Kompas.com - 10/09/2013, 16:23 WIB
Ribuan orang mengikuti tes calon pegewai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Malang di GOR Ken Arok, Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (12/12/2010). Sebanyak 9.142 peserta mengikuti tes CPNS Kota Malang yang memperebutkan 235 lowongan. Menjadi pegawai negeri masih menjadi dambaan banyak orang.  KOMPAS/HENDRA A SETYAWANRibuan orang mengikuti tes calon pegewai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Malang di GOR Ken Arok, Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (12/12/2010). Sebanyak 9.142 peserta mengikuti tes CPNS Kota Malang yang memperebutkan 235 lowongan. Menjadi pegawai negeri masih menjadi dambaan banyak orang.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com —
Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengatakan, tren belakangan ini menunjukkan posisi pegawai negeri sipil di daerah banyak diisi oleh mereka yang mempunyai kedekatan khusus dengan kepala daerah setempat. Hal ini disampaikannya menyusul dibukanya proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada bulan ini.

"Pertama, posisi PNS banyak ditempati saudara dan kerabat para kepala daerah. Kedua, mereka yang bukan kerabat, tapi mendukung keberhasilan kepala daerah itu baik pada saat kampanye maupun saat dia menjabat," kata Ade di kantor Ombudsman Jakarta, Selasa (10/9/2013).

Setelah diisi dengan orang-orang terdekat kepala daerah, menurut Ade, barulah sisanya diperebutkan masyarakat banyak melalui tes CPNS. Oleh karena itu, fungsi birokrasi tidak berjalan sesuai harapan.

"Baru sisanya dijual ke masyarakat. Birokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya," lanjut Ade.

Padahal menurut Ade, birokrasi adalah mesin yang menjalankan suatu negara. Namun, karena dari awal prosesnya sudah bermasalah, birokrasi yang dihasilkan juga bermasalah. Bahkan, lanjutnya, birokrasi telah menjadi alat politik kekuasaan. Pada umumnya, birokrasi justru menjadi biang kasus-kasus korupsi.

"Dalam kasus korupsi umumnya dilakukan oleh birokrasi. Dana akhirnya mengabdi pada kekuasaan, bukan rakyat," tegas Ade.

Meskipun demikian, Ade mengaku mengapresiasi perubahan yang akan dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dalam rekrutmen CPNS tahun ini. Oleh karena itu, ICW akan membantu mengawasi pelaksanaan rekrutmen tersebut dengan bekerja sama dengan Ombudsman Republik Indonesia dan Konsorsium LSM Pemantau Seleksi CPNS (KLPC).

"Mekanisme Kemenpan-RB ini juga tidak sempurna, masih banyak yang bolong, karena itu kita masuk untuk mengawasinya bersama-sama," kata Ade.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Reaksi PBNU dan PP Muhammadiyah soal Tes Wawasan Kebangsaan di KPK

Reaksi PBNU dan PP Muhammadiyah soal Tes Wawasan Kebangsaan di KPK

Nasional
KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

Nasional
OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

Nasional
KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

Nasional
KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Nasional
Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X