Kompas.com - 10/09/2013, 15:25 WIB
Sekitar 1752 peserta mengikuti ujian tes kemampuan dasar calon pegawai negeri sipil unit pusat Kementerian Hukum dan HAM di Stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (8/9/2012). KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNA Sekitar 1752 peserta mengikuti ujian tes kemampuan dasar calon pegawai negeri sipil unit pusat Kementerian Hukum dan HAM di Stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (8/9/2012).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com —
Ombudsman Republik Indonesia bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Konsorsium LSM Pemantau Seleksi CPNS (KLPC) membuka pos pengaduan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2013. Nantinya, setiap orang yang mengetahui kecurangan dalam rekrutmen CPNS bisa melapor ke pos-pos yang tersebar di 23 provinsi yang merupakan kantor perwakilan dari Ombudsman.

"Kami akan menerima laporan masyarakat mengenai kecurangan dalam perekrutan CPNS, dan akan menindaklanjuti laporan tersebut," kata anggota Ombudsman bidang Penyelesaian Laporan/Pengaduan, Budi Santoso, di Jakarta, Selasa (10/9/2013).

Menurut Budi, pos-pos tersebut mulai dibuka hari ini, 10 September 2013, sampai dengan tahap rekrutmen CPNS selesai.

"Sampai kelulusan pengumuman dan penyerahan berkas, mungkin bisa sampai akhir tahun atau awal 2014," ujarnya.

Laporan nantinya harus disertai dengan identitas pelapor, uraian kronologi, serta berkas atau dokumen pendukung walaupun nantinya identitas pelapor juga akan dirahasiakan. Dengan demikian, proses tindak lanjut bisa berjalan dengan cepat. Namun, menurut Budi, laporan yang tanpa disertai dokumen juga akan ditindaklanjuti.

"Tetap bisa (tanpa dokumen) karena ombudsman juga memang bisa secara aktif melakukan investigasi atas inisiatif sendiri," kata Budi.

Dengan dibukanya pos-pos ini, Ombudsman berharap agar seluruh masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan rekrutmen CPNS sehingga prosesnya dapat berjalan dengan transparan, akuntabel, dan minim KKN.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perjanjian Ekstradisi Diteken, Koruptor hingga Teroris Tak Lagi Bisa Bersembunyi di Singapura

Perjanjian Ekstradisi Diteken, Koruptor hingga Teroris Tak Lagi Bisa Bersembunyi di Singapura

Nasional
Jokowi: Kita Harapkan Vaksinasi Booster Mencegah Penyebaran Varian Omicron

Jokowi: Kita Harapkan Vaksinasi Booster Mencegah Penyebaran Varian Omicron

Nasional
Ma'ruf Amin Sebut MUI Ujung Tombak Indonesia Jadi Pusat Industri Halal

Ma'ruf Amin Sebut MUI Ujung Tombak Indonesia Jadi Pusat Industri Halal

Nasional
Berhasil Diambil Alih di Era Jokowi, Begini Awal Mula Ruang Udara RI Dikuasai Singapura

Berhasil Diambil Alih di Era Jokowi, Begini Awal Mula Ruang Udara RI Dikuasai Singapura

Nasional
Pernyataan Bupati Langkat Soal Kerangkeng untuk Rehabilitasi Dimentahkan BNN

Pernyataan Bupati Langkat Soal Kerangkeng untuk Rehabilitasi Dimentahkan BNN

Nasional
Sejarah FIR Indonesia Dikuasai Singapura sejak Era Kemerdekaan dan Kini Diambil Alih

Sejarah FIR Indonesia Dikuasai Singapura sejak Era Kemerdekaan dan Kini Diambil Alih

Nasional
Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Nasional
Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Nasional
PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Nasional
V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

Nasional
KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Nasional
KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

Nasional
Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.