Megawati Tentukan Capres Setelah Pemilu Legislatif

Kompas.com - 06/09/2013, 17:39 WIB
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politiknya dalam acara pembukaan Rakernas III PDI-P di Ancol, Jakarta, Jumat (6/9/2013). Rakernas yang dihadiri 1.330 fungsionaris dan kader PDI-P seluruh Indonesia tersebut akan berlangsung pada 6-8 September 2013. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politiknya dalam acara pembukaan Rakernas III PDI-P di Ancol, Jakarta, Jumat (6/9/2013). Rakernas yang dihadiri 1.330 fungsionaris dan kader PDI-P seluruh Indonesia tersebut akan berlangsung pada 6-8 September 2013.
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa penentuan nama calon presiden (capres) tak akan dilakukan dalam rapat kerja nasional (rakernas). Menurutnya, waktu terbaik menentukan capres adalah setelah bergulirnya pemilihan umum anggota legislatif (pileg).

Mega mengungkapkan, dirinya menyadari betul banyaknya desakan dari dalam dan luar partainya agar ia segera memutuskan nama capres yang akan diusung di 2014. Sebab, berdasarkan hasil Kongres PDI Perjuangan, penentuan capres merupakan hak prerogatifnya sebagai Ketua Umum dan ia bertanggung jawab penuh atas keputusannya.

"Di koran, ada nuansa supaya PDI Perjuangan segera menyebut calonnya. Saya ini yang menentukan dan paling bertanggung jawab," kata Mega dalam Rakernas PDI Perjuangan, di Ancol, Jakarta, Jumat (6/9/2013).

Mega tak membantah bila ada suara yang menyebut PDI Perjuangan mengulur waktu dalam menentukan capresnya. Meski begitu, ia mengaku tak khawatir karena prinsipnya adalah pencalonan capres terkait dengan ambang batas presidential threshold dan ia menyiratkan bakal segera mengambil keputusan setelah hasil pileg diketahui.

"PDI-P adem ayem, ya karena memang apakah PDI-P dapat mencapai presidential threshold 20 persen tersebut. Sabar, nanti juga muncul nama itu," tandasnya.

Untuk diketahui, Rakernas PDI Perjuangan digelar mulai 6-8 September 2013, di Ecopark Convention Ancol, Jakarta. Agenda utama Rakernas ini adalah konsolidasi menghadapi pileg dan pilpres tahun depan.

Beberapa hari lalu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani sempat menyampaikan bakal ada kejutan dalam Rakernas PDI Perjuangan kali ini. Pasalnya, Rakernas ini adalah yang terakhir kalinya dilakukan PDI Perjuangan sebelum perhelatan Pemilu 2014.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini tak menampik jika dalam Rakernas akan ada pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang datang dengan menyampaikan berbagai usulan nama calon presiden (capres). Usulan itu akan disampaikan di forum tertutup dalam Rakernas tersebut.

Semua usulan yang mencuat akan menjadi pertimbangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam memutuskan capres yang akan diusung partai berlambang banteng itu. Pengambilan keputusan, ujar Puan, menjadi wewenang penuh Ketua Umum.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di World Economic Forum, Jokowi Banggakan UU Cipta Kerja

Di World Economic Forum, Jokowi Banggakan UU Cipta Kerja

Nasional
Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nasional
Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Nasional
Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Nasional
DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

Nasional
Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Nasional
Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Nasional
Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Nasional
Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Nasional
Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Nasional
Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Nasional
Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal 'Action Plan' yang Dibuat Jaksa Pinangki

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal "Action Plan" yang Dibuat Jaksa Pinangki

Nasional
Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X