusia 20-54 tahun dengan pengeluaran keluarga di atas Rp 4 juta per bulan.

Hasanuddin mengungkapkan, alasan hanya kelas menengah yang diambil sebagai responden karena jumlahnya sangat besar, yakni mencapai 135 juta orang. Selain itu, mereka memiliki pendidikan yang baik, mendapatkan akses informasi, serta rasional dalam memilih.

Hasanuddin menambahkan, tanpa disodorkan nama, tokoh lain yang disebut responden akan dipilih ialah Jusuf Kalla (7,4 persen), Megawati Soekarnoputri (7 persen), Dahlan Iskan (6,9 persen), Aburizal Bakrie (6,2 persen), Wiranto (4 persen), Surya Paloh (2 persen), Hatta Rajasa (1 persen), dan Sultan Hamengku Buwono X (0,9 persen).

"Sebanyak 19,8 persen responden belum memutuskan pilihan," kata Hasanuddin.

Lalu, bagaimana dengan kandidat capres yang tengah mengikuti Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat? Hasanuddin menjawab, responden tidak menyebut peserta konvensi karena ketika survei digelar, belum diketahui siapa saja peserta konvensi. Tentunya, jika survei kembali dilakukan, hasilnya bisa berbeda.

Ketika ditanya berasal dari mana dana untuk menggelar survei, Hasanuddin mengaku seluruhnya berasal dari swadaya tanpa ada bantuan dari parpol atau politisi. Ia mengaku sudah berkali-kali menggelar survei dengan biaya pihak lain.

"Kalau kami diorder, hasilnya tidak akan kami publikasi. Kalau kami lakukan sendiri, hasilnya kami publikasi," kata Hasanuddin, yang baru pertama kali memublikasi hasil survei.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Nasional
Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Nasional
Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung 'Gas dan Rem'

Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung "Gas dan Rem"

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Nasional
Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Nasional
Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Nasional
Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Nasional
Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Nasional
Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Nasional
Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Nasional
Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Nasional
Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Nasional
Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X