Kasus PON Riau, KPK Periksa Anggota DPR Ahmad Zainuddin

Kompas.com - 11/09/2013, 12:52 WIB
Aktivis anti korupsi memasukan boneka koruptor ke dalam tiang pancang dan diborgol di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (12/12/2012). Pemasangan boneka koruptor tersebut ditujukan sebagai peringatan kepada para koruptor, dalam rangka Hari Anti Korupsi.  TRIBUNNEWS/DANY PERMANAAktivis anti korupsi memasukan boneka koruptor ke dalam tiang pancang dan diborgol di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (12/12/2012). Pemasangan boneka koruptor tersebut ditujukan sebagai peringatan kepada para koruptor, dalam rangka Hari Anti Korupsi.
Penulis Icha Rastika
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Zainuddin terkait penyidikan kasus dugaan suap pembahasan revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang pembangunan venue lapangan tembak Pekan Olahraga Nasional XVII, Rabu (11/9/2013). Zainuddin akan diperiksa sebagai saksi untuk Gubernur Riau Rusli Zainal yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

"Diperiksa sebagai saksi bagi tersangka RZ (Rusli Zainal)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha.

Zainuddin diperiksa karena dianggap tahu dan dapat memberikan informasi seputar PON Riau 2013. Dia termasuk anggota Panitia Kerja PON Riau Komisi X DPR yang mengunjungi venue PON sekitar 2011-2012. Ada tiga rombongan panja yang berkunjung dalam tiga waktu berbeda. Zainuddin masuk dalam rombongan ketiga yang berkunjung 5-7 Juli 2012.

Sebelumnya, berdasarkan kesaksian mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau Lukman Abbas dalam persidangan kasus PON Riau beberapa waktu lalu, ada 12 anggota Komisi X DPR yang menerima sarung serta uang 5.000 dollar AS dalam amplop tertutup saat melakukan kunjungan ke lokasi venue PON Pekanbaru.


Dalam kasus ini, KPK menetapkan Rusli Zainal sebagai tersangka. Petinggi Partai Golkar ini diduga menerima suap untuk meloloskan pembahasan perda itu. Terkait pembahasan perda yang sama, Rusli juga diduga menyuap sejumlah anggota DPRD Provinsi Riau. Selain itu, KPK menetapkan Rusli sebagai tersangka atas dugaan melakukan penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Kabupaten Pelalawan, Riau, pada 2001 sampai 2006.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X