Kompas.com - 06/09/2013, 15:54 WIB
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi. KOMPAS.com/Icha RastikaJuru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi.
Penulis Icha Rastika
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa salinan dokumen semacam surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik adalah dokumen palsu. Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan, pihaknya menduga ada upaya pihak tertentu untuk memalsukan sprindik tersebut kemudian menyebarkannya melalui media massa.

"Potongan kopi yang diduga sprindik atas nama Jero itu adalah palsu. KPK belum pernah mengeluarkan sprindik berkaitan dengan Jero. Jadi apa yang beredar di dalam pemberitaan beberapa media online adalah palsu," kata Johan di Jakarta, Jumat (6/9/2013).

Menurutnya, ada sejumlah kejanggalan dalam dokumen yang beredar sejak Kamis (5/9/2013) malam tersebut. Kejanggalan pertama, katanya, dokumen itu dianggap tidak lengkap dan ada penggunaan huruf yang berbeda antara kata yang satu dan kata lainnya.

"Selain tidak sampai di atas, juga ada beberapa hal yang berbeda. Huruf yang ada di dalam kata Agustus dengan Jakarta itu berbeda. Kita menduga ada yang berupaya memalsukan dan mengirimkan ke teman-teman media," ujar Johan.

KOMPAS.com/Icha Rastika Dokumen yang diduga surat perintah penyidikan (sprindik) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Menteri ESDM Jero Wacik.

Atas kejadian ini, menurutnya, jajaran pimpinan KPK menggelar rapat internal yang membahas tindak lanjut beredarnya dokumen sprindik palsu tersebut. Hingga sekitar pukul 15.30 WIB, rapat internal tersebut masih berlangsung.

Johan juga mengungkapkan, pemalsuan dokumen KPK bukan kali ini terjadi. Sebelumnya, pernah ada kejadian beredarnya surat panggilan pemeriksaan palsu yang mengatasnamakan KPK.

"Kejadian ini pernah terjadi. Kalau yang surat panggilan itu karena menyangkut orang yang dipanggil, maka langsung dikoordinasikan dengan kepolisian," ujarnya.

Seperti diberitakan, sejak Kamis (5/9/2013) malam, beredar dokumen semacam sprindik yang menyebut Jero sebagai tersangka. Dalam salah satu bagian dokumen itu terdapat tanda tangan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, stempel KPK, dan beberapa tulisan tangan.

Dokumen yang beredar menyebutkan kasus suap Kernel Oil sebagai perkara yang disangkakan kepada Jero. Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi delik yang dikenakan kepada Jero dalam dokumen itu.

Tulisan tangan yang berada di kanan tanda tangan Bambang yang telah dibubuhi stempel bertuliskan KPK berbunyi "tunggu persetujuan presiden (RI1)". Namun, dokumen itu tidak mencantumkan tanggal penerbitan, selain "Agustus 2013". Terkait tulisan tangan yang bunyinya menunggu persetujuan Presiden dalam dokumen ini, Johan mengatakan tidak pernah ada sprindik yang ditulis tangan seperti itu.

"Mana ada sprindik tulisannya begitu?" ucap Johan seraya tersenyum.

Selain sprindik palsu atas nama Jero, KPK juga menyatakan bahwa dokumen serupa sprindik yang memuat nama Bupati Bogor Rachmat Yasin juga merupakan dokumen palsu. Menurut Johan, KPK tidak pernah menerbitkan dokumen yang menyatakan Rachmat sebagai tersangka kasus dugaan korupsi izin taman pemakaman bukan umum di Bogor.

Adapun dokumen serupa sprindik atas nama Rachmat Yasin ini beredar ke media bersamaan dengan dokumen yang memuat nama Jero.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Nasional
UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

Nasional
UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

Nasional
UPDATE 9 Mei: Bertambah 3.922 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.713.684

UPDATE 9 Mei: Bertambah 3.922 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.713.684

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Soal-Soal TWK Pegawai KPK Ngawur dan Tidak Profesional

Lakpesdam PBNU Nilai Soal-Soal TWK Pegawai KPK Ngawur dan Tidak Profesional

Nasional
Muhaimin Iskandar Singgung Pemerintah yang Larang Masyarakat Mudik tetapi Izinkan WNA Masuk

Muhaimin Iskandar Singgung Pemerintah yang Larang Masyarakat Mudik tetapi Izinkan WNA Masuk

Nasional
Indonesia Kecam Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel Saat Tarawih di Masjid Al Aqsa

Indonesia Kecam Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel Saat Tarawih di Masjid Al Aqsa

Nasional
Muhammadiyah Sayangkan Ada Pertanyaan 'Bersedia Lepas Jilbab' dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Muhammadiyah Sayangkan Ada Pertanyaan 'Bersedia Lepas Jilbab' dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Nasional
SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi...

SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi...

Nasional
Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Nasional
UPDATE: 4.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 8 Orang

UPDATE: 4.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 8 Orang

Nasional
157 WNA China Masuk Indonesia, Begini Kata Kemenkumham

157 WNA China Masuk Indonesia, Begini Kata Kemenkumham

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X