Kompas.com - 07/09/2013, 12:31 WIB
|
EditorGlori K. Wadrianto
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memuji figur Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo karena dianggap mampu menjadi teladan dalam kampanye transparansi di jajaran eksekutif.

Hal itu disampaikan Samad di hadapan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan di Ancol, Jakarta, Sabtu (7/9/2013).

Pujian Samad didasari langkah yang dipilih Joko Widodo ketika melaporkan gitar bas dari personel Metallica kepada KPK. Bagi Samad, hal ini dapat mencegah terjeratnya seorang pejabat karena menerima gratifikasi dari pihak lain.

"Pak Jokowi mencontohkan melaporkan gitar dari Metallica, bagus, bisa jadi contoh," kata Samad saat memberikan materi dalam Rakernas PDI Perjuangan.

Samad menuturkan, saat ini masih banyak pejabat negara yang dijerat KPK karena menerima gratifikasi. Ia menganggap hal itu tak perlu terjadi jika para pejabat tersebut memahami aturan mengenai gratifikasi.

Pimpinan KPK ini menjelaskan, seorang pejabat bisa terlepas dari dugaan menerima gratifikasi jika melaporkan apa yang diterimanya kepada KPK sebelum 30 hari sejak menerima pemberian tersebut.

Setelah laporan masuk, KPK akan menentukan apakah barang atau pemberian itu termasuk gratifikasi yang harus dilelang atau dikembalikan. "Ini yang perlu dipahami oleh eksekutif," tandasnya.

Dalam paparannya, Samad banyak menyampaikan mengenai latar belakang korupsi dan cara penanganannya. Ia juga banyak mengungkap tentang potensi kekayaan Indonesia yang dapat dijaga dengan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Rakernas PDI Perjuangan digelar pada 6-8 September 2013 di Ancol, Jakarta. Agenda utama rakernas ini adalah konsolidasi menghadapi pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden tahun depan.

Sebanyak 1.330 kader PDI Perjuangan dari seluruh Indonesia hadir dalam rakernas hari ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kenapa Diskriminasi Termasuk Pelanggaran HAM?

Kenapa Diskriminasi Termasuk Pelanggaran HAM?

Nasional
Penyebab Rasisme dan Cara Mencegahnya

Penyebab Rasisme dan Cara Mencegahnya

Nasional
Hubungan PDI-P dan Nasdem Dinilai Bakal Renggang Usai Usulan Pencapresan Ganjar

Hubungan PDI-P dan Nasdem Dinilai Bakal Renggang Usai Usulan Pencapresan Ganjar

Nasional
PSI Kritik Anies soal Kualitas Udara DKI, Sebut Tak Ada Rasa Kedaruratan

PSI Kritik Anies soal Kualitas Udara DKI, Sebut Tak Ada Rasa Kedaruratan

Nasional
Di Sela-sela KTT G7, Jokowi dan PM India Narendra Modi Bahas Kerja Sama Pangan

Di Sela-sela KTT G7, Jokowi dan PM India Narendra Modi Bahas Kerja Sama Pangan

Nasional
Jokowi Bertemu Kanselir Jerman Olaf Scholz, Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Jokowi Bertemu Kanselir Jerman Olaf Scholz, Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Nasional
Redam Keterbelahan Publik, Demokrat Minta Pilpres 2024 Fokus pada Pertarungan Gagasan

Redam Keterbelahan Publik, Demokrat Minta Pilpres 2024 Fokus pada Pertarungan Gagasan

Nasional
Rangkulan Biden ke Jokowi Saat Sesi Foto KTT G7

Rangkulan Biden ke Jokowi Saat Sesi Foto KTT G7

Nasional
Partai Nasdem dan PDI-P Diprediksi Pecah Kongsi pada Pilpres 2024

Partai Nasdem dan PDI-P Diprediksi Pecah Kongsi pada Pilpres 2024

Nasional
Ganjar-Anies Disebut Jadi Solusi Keterbelahan, Demokrat: Sama dengan Menuduh Pendukungnya

Ganjar-Anies Disebut Jadi Solusi Keterbelahan, Demokrat: Sama dengan Menuduh Pendukungnya

Nasional
UPDATE 27 Juni: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 81,08 Persen, Ketiga 24.08 Persen

UPDATE 27 Juni: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 81,08 Persen, Ketiga 24.08 Persen

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Mardani Maming Bakal Digelar 12 Juli di PN Jaksel

Sidang Perdana Praperadilan Mardani Maming Bakal Digelar 12 Juli di PN Jaksel

Nasional
Komisi II Putuskan RUU Pemekaran Wilayah Papua Selasa Besok

Komisi II Putuskan RUU Pemekaran Wilayah Papua Selasa Besok

Nasional
Ketua DPR Minta Aturan Beli Migor Pakai PeduliLindungi Jangan Sampai Sulitkan Rakyat

Ketua DPR Minta Aturan Beli Migor Pakai PeduliLindungi Jangan Sampai Sulitkan Rakyat

Nasional
Di Hadapan Negara G7, Jokowi Sebut RI Butuh Investasi Besar di Sektor Energi Bersih

Di Hadapan Negara G7, Jokowi Sebut RI Butuh Investasi Besar di Sektor Energi Bersih

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.