"Sprindik Palsu Kembali Beredar, Pengawasan KPK Lemah"

Kompas.com - 07/09/2013, 04:25 WIB
Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOPengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar
Penulis Dani Prabowo
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Dua surat perintah penyidikan (sprindik) palsu mengatasnamakan Komisi Pemberantasan Korupsi kembali beredar, Kamis (5/9/2013). Salah satu sprindik palsu itu untuk perkara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik. Kejadian yang berulang ini dinilai memperlihatkan lemahnya pengawasan di KPK.

"Terulangnya masalah sprindik KPK yang dulu bocor dan sekarang palsu menunjukkan bahwa pengawasan, penindakan, dan sanksi terhadap penyimpangan atas sprindik KPK lemah," kecam pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, melalui layanan pesan kepada Kompas.com, Jumat (6/9/2013).

Bambang mengatakan, kasus sprindik ini tidak bisa dianggap sepele. Apalagi ada potensi terjadi peng ulangan. Tidak seharusnya, ujar dia, KPK menyimpulkan begitu saja sprindik tersebut palsu. Motifnya yang seharusnya diselidiki. Apakah tindakan itu bertujuan untuk merusak eksistensi KPK, merusak citra KPK, taktik politik, atau motif ekonomi," kata dia.

Jika memang KPK menyatakan sprindik tersebut palsu, lanjut Bambang, maka seharusnya ada sprindik pembanding yang menyatakan jika sprindik tersebut palsu. "Jika sprindik dikatakan palsu hal itu juga perlu dikaji secara benar, apa yang dipalsu. Apakah formulirnya, materinya, tanda tangan, atau apa?" tegas dia.


Sebelumnya, KPK menegaskan bahwa salinan dokumen semacam sprindik atas nama Jero tersebut palsu. Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan KPK menduga ada upaya pihak tertentu untuk memalsukan sprindik tersebut kemudian menyebarkannya melalui media massa.

Menurut Johan, terdapat sejumlah kejanggalan dalam dokumen yang beredar tersebut. Dia mengatakan dokumen itu dianggap tidak lengkap dan ada penggunaan huruf yang berbeda antara kata yang satu dan kata lainnya. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Nasional
Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Nasional
Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Nasional
Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Nasional
Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Nasional
Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Nasional
Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Nasional
Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Nasional
Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Nasional
Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Nasional
Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X