Purengage: Ini Sebabnya Jokowi Berhasil Jadi "Media Darling"

Kompas.com - 08/09/2013, 08:53 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, usai bertemu dengan pendiri dan pengurus LBH, di kantor LBH Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2013). Jokowi memenuhi undangan LBH untuk bersilahturahmi dan bertukar pikiran dalam permasalahan hukum di Jakarta. Seperti pajak warteg, kekerasan hukum dan masalah-masalah ibu kota. TRIBUNNEWS/HERUDIN HERUDINGubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, usai bertemu dengan pendiri dan pengurus LBH, di kantor LBH Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2013). Jokowi memenuhi undangan LBH untuk bersilahturahmi dan bertukar pikiran dalam permasalahan hukum di Jakarta. Seperti pajak warteg, kekerasan hukum dan masalah-masalah ibu kota. TRIBUNNEWS/HERUDIN
Penulis Ihsanuddin
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kerap disebut sebagai media darling karena popularitasnya di berbagai media dan portal berita. Lembaga penelitian asal Singapura, Purengage, melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa selain populer, Jokowi juga menjadi favorit di portal berita.

Mantan Wali Kota Solo itu berada di urutan teratas dengan skala 1.75. Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan berada di urutan kedua dan ketiga dengan porsi 1.18 dan 1.05. Sementara itu, Kedua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di peringkat selanjutnya dengan skala 0.40.

Apa yang membuat Jokowi sukses menjadi media darling?

Berdasarkan hasil penelitiannya, Purengage menyimpulkan Jokowi berhasil menjadi media darling karena sukses mengelola opini media massa melalui kerjanya sebagai Gubernur DKI Jakarta.


“Ini menunjukkan bahwa Jokowi berhasil menjadi media darling,” kata Business Development Purengage, Dheve Algamar.

Selain popularitas dan tingkat paling difavoritkan di portal berita, Purengage juga melakukan penelitian yang sama di media sosial Twitter. Menurut penelitian ini, Jokowi hanya berada di urutan ketiga dengan skala 1.03. Peringkat satu dan dua secara berurut ditempati Gita (1.34) dan Dahlan (1.24). Prabowo tetap berada di peringkat keempat dengan skala 0.76.

Hanya saja, Purengage menilai popularitas dan keterfavoritan Jokowi di media dianggap tidak natural karena saat ini media hanya dikuasai oleh segelintir kelompok elite saja. Menurut lembaga ini, popularitas dan keterfavoritan di Twitter yang lebih natural. Twitter dianggap dapat mewakili opini setiap orang dan tidak memiliki kepentingan-kepentingan tertentu.

Dalam penelitian ini, aspek favorabilitas tersebut diukur dari konten yang positif, netral dan negatif di dua jenis media tersebut. Konten positif diberi nilai 3, konten netral diberi nilai 1 dan konten negatif diberi nilai -3. Metode pengukuran konten tersebut adalah gabungan dari metode mesin (kuantitatif) sebesar 80 persen, dan dikroscek kembali dengan metode analisis manusia (kualitatif) sebesar 20 persen.

Jokowi dan Prabowo dipilih sebagai sampel karena paling sering muncul di portal berita dari tokoh non-konvensi demokrat. Nama kedua tokoh tersebut berada diatas 18 tokoh lainnya, seperti Megawati Soekarno Putri, Jusuf Kalla dan Aburizal Bakrie. Sementara itu, Gita dan Dahlan dipilih mewakili tokoh Konvensi Demokrat. Nama mereka berada diatas peserta konvensi demokrat lainnya seperti Marzukie Ali dan Pramono Edhie. Periode penelitian ini dilakukan dari 1 Juli hingga 31 Agustus 2013.

Dheve mengatakan, penelitian ini murni dilakukan oleh Purengage tanpa menggunakan dana ataupun sponsor dari pihak lain.

"Purengage, kita seratus persen membiayai penelitian ini, tanpa ada sponsor apa pun dari siapa pun," kata Dheve.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSPI Duga Pemerintah Berupaya Hapus Pesangon lewat Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

KSPI Duga Pemerintah Berupaya Hapus Pesangon lewat Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Nasional
Fadli Zon Minta Pemerintah Berpikir Cerdas soal Rencana Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg

Fadli Zon Minta Pemerintah Berpikir Cerdas soal Rencana Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg

Nasional
Buruh: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Buruh: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Yasonna Laoly Tak Masuk Tim Hukum PDI-P, Hadiri Konpers di Luar Jam Kerja

Yasonna Laoly Tak Masuk Tim Hukum PDI-P, Hadiri Konpers di Luar Jam Kerja

Nasional
Fadli Zon Sebut Sandiaga Punya Modal Politik yang Tinggi untuk Maju Pilpres 2024

Fadli Zon Sebut Sandiaga Punya Modal Politik yang Tinggi untuk Maju Pilpres 2024

Nasional
Jaksa Agung Akan Telusuri Dugaan Keterlibatan OJK dalam Kasus Jiwasraya

Jaksa Agung Akan Telusuri Dugaan Keterlibatan OJK dalam Kasus Jiwasraya

Nasional
ICW Nilai Sikap KPK soal Kasus Harun Masiku Tidak Tegas

ICW Nilai Sikap KPK soal Kasus Harun Masiku Tidak Tegas

Nasional
BNPB Imbau Masyarakat Tak Jadikan Bencana sebagai Tontonan

BNPB Imbau Masyarakat Tak Jadikan Bencana sebagai Tontonan

Nasional
Jokowi Minta Labuan Bajo Dipersiapkan untuk G20 dan ASEAN Summit

Jokowi Minta Labuan Bajo Dipersiapkan untuk G20 dan ASEAN Summit

Nasional
Periode 1-20 Januari 2020, 74 Orang Meninggal Akibat Bencana Alam

Periode 1-20 Januari 2020, 74 Orang Meninggal Akibat Bencana Alam

Nasional
ICW: Tak Ada Urgensi Yasonna Hadiri Konferensi Pers Pembentukan Tim Hukum PDIP

ICW: Tak Ada Urgensi Yasonna Hadiri Konferensi Pers Pembentukan Tim Hukum PDIP

Nasional
Eks Kadinkes Tangsel Terima Rp 400 Juta dari Wawan untuk THR

Eks Kadinkes Tangsel Terima Rp 400 Juta dari Wawan untuk THR

Nasional
Menristek Sebut Wapres Minta Industri Pangan Difasilitasi Manfaatkan Teknologi Iradiasi

Menristek Sebut Wapres Minta Industri Pangan Difasilitasi Manfaatkan Teknologi Iradiasi

Nasional
Kunjungan Kerja ke Labuan Bajo, Presiden Jokowi Dua Kali Naik Kapal Pinisi

Kunjungan Kerja ke Labuan Bajo, Presiden Jokowi Dua Kali Naik Kapal Pinisi

Nasional
Pimpinan KPK Sempat Hindari Wartawan saat Bertemu Pimpinan Komisi III

Pimpinan KPK Sempat Hindari Wartawan saat Bertemu Pimpinan Komisi III

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X