Karolin Bingung Kasus Video "Syur" Kembali Dibuka

Kompas.com - 07/09/2013, 04:05 WIB
AnggotaK Komisi IX DPR, Karolin Margret Natasa mengikuti rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan membahas Jamkesmas di Ruang Rapat Komisi Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/6/2012). Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut diperiksa Badan Kehormatan DPR terkait dugaan video asusila yang dikait-kaitkan dengan dirinya. KOMPAS/LUCKY PRANSISKAAnggotaK Komisi IX DPR, Karolin Margret Natasa mengikuti rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan membahas Jamkesmas di Ruang Rapat Komisi Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/6/2012). Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut diperiksa Badan Kehormatan DPR terkait dugaan video asusila yang dikait-kaitkan dengan dirinya.
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Karolin Margret Natasa berharap Badan Kehormatan (BK) DPR tak melanjutkan penelusuran kasus video porno yang diduga melibatkan dirinya. Dengan tegas ia menyatakan tak terlibat dalam video itu dan telah memberikan penjelasan secara langsung kepada BK DPR.

"Saya enggak tahu, saya jadi bingung. Saya sudah dipanggil dan beri keterangan, saya harap BK menghormati prosesnya," kata Karolin saat dijumpai di sela-sela Rapat Kerja Nasinal (Rakernas) PDI Perjuangan, yang digelar di Ancol, Jakarta, Jumat (6/9/2013).

Karolin menegaskan, penjelasan yang disampaikannya kepada BK DPR telah sangat detail. Pasalnya, penjelasan yang ia berikan juga diimbangi dengan keterangan dari pihak kepolisian yang menurut dia membuktikan dirinya tak terlibat dalam video tersebut.

Sebelumnya diberitakan, BK DPR akan kembali menelusuri kasus video porno yang diduga melibatkan Karolin. Wakil Ketua BK Abdul Wahab Dalimunthe mengatakan bahwa tiga saksi ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Padjajaran (Unpad) akan dilibatkan untuk memastikan kesahihan identitas pelaku dalam video tersebut.

Wahab menjelaskan, kasus ini kembali ditelusuri BK setelah Bareskrim Polri angkat tangan. Bareskrim mengaku tak bisa mengidentifikasi dengan jelas identitas pelaku dalam video itu.

Lebih lanjut, Wahab menjelaskan bahwa BK sebenarnya sempat mendapat titik terang kasus ini saat seorang pria tiba-tiba saja mengaku sebagai salah satu pelaku dalam video itu. Namun, orang itu tiba-tiba saja menghilang.

Politisi Partai Demokrat ini menuturkan bahwa pria tersebut mengaku memiliki hubungan gelap dengan Karolin yang berasal dari satu organisasi. Akan tetapi, karena pria itu menghilang, BK pun menunggu kesaksian dari tiga ahli TI yang akan diundang.

Sementara itu, Ketua BK DPR Trimedya Panjaitan sendiri malah memprotes keputusan kembali mengusut video porno itu. Menurut Trimedya, pengusutan BK baru sebatas pemanggilan atas tiga ahli IT, sementara Karolin belum akan dipanggil.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo pun mempertanyakan hal yang sama. Menurut Tjahjo, kasus video porno itu sebenarnya sudah diajukan ke Bareskrim Polri, tetapi Bareskrim tidak bisa menyimpulkan identitas para pelaku dalam video itu.

Karolin Margret Natasa disebut-sebut sebagai satu di antara dua orang yang terekam dalam video porno berdurasi sekitar 3 menit itu. Video pertama disebarkan oleh situs berita kilikitik.net.

Putri Gubernur Kalimantan Barat Cornelis itu membantah bahwa wanita di dalam video itu adalah dirinya. BK sudah menerima klarifikasi dari Karolin pada 12 Juni 2012. DPR pun sudah meminta masukan dari para ahli TI.

Lantaran saat itu dua ahli TI mengatakan hal berbeda, maka BK DPR memutuskan menyerahkan kasus ini ke Mabes Polri. Namun, Polri akhirnya juga tak bisa membuat keputusan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

Nasional
Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

Nasional
Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Nasional
Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Nasional
Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Nasional
Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Nasional
DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

Nasional
DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

Nasional
IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

Nasional
Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Nasional
Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Nasional
Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Nasional
Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Nasional
ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X