Purengage: Ini Sebabnya Jokowi Berhasil Jadi "Media Darling"

Kompas.com - 08/09/2013, 08:53 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, usai bertemu dengan pendiri dan pengurus LBH, di kantor LBH Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2013). Jokowi memenuhi undangan LBH untuk bersilahturahmi dan bertukar pikiran dalam permasalahan hukum di Jakarta. Seperti pajak warteg, kekerasan hukum dan masalah-masalah ibu kota. TRIBUNNEWS/HERUDIN HERUDINGubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, usai bertemu dengan pendiri dan pengurus LBH, di kantor LBH Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2013). Jokowi memenuhi undangan LBH untuk bersilahturahmi dan bertukar pikiran dalam permasalahan hukum di Jakarta. Seperti pajak warteg, kekerasan hukum dan masalah-masalah ibu kota. TRIBUNNEWS/HERUDIN
Penulis Ihsanuddin
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kerap disebut sebagai media darling karena popularitasnya di berbagai media dan portal berita. Lembaga penelitian asal Singapura, Purengage, melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa selain populer, Jokowi juga menjadi favorit di portal berita.

Mantan Wali Kota Solo itu berada di urutan teratas dengan skala 1.75. Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan berada di urutan kedua dan ketiga dengan porsi 1.18 dan 1.05. Sementara itu, Kedua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di peringkat selanjutnya dengan skala 0.40.

Apa yang membuat Jokowi sukses menjadi media darling?

Berdasarkan hasil penelitiannya, Purengage menyimpulkan Jokowi berhasil menjadi media darling karena sukses mengelola opini media massa melalui kerjanya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Ini menunjukkan bahwa Jokowi berhasil menjadi media darling,” kata Business Development Purengage, Dheve Algamar.

Selain popularitas dan tingkat paling difavoritkan di portal berita, Purengage juga melakukan penelitian yang sama di media sosial Twitter. Menurut penelitian ini, Jokowi hanya berada di urutan ketiga dengan skala 1.03. Peringkat satu dan dua secara berurut ditempati Gita (1.34) dan Dahlan (1.24). Prabowo tetap berada di peringkat keempat dengan skala 0.76.

Hanya saja, Purengage menilai popularitas dan keterfavoritan Jokowi di media dianggap tidak natural karena saat ini media hanya dikuasai oleh segelintir kelompok elite saja. Menurut lembaga ini, popularitas dan keterfavoritan di Twitter yang lebih natural. Twitter dianggap dapat mewakili opini setiap orang dan tidak memiliki kepentingan-kepentingan tertentu.

Dalam penelitian ini, aspek favorabilitas tersebut diukur dari konten yang positif, netral dan negatif di dua jenis media tersebut. Konten positif diberi nilai 3, konten netral diberi nilai 1 dan konten negatif diberi nilai -3. Metode pengukuran konten tersebut adalah gabungan dari metode mesin (kuantitatif) sebesar 80 persen, dan dikroscek kembali dengan metode analisis manusia (kualitatif) sebesar 20 persen.

Jokowi dan Prabowo dipilih sebagai sampel karena paling sering muncul di portal berita dari tokoh non-konvensi demokrat. Nama kedua tokoh tersebut berada diatas 18 tokoh lainnya, seperti Megawati Soekarno Putri, Jusuf Kalla dan Aburizal Bakrie. Sementara itu, Gita dan Dahlan dipilih mewakili tokoh Konvensi Demokrat. Nama mereka berada diatas peserta konvensi demokrat lainnya seperti Marzukie Ali dan Pramono Edhie. Periode penelitian ini dilakukan dari 1 Juli hingga 31 Agustus 2013.

Dheve mengatakan, penelitian ini murni dilakukan oleh Purengage tanpa menggunakan dana ataupun sponsor dari pihak lain.

"Purengage, kita seratus persen membiayai penelitian ini, tanpa ada sponsor apa pun dari siapa pun," kata Dheve.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nasional
Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Nasional
Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Nasional
DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

Nasional
Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Nasional
Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Nasional
Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Nasional
Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Nasional
Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Nasional
Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Nasional
Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal 'Action Plan' yang Dibuat Jaksa Pinangki

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal "Action Plan" yang Dibuat Jaksa Pinangki

Nasional
Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

Nasional
Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X