Anggota DPR: Pemindahan Ibu Kota, PR untuk Presiden Selanjutnya

Kompas.com - 10/09/2013, 14:55 WIB
 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (28/5/2013) kembali memeriksa anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Ignatius Mulyono. Ignatius di periksa sebagai saksi dalam kasus proyek pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dengan tersangka Mantan Menpora Andi Mallarangeng, mantan Kepala Biro Perencanaan Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, serta mantan Ketua KSO proyek Hambalang Teuku Bagus Muhammad Noer.

KOMPAS/ALIF ICHWAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (28/5/2013) kembali memeriksa anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Ignatius Mulyono. Ignatius di periksa sebagai saksi dalam kasus proyek pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dengan tersangka Mantan Menpora Andi Mallarangeng, mantan Kepala Biro Perencanaan Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, serta mantan Ketua KSO proyek Hambalang Teuku Bagus Muhammad Noer.
Penulis Ariane Meida
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI Ignatius Mulyono berpendapat, pemindahan Ibu Kota Indonesia adalah sesuatu yang saat ini dibutuhkan. Menurutnya, saat ini, Presiden harus tetap fokus menyelesaikan permasalahan penting yang diprioritaskan sambil menyiapkan cara yang ideal untuk mewariskan rencana pemindahan ibu kota sebagai pekerjaan rumah (PR) bagi presiden selanjutnya.

"Bagus, itu suatu hal yang saat ini dibutuhkan. Wacana pemindahan Ibu Kota Negara itu PR bagi presiden selanjutnya. Pak SBY harus fokus ke PR-PR yang krusial yang perlu dikerjakan lebih dulu," ujar politikus Partai Demokrat itu saat ditemui di Kompleks Gedung Parlemen DPR RI, Selasa (10/9/2013).

Ignatius mengatakan, rencana pemindahan ibu kota ini harus diwariskan karena persiapannya perlu pertimbangan matang. Sementara itu, Presiden saat ini masih dihadapkan pada setumpuk permasalahan yang belum diselesaikannya menjelang satu tahun akhir masa jabatannya.

"Pak SBY masih banyak PR yang harus dikerjakan, seperti ekonomi yang masih belum stabil, pelemahan rupiah, penyesuaian gaji, persoalaan di daerah tentang anarkisme, itu harus dipikirkan," ujar Ignatius.

Untuk diketahui, saat melawat ke Kazakhstan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencuatkan kembali wacana pemindahan ibu kota pemerintahan dari Jakarta. SBY merujuk beberapa negara yang telah lebih dulu sukses memindahkan Ibu Kota, termasuk Kazakhstan.

Rencana pemindahan pusat pemerintahan, kata SBY, sudah dia pikirkan sejak empat-lima tahun lalu. Waktu itu muncul berbagai pemikiran dan debat wacana, tetapi SBY mengaku memilih diam.

"Mengapa saya lebih memilih diam, karena kebiasaan di negeri kita ini apa pun kalau muncul ide baru langsung didebat atau disalahkan. Sebaliknya, kalau saya mengatakan tidak perlu kita memikirkan pusat pemerinyahan yang baru, tetap disalahkan juga," kata SBY dalam keterangan pers di Hotel Grand Emerald, St Petersburg, Rusia, Sabtu (7/9/2013) seperti dikutip dari situs www.presidenri.go.id.

SBY menilai, pemindahan Ibu Kota akan menimbulkan dampak positif mau pun negatif bagi Indonesia. Jika Indonesia memiliki kota pemerintahan yang baru, SBY pun yakin kondisi Jakarta akan jauh lebih baik. Meski Ibu Kota pindah, kata dia, Jakarta tetap akan berfungsi sebagai pusat ekonomi dan perdagangan.

"Kalau memang tidak ada solusi yang baik untuk mengatasi permasalahan Jakarta, dan ada urgensi yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, tidak keliru kalau kita memikirkan suatu tempat yang kita bangun menjadi pusat pemerintahan yang baru," ungkapnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X