Kompas.com - 08/09/2013, 17:02 WIB
Rakernas III PDI-P di Ancol, 6-8 September 2013. KOMPAS.com/Sabrina AsrilRakernas III PDI-P di Ancol, 6-8 September 2013.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan baru saja berakhir. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri secara langsung menutup Rakernas tersebut setelah Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membacakan 17 rekomendasi hasil Rakernas yang digelar mulai 6-8 September 2013, di Ancol, Jakarta.

Berikut adalah 17 rekomendasi hasil Rakernas PDI-Perjuangan.

1. Dalam rangka memantapkan ideologi bangsa, pemerintah hasil Pemilu 2014 diminta untuk menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan menjadikannya sebagai hari libur nasional.

2. Dalam rangka memantapkan kehiupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia hasil Pemilu 2014 diminta membentuk suatu badan khusus untuk melaksanakan program sosialisasi dan pembudayaan empat pilar bangsa sebagai konsensus dasar bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pelaksanaan program tersebut dapat dikoordinasikan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

3. PDI Perjuangan mengajak semua elemen bangsa untuk mengusulkan pengembalian kewenangan MPR dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan garis-garis besar pembangunan nasional semesta berencana. Hal ini perlu dilakukan agar arah dan haluan pembangunan nasional tetap sesuai dengan ideologi Pancasila dan cita-cita negara.

4. Berkaitan dengan target pemenangan pemilu legislatif, PDI Perjuangan menargetkan perolehan suara sebesar 27,02 persen atau 152 kursi di DPR. Penetapan target ini dilakukan berdasarkan kalkulasi yang matang dengan mempertemukan berbagai variabel penting, seperti hasil perolehan suara PDI Perjuangan di Pemilu 1999, 2004, dan 2009, serta merujuk pada hasil konsolidasi organisasi partai, pemetaan basis politik dan dinamika daya saing partai peserta pemilu.

5. Untuk menjamin pembangunan nasional demi mewujudkan cita-cita Proklamasi 1945, PDI Perjuangan merekomendasikan prinsip dasar haluan penyelenggaraan pemerintahan negara tahun 2014-2019 melalui penyusunan pembangunan semesta dan berencana yang disusun sebagai penjabaran Pancasila 1 Juni, melalui jalan Trisakti. Berkaitan dengan itu, kepemimpinan nasional di periode tersebut harus memiliki kesamaan ideologi, memiliki agenda transformasi perekonomian nasional yang disusun berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, dan mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sosial.

6. Mendesak Pemerintah Indonesia bersama komunitas dunia melalui PBB untuk meningkatkan peran aktifnya dalam menyelesaikan krisis politik di Suriah, Mesir, dan kawasan Timur Tengah lainnya. Rakernas menolak intervensi serangan militer dan berbagai bentuk aksi yang melanggar kedaulatan wilayah politik suatu negara merdeka mana pun, serta mendesak Pemerintah Indonesia mencari solusi untuk mewujudkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

7. Menegaskan komitmen PDI Perjuangan untuk tidak membiarkan rakyat kecil menjadi korbal konflik sosial ataupun perlakuan tidak adil yang dialami oleh setiap warga bangsa, termasuk yang bekerja di luar negeri.

8. Mendesak pemerintah untuk secepatnya melakukan stabilisasi atas krisis pangan yang ditandai dengan tingginya harga kebutuhan pokok. Berkaitan dengan itu, diperlukan perombakan total terhadap politik pangan, menghentikan impor dan bertumpu pada swasembada nasional.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BKN Akui Antiradikalisme Jadi Salah Satu Aspek TWK Pegawai KPK

BKN Akui Antiradikalisme Jadi Salah Satu Aspek TWK Pegawai KPK

Nasional
Kemenag Pelajari Implikasi Putusan MA Terkait Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

Kemenag Pelajari Implikasi Putusan MA Terkait Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

Nasional
ICW Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan Terkait Polemik Alih Status Pegawai KPK

ICW Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan Terkait Polemik Alih Status Pegawai KPK

Nasional
BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Berbeda dengan TWK CPNS

BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Berbeda dengan TWK CPNS

Nasional
UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

Nasional
UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

Nasional
UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

Nasional
UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

Nasional
UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

Nasional
Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Nasional
Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X