Kala SBY Bicara Ide Soekarno Pindahkan Ibu Kota...

JAKARTA, KOMPAS.com — Melawat ke Kazakhstan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencuatkan kembali wacana pemindahan ibu kota pemerintahan dari Jakarta. Mengatakan telah lama memikirkan wacana ini, SBY merujuk beberapa negara yang telah lebih dulu sukses memindahkan ibu kota, termasuk Kazakhstan.

Rencana pemindahan pusat pemerintahan, kata SBY, sudah dia pikirkan sejak empat-lima tahun lalu. Waktu itu muncul berbagai pemikiran dan debat wacana, tetapi SBY mengaku memilih diam.

"Mengapa saya lebih memilih diam, karena kebiasaan di negeri kita ini apa pun kalau muncul ide baru langsung didebat atau disalahkan. Sebaliknya, kalau saya mengatakan tidak perlu kita memikirkan pusat pemerintahan yang baru, tetap disalahkan juga," kata SBY dalam keterangan pers di Hotel Grand Emerald, St Petersburg, Rusia, Sabtu (7/9/2013), dikutip dari situs www.presidenri.go.id

SBY menilai, pemindahan ibu kota akan menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi Indonesia. Jika Indonesia memiliki kota pusat pemerintahan yang baru, SBY pun yakin kondisi Jakarta akan jauh lebih baik. Meski ibu kota pindah, kata dia, Jakarta tetap akan berfungsi sebagai pusat ekonomi dan perdagangan.

SBY mengaku memikirkan Jakarta untuk 10-30 ke depan, sebagai tugasnya dan tugas presiden-presiden penggantinya kelak. Namun, tegas SBY, untuk melakukan pemindahan itu, butuh pertumbuhan ekonomi yang kuat, merujuk pada pendapatan domestik bruto dan pendapatan per kapita masyarakat.

"Kalau memang tidak ada solusi yang baik untuk mengatasi permasalahan Jakarta, dan ada urgensi yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, tidak keliru kalau kita memikirkan suatu tempat yang kita bangun menjadi pusat pemerintahan yang baru," jelasnya.

Dianggap SBY sebagai salah satu kisah sukses, Astana baru menjadi ibu kota Kazakhtan pada 1997. Kota ini berpopulasi 775.800 orang dengan luas wilayah 722 kilometer persegi. Saat ini, Astana menjadi kota terbesar kedua di negara yang terletak di Asia Tengah tersebut. Kota terbesar di Kazahtan adalah Almaty, yang juga adalah ibu kota sebelumnya. Alamaty mempunyai penduduk 1.477.564 orang, dengan luas wilayah 324,8 kilometer persegi.

Berkaca pada Malaysia, Turki, dan Australia

Terkait wacananya tersebut, SBY juga memberi contoh sukses negara-negara lain yang memisahkan pusat pemerintahan dengan pusat ekonomi. Dia menyebutkan Turki, Australia, dan Malaysia. "Saya kira banyak contoh di dunia yang dipisahkan (pusat pemerintahan dan ekonomi), tentu ada plus dan minusnya," kata SBY.

Bila nanti Indonesia memutuskan membangun pusat pemerintahan baru, menurut SBY, harus dipastikan Jakarta akan menjadi kota yang lebih baik. "Pusat pemerintahan yang baru juga dapat berfungsi secara efektif," ungkapnya.

Putra Jaya merupakan kota yang menjadi pusat pemerintahan Malaysia sejak 1999, menggantikan peran Kuala Lumpur. Di sanalah kantor-kantor pemerintahan berdiri. Namun, gedung parlemen dan kediaman Sultan Malaysia tetap berada di Kuala Lumpur, yang juga berfungsi sebagai pusat ekonomi.

Sementara itu, di Turki, ibu kota negara terletak di Ankara. Kota ini bukan kota yang terbesar di sana. Kota paling besar, terkenal, dan menjadi pusat ekonomi di Turki adalah Istanbul.

Adapun di Australia, Canberra dipilih sebagai ibu kota pada 1908, sebagai kompromi dari rivalitas dua kota terbesar di negeri kanguru itu, Sydney dan Melbourne.

Ide lama Soekarno

Memindahkan ibu kota atau pusat pemerintahan dari Jakarta bukanlah ide baru. Jauh-jauh hari, Soekarno, proklamator dan Presiden pertama Indonesia, sudah pernah melontarkannya. Bahkan, Soekarno menyebutkan kota mana yang menurut dia paling tepat menggantikan Jakarta sebagai ibu kota.

Sejarawan Anhar Gonggong mengatakan, seandainya tidak ada peristiwa pemberontakan pada 30 September tahun 1965, saat ini pusat pemerintahan Indonesia sudah berada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dia mengatakan, melalui program pembangunan berencana semesta, Soekarno sudah merancang pemisahan antara pusat pemerintahan dan ekonomi. Rencana itu tak terlaksana karena rezim Soekarno tumbang seusai pemberontakan 1965.

"Beliau jatuh dan rencananya tidak dilanjutkan rezim setelahnya," kata Anhar saat dihubungi Kompas.com, Minggu (8/9/2013). Selain Palangkaraya, sebut Anhar, Soekarno menyebutkan Bogor dan Makassar sebagai alternatif lokasi baru ibu kota. Dari pilihan yang ada, Bogor kemudian tak dipilih karena terlalu dekat dengan Jakarta.

Sementara Makassar, lanjut Anhar, diakui unggul karena berada di tengah-tengah sebaran pulau di Indonesia. Namun, Makassar sebagai kota yang telah lama terbentuk. Soekarno, kata Anhar, ingin ibu kota baru adalah wilayah yang memang disiapkan untuk menjadi ibu kota.

"Bung Karno merancang membentuk kota baru untuk membentuk pusat pemerintahan," kata Anhar. Maka pilihan jatuh pada Palangkaraya. Saat meresmikan Palangkaraya sebagai ibu kota Kalimantan Tengah pada 17 Juli 1957, berdasarkan penelusuran Kompas.com, Soekarno dalam pidatonya gamblang menyatakan keinginan menjadikan Palangkaraya sebagai ibu kota negara.

Namun, Anhar berpendapat pemindahan ibu kota butuh banyak biaya dan waktu lama. Sebagai contoh, Anhar menyebutkan pemindahan ibu kota Pakistan dari Karachi ke Islamabad butuh waktu 15 tahun. "Dan itu sangat mahal," tegas dia.

Soal visi negara

Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo berpendapat, seharusnya wacana pemindahan ibu kota negara adalah bagian dari rencana penataan pemerintahan. "Saya melihat pemerintah kurang memiliki keseriusan menata pemerintahan yang visioner," ujar dia.

Arif mengatakan, sudah jauh hari ide itu ada. Menurut dia, Soekarno bahkan telah menimbang banyak sudut pandang ketika berpendapat Palangkaraya adalah pilihan tepat untuk pemindahan ibu kota.

Dalam konteks kekinian, Arif melihat pemindahan ibu kota juga akan menjadi solusi untuk memangkas transaksi politik, dengan adanya jarak antara pusat perekonomian dan pemerintahan. "Meminimalkan peluang transaksi," kata dia.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, Arif juga melihat pemindahan ibu kota ke Palangkaraya akan membuka peluang Indonesia mengatasi masalah kesenjangan kesejahteraan yang membayangi sekarang. Setidaknya, ketika ibu kota tak lagi di Jakarta dan Pulau Jawa, distribusi anggaran tak akan lagi terpusat di Jakarta dan Jawa.

Daripada sekadar membuka wacana lama seolah-olah belum ada, menurut Arif, yang harus dibangun sekarang adalah visi tentang masa depan Indonesia. Di dalamnya, kata dia, harus ada penyiapan serius langkah-langkah strategis yang harus ditata dari tapak pertama. Dimulai dari draf dan rencana tahapan, misalnya. "Ini bukan soal wacana atau ide siapa, pada akhirnya. Tapi ini soal visi menata negara," tegas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.