Kompas.com - 08/09/2013, 16:46 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri KOMPAS.com/Indra AkuntonoKetua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri membandingkan kemampuan partainya dengan partai-partai politik yang sudah mapan secara logistik. Menurutnya, hal itu merupakan konsekuensi partai rakyat. Oleh karena itu, Mega meminta kadernya bekerja keras.

"Kita memang sebuah partai yang datang dari kalangan rakyat. Kita harusnya menyadari akibat datang dari rakyat, kita harus bekerja keras dibandingkan mereka yang sudah punya segala sesuatunya, baik logistik maupun kemampuan SDM yang lebih tinggi," ujar Mega dalam pidato penutupan Rakernas III PDI Perjuangan, di Ancol, Jakarta Utara, Minggu (8/9/2013).

Namun, lanjut Mega, kondisi itu seharusnya tidak membuat para kader pesimistis. Ia mengingatkan perjuangan PDI Perjuangan pada tahun 1999. Saat itu, kondisi partai berlambang banteng moncong putih itu lebih sulit dibandingkan saat ini.

"Kalau di 2014 tidak mau bekerja dengan baik, bisa saja pada waktu akan datang, kita akan alami kesulitan lebih besar dari apa yang kita capai dari 1999-2009," ujar Mega.

Pada hari terakhir Rakernas ini, Mega terlihat cukup lelah. Pidato penutupnya kali ini tidak menunjukkan semangat yang sama seperti pada pidato pembukaan Rakernas pada Jumat (6/9/2013) lalu. Ketika itu, Mega berpidato 45 menit dengan sejumlah cerita-cerita tambahan seputar Jokowi dan Bung Karno di luar teks pidato yang telah dibuat.

Pada pidato kali ini, Mega tak menggunakan teks. Isi pidatonya lebih banyak mengingatkan kader-kader PDI Perjuangan untuk memenangkan Pemilu 2014.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

Nasional
Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Nasional
Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Nasional
KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

Nasional
Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Nasional
Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Nasional
Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

Nasional
Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X