Soal Suriah, Presiden Surati Dewan Keamanan PBB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengirimkan surat kepada hampir seluruh anggota Dewan Keamanan PBB, Presiden Suriah Bashar Al-Assad, dan para pemimpin dunia terkait penyelesaian konflik di Suriah. Presiden ingin tidak ada serangan militer ke Suriah.

"Itulah diplomasi all out kita. Tentu kita tidak bisa mengatur dunia, tapi kita berikan pandangan," kata Presiden saat rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/9/2013).

Sebelumnya, masalah Suriah dibahas dalam pertemuan KTT G-20 di Rusia pekan lalu. Sikap para pemimpin dunia terpecah dalam dua arus utama terkait penyelesaian konflik Suriah. Pertama, menginginkan penggunaan kekuatan militer untuk menindak Pemerintah Suriah yang diduga menggunakan senjata kimia. Serangan itu dilakukan dengan atau tanpa mantan PBB.

Pandangan kedua, tindakan terhadap Suriah harus atas dasar mandat PBB. "Di situ relatif tegang. Saya sampaikan pandangan saya tidak ke ekstrem satu atau yang lain. Harus ada respons masyarakat internasional, tidak harus melakukan serangan militer, tapi semacam gencatan senjata. Diawasi PBB, selanjutnya proses politik yang inklusif, demokratis, dan transparan berdasarkan keinginan rakyat Suriah," kata Presiden.

Presiden mengatakan, awalnya tidak ada dukungan terkait pandangannya itu. Namun, dalam tiga hari terakhir, kata dia, terlihat kemungkinan serangan militer tidak dilakukan setelah semua pihak memikirkan dampaknya.

Jika nantinya opsi gencatan senjata diambil, tambah Presiden, Indonesia siap membantu mengirimkan pasukan perdamaian ke Suriah di bawah bendera PBB. Presiden meminta Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk terus memantau perkembangan terkait Suriah.