Kompas.com - 09/09/2013, 11:38 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan sosialisasi dua peraturan kepada 12 partai politik peserta pemilu, Senin (9/9/2013). Dua peraturan itu adalah Peraturan KPU (PKPU) No. 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Kampanye Pemilu dan PKPU No. 17 Tahun 2013 tentang Dana Kampanye. 

"Ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan KPU untuk menyosialisasikan aturan-aturan yang diterbitkan oleh KPU," ujar Ketua KPU, Husni Kamal Malik di Gedung KPU Pusat, Menteng, Jakarta.

Husni mengharapkan nantinya PKPU yang sudah diundangkan tersebut bisa disampaikan kepada internal masing-masing partai politik, termasuk para caleg yang akan berkompetisi dalam pemilu 2014.

"Ini dilakukan supaya pemilu bisa berjalan secara efektif," katanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyanyah. Ia menuturkan ada beberapa hal yang akan dibahas dalam rapat sosialisasi tersebut, terutama soal PKPU yang mengatur soal pedoman kampanye.

Pertama adalah penegasan soal definisi kampanye. Kedua, penghapusan pasal pembredelan terhadap media massa dalam PKPU. Ketiga, soal pembatasan alat peraga kampanye yang diperuntukkan kepada para caleg DPR, DPD, dan DPRD, dan terakhir tentang pejabat pemerintah yang menjadi caleg tidak diperbolehkan melakukan iklan masyarakat.

"Baik di media cetak maupun elektronik," katanya.

Berdasarkan pantauan Kompas.com hingga pukul 11:15 WIB, hampir seluruh perwakilan peserta Pemilu sudah hadir dalam rapat sosialisasi PKPU tersebut, kecuali Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Pastikan Penyidikan Kasus Mardani Maming Sudah Sesuai Prosedur

KPK Pastikan Penyidikan Kasus Mardani Maming Sudah Sesuai Prosedur

Nasional
Mengenal Kombes Nurul Azizah, Polwan Pertama yang Ditunjuk Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Mengenal Kombes Nurul Azizah, Polwan Pertama yang Ditunjuk Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Nasional
Pergeseran Paradigma Ancaman Mengharuskan Doktrin TNI AD 'Kartika Eka Paksi' Direvisi

Pergeseran Paradigma Ancaman Mengharuskan Doktrin TNI AD "Kartika Eka Paksi" Direvisi

Nasional
Jokowi Teken Keppres 7/2022, Ma'ruf Amin Jadi Plt Presiden hingga 2 Juli

Jokowi Teken Keppres 7/2022, Ma'ruf Amin Jadi Plt Presiden hingga 2 Juli

Nasional
Respons PDI-P hingga Golkar soal Wacana Duet Ganjar-Anies

Respons PDI-P hingga Golkar soal Wacana Duet Ganjar-Anies

Nasional
Kronologi TNI AL Gagalkan Penyelundupan Miras dari Malaysia Senilai Rp 8,8 Miliar

Kronologi TNI AL Gagalkan Penyelundupan Miras dari Malaysia Senilai Rp 8,8 Miliar

Nasional
Berkurang 10, RSDC Wisma Atlet Kini Rawat 105 Pasien Covid-19

Berkurang 10, RSDC Wisma Atlet Kini Rawat 105 Pasien Covid-19

Nasional
KPK Terima Pemulihan Aset Kasus E-KTP Senilai Rp 86 Miliar dari US Marshall

KPK Terima Pemulihan Aset Kasus E-KTP Senilai Rp 86 Miliar dari US Marshall

Nasional
TNI AL Gagalkan Penyelundupan Miras dari Malaysia Senilai Rp 8,8 Miliar

TNI AL Gagalkan Penyelundupan Miras dari Malaysia Senilai Rp 8,8 Miliar

Nasional
Lagi, Emirsyah Satar Tersangkut dalam Pusaran Kasus Korupsi Garuda

Lagi, Emirsyah Satar Tersangkut dalam Pusaran Kasus Korupsi Garuda

Nasional
Majikan Adelina Bebas, Sistem Peradilan Malaysia Dinilai Tak Memihak Korban

Majikan Adelina Bebas, Sistem Peradilan Malaysia Dinilai Tak Memihak Korban

Nasional
Ancaman Megawati dan Sederet Kader Banteng yang Berurusan dengan KPK...

Ancaman Megawati dan Sederet Kader Banteng yang Berurusan dengan KPK...

Nasional
Modernisasi Tata Kelola Distribusi Minyak Goreng Curah

Modernisasi Tata Kelola Distribusi Minyak Goreng Curah

Nasional
RI-Inggris Sepakat Perkuat Kerja Sama di Sektor Energi Baru Terbarukan

RI-Inggris Sepakat Perkuat Kerja Sama di Sektor Energi Baru Terbarukan

Nasional
Migrant Care Cemas Vonis Bebas Majikan Adelina Jadi Alat Impunitas

Migrant Care Cemas Vonis Bebas Majikan Adelina Jadi Alat Impunitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.