Kompolnas: 3 Calon Kapolri Terindikasi Punya Rekening Gendut

Kompas.com - 09/09/2013, 14:13 WIB
Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Adrianus Meliala. KOMPAS.com/ROBERTUS BELARMINUSAnggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Adrianus Meliala.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Adrianus Meliala mengantongi tiga nama calon kepala Kepolisan Republik Indonesia (kepala Polri) yang terindikasi memiliki rekening gendut. Hal ini disampaikannya saat hendak menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara (LHKPN) miliknya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (9/9/2013).

"Ada tiga nama yang terindikasi (rekening gendut)," katanya di Gedung KPK Jakarta.

Adrianus mengatakan, informasi tersebut dihimpun dari masyarakat dan sudah dilaporkan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Nantinya, laporan tersebut juga akan diteruskan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kami mewakili publik saja, ada yang menyebutkan ada laporan si bapak ini ada rekening gendut, hal itu kami masukkan ke dalam laporan ke Presiden. Bahwa dia mau bohong, terserah. Kami tidak menginterogasi, tidak juga mencari kesalahan. Kalau berbohong, dia pertanggungjawabkan kepada masyarakat," tambahnya.

Selain itu, Adrianus mengaku, Kompolnas sudah bertemu dengan ketiga calon kepala Polri tersebut. Namun menurutnya, pertemuan itu hanya bersifat diskusi, bukan interogasi. Dia juga menolak menyebutkan nama-nama ketiga calon itu.

"Kalau nama janganlah, secara fair kami sudah bertemu dengan yang bersangkutan dan mereka telah menjelaskan secara rinci kenapa dia punya uang tersebut. Kami fair saja ke Presiden," tambah Adrianus.

Kapolri baru

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, Kepolisian Republik Indonesia telah menyiapkan sejumlah nama jenderal bintang tiga yang diproyeksi menggantikan posisi Jenderal Timur Pradopo sebagai Kepala Polri. Namun, hingga saat ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum meminta daftar nama pengganti Timur.

"Belum (ada permintaan), tapi sudah kami siapkan. Tugas saya adalah kalau Presiden minta, ya saya kasih," kata Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Selasa (3/9/2013).

Timur mengatakan, selain Polri, Kompolnas juga telah mengajukan sembilan nama calon penggantinya kepada SBY. Dari sembilan nama yang diajukan Kompolnas, empat di antaranya merupakan jenderal bintang tiga. Sementara itu, ketika disinggung siapa saja nama yang akan diajukannya, Timur enggan membocorkannya. Ia pun meminta agar semua pihak dapat bersabar.

Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, Presiden berencana mengganti Timur sekitar bulan Agustus atau September 2013. Akan tetapi, belum ada pengajuan nama dari Presiden pada DPR.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 3.835 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 4.185.144

UPDATE: Bertambah 3.835 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 4.185.144

Nasional
Prabowo ke Inggris, Indonesia Kantongi Lisensi Produksi Kapal Perang Canggih Fregat Arrowhead 140

Prabowo ke Inggris, Indonesia Kantongi Lisensi Produksi Kapal Perang Canggih Fregat Arrowhead 140

Nasional
Ini 11 Nama Calon Hakim Agung yang Diajukan KY ke DPR

Ini 11 Nama Calon Hakim Agung yang Diajukan KY ke DPR

Nasional
Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Mulai Beroperasi Sore Ini

Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Mulai Beroperasi Sore Ini

Nasional
Kesadaran Prokes di Pangandaran Rendah, Satgas Covid-19 Bagikan 200.000 Masker Gratis

Kesadaran Prokes di Pangandaran Rendah, Satgas Covid-19 Bagikan 200.000 Masker Gratis

Nasional
Menteri Agama: Pemda Tak Perlu Ragu Alokasikan Anggaran untuk Pesantren

Menteri Agama: Pemda Tak Perlu Ragu Alokasikan Anggaran untuk Pesantren

Nasional
Libatkan Mahasiswa Perbaiki DTKS, Kemensos dan Kemendikbud Ristek Buat Program Kampus Merdeka Pejuang Muda

Libatkan Mahasiswa Perbaiki DTKS, Kemensos dan Kemendikbud Ristek Buat Program Kampus Merdeka Pejuang Muda

Nasional
Tangani Pandemi, Kemenko PMK Bentuk Sekretariat Bersama untuk Bantu Masyarakat

Tangani Pandemi, Kemenko PMK Bentuk Sekretariat Bersama untuk Bantu Masyarakat

Nasional
Kemenag Siapkan Rp 15 Miliar untuk Bantu Rumah Ibadah dan Sekolah Agama Buddha

Kemenag Siapkan Rp 15 Miliar untuk Bantu Rumah Ibadah dan Sekolah Agama Buddha

Nasional
Komisi III Gelar Rapat Tertutup dengan KY Bahas 'Fit and Proper Test' Calon Hakim Agung

Komisi III Gelar Rapat Tertutup dengan KY Bahas "Fit and Proper Test" Calon Hakim Agung

Nasional
PB IDI Kutuk Keras Kekerasan yang Menewaskan Tenaga Kesehatan di Papua

PB IDI Kutuk Keras Kekerasan yang Menewaskan Tenaga Kesehatan di Papua

Nasional
Jokowi Tegur Kapolri soal Penghapusan Mural, Kontras: Perbaikan Polri Harus Menyeluruh

Jokowi Tegur Kapolri soal Penghapusan Mural, Kontras: Perbaikan Polri Harus Menyeluruh

Nasional
Jokowi Dihukum akibat Penanganan Polusi Udara, Istana Tunggu Salinan Putusan Pengadilan

Jokowi Dihukum akibat Penanganan Polusi Udara, Istana Tunggu Salinan Putusan Pengadilan

Nasional
Masyarakat Diharapkan Jadi Pengasuh Pengganti Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Masyarakat Diharapkan Jadi Pengasuh Pengganti Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Nasional
MAKI Sebut DPR Seakan Alergi dengan RUU Perampasan Aset

MAKI Sebut DPR Seakan Alergi dengan RUU Perampasan Aset

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.