Kompas.com - 06/09/2013, 08:55 WIB
Politisi PDIP M Prakosa. SABRINA ASRILPolitisi PDIP M Prakosa.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com – Pelaksana Harian Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jawa Tengah M Prakosa menyatakan pihaknya akan menyampaikan usulan agar PDI Perjuangan tidak tergesa-gesa dalam menetapkan capres. Menurut Prakosa, tahun 2013 masih terlalu dini dalam menetapkan capres yang akan diusung partai berhaluan nasionalis.

“Ibarat shalat, menetapkan capres saat ini sudah seperti shalat dzuhur padahal belum shalat subuh. Tidak ada urgensi atau hal yang mendesak untuk mengerucutkan nama, apalagi menetapkan nama,” ujar Prakosa saat dihubungi Jumat (6/9/2013).

Prakosa yang juga anggota Komisi IV DPR ini mengatakan DPD PDI Perjuangan saat ini masih mencermati perkembangan yang ada. Prakosan menegaskan DPD PDI Perjuangan tidak akan menyerahkan nama capres dalam forum rapat kerja nasional (rakernas) PDI Perjuangan ketiga yang mulai dilakukan hari ini hingga 8 September mendatang.

“Semua yang berkembang, dinamika politik saat ini bisa saja berubah, dari barat tiba-tib ake tengah sehingga ini sangat cair sekali. Jadi tidak ada manfaatnya untuk sekarang tergesa-gesa menyampaikan nama (capres),” imbuh Prakosa.

Mantan Menteri Kehutanan ini berpendapat, momentum yang tepat bagi PDI Perjuangan menetapkan capres adalah menjelang atau sesaat setelah diketahui hasil perolehan suara partai dalam pemilihan legislatif.

“Paling ideal antara bulan Maret dan April,” katanya.

Sebelum penetapan itu, Prakosa meminta agar seluruh pengurus PDI Perjuangan tidak terjebak pada wacana pilpres yang masih cukup lama. Ia meminta agar seluruh mesin partai fokus pada upaya pemenangan Pemilihan legislatif (pileg) 2014 mendatang.

Target PDI Perjuangan pada Pemilu mendatang adalah menjadi partai penguasa, tak lagi oposisi, baik di tingkat eksekutif maupun di tingkat legislatif. Oleh karena itu, Prakosa menyatakan DPD PDI Perjuangan dalam rakernas nanti hanya akan memberikan pertimbangan soal program pemerintahan yang disiapkan partainya untuk jangka pendek 5 tahun mendatang dan jangka panjang 30 tahun mendatang.

Selain pertimbangan soal pemerintahan yang tengah disusun, Prakosa mengaku DPD PDI Perjuangan juga akan menyinggung persoalan pilpres tetapi lebih kepada kriteria pemimpin nasional yang dibutuhkan untuk mengimplementasian mega proyek program pemerintahan PDI Perjuangan itu.

“Kriteria kami adalah kader partai yang berkualitas yang membawa bangsa ini ke kehidupan yang lebih baik dan berkepribadian. Karena saat ini masalah bangsa saat ini kita mulai kehilanga kedaulatan di segala bidang kehiupan,” tutur Prakosa.

Kejutan di rakernas

Senin lalu, Puan mengungkapkan rakernas PDI Perjuangan diprediksi akan memberikan kejutan. Pasalnya, rakernas itu adalah yang terakhir kalinya dilakukan PDI Perjuangan sebelum perhelatan Pemilu 2014.

Puan masih enggan mengungkap kejutan apa yang dimaksud. Tetapi, ia menuturkan agenda utama dari rakernas kali ini adalah persiapan Pemilihan Legislatif (pileg) dan Pemilihan Presiden (pilpres). Ia pun tak menampik nantinya pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di seluruh Indonesia akan menyampaikan langsung usulan nama capres ke Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Usulan-usulan itu nantinya akan menjadi pertimbangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam memutuskan capres yang akan diusung partai berlambang banteng itu. Menjelang Rakernas, nama Joko Widodo yang juga kader PDI Perjuangan menjadi jawara dalam survei sejumlah lembaga.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PDI-P Sarankan Jokowi Komunikasi dengan Parpol Koalisi soal Reshuffle

PDI-P Sarankan Jokowi Komunikasi dengan Parpol Koalisi soal Reshuffle

Nasional
Ini Alasan Bima Arya Minta Rizieq Shihab Lakukan Tes Swab Ulang

Ini Alasan Bima Arya Minta Rizieq Shihab Lakukan Tes Swab Ulang

Nasional
Jam Kerja Saat Ramadhan Berkurang, Polri Pastikan Tugas Pokok Tetap Jalan

Jam Kerja Saat Ramadhan Berkurang, Polri Pastikan Tugas Pokok Tetap Jalan

Nasional
Reshuffle Kabinet Dinilai Tidak Akan Melibatkan Banyak Kementerian

Reshuffle Kabinet Dinilai Tidak Akan Melibatkan Banyak Kementerian

Nasional
Sidang Rizieq Shihab, Bima Arya Singgung soal Tren Kenaikan Kasus Covid-19 Saat Itu

Sidang Rizieq Shihab, Bima Arya Singgung soal Tren Kenaikan Kasus Covid-19 Saat Itu

Nasional
Akademisi Sebut Pembungkaman Kritik di Era Jokowi Makin Kompleks

Akademisi Sebut Pembungkaman Kritik di Era Jokowi Makin Kompleks

Nasional
Epidemiolog: Harusnya Vaksin Nusantara Tak Dilanjutkan ke Uji Klinis Fase II

Epidemiolog: Harusnya Vaksin Nusantara Tak Dilanjutkan ke Uji Klinis Fase II

Nasional
Ngabalin Sebut Jokowi Segera Lantik Menteri Dikbud/Ristek dan Menteri Investasi

Ngabalin Sebut Jokowi Segera Lantik Menteri Dikbud/Ristek dan Menteri Investasi

Nasional
Elektabilitas Airlangga Tertinggi, Waketum Golkar: Hasil Kerja Serius Kader

Elektabilitas Airlangga Tertinggi, Waketum Golkar: Hasil Kerja Serius Kader

Nasional
Terlihat Serupa, Ini Bedanya Seragam Satpam yang Baru dengan Polisi

Terlihat Serupa, Ini Bedanya Seragam Satpam yang Baru dengan Polisi

Nasional
Kasus Nurdin Abdullah, KPK Geledah 2 Lokasi di Kota Makassar

Kasus Nurdin Abdullah, KPK Geledah 2 Lokasi di Kota Makassar

Nasional
Penjelasan BPOM Mengapa Vaksin Nusantara Belum Layak Ditindaklanjuti

Penjelasan BPOM Mengapa Vaksin Nusantara Belum Layak Ditindaklanjuti

Nasional
Bima Arya Sebut Rizieq Shihab Tak Berkenan Sampaikan Hasil Swab

Bima Arya Sebut Rizieq Shihab Tak Berkenan Sampaikan Hasil Swab

Nasional
250 WNI di California AS Divaksin Covid-19 Pfizer

250 WNI di California AS Divaksin Covid-19 Pfizer

Nasional
Sidang Kasus Rizieq Shihab, Bima Arya Nilai RS Ummi Langgar Aturan

Sidang Kasus Rizieq Shihab, Bima Arya Nilai RS Ummi Langgar Aturan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X