Kontras Kritik Konstruksi Hukum Putusan Kasus Cebongan

Kompas.com - 06/09/2013, 07:52 WIB
Koordinator Kontras Haris Azhar KOMPAS.com/Sandro GatraKoordinator Kontras Haris Azhar
Penulis Sandro Gatra
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengkritik putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terhadap delapan terdakwa kasus pembunuhan empat tahanan di Lapas Klas IIB Cebongan, Sleman, DI Yogyakarta. Kritik bukan terkait vonis pidana, melainkan soal konstruksi hukum dalam putusan.

Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan, putusan tidak mengambarkan secara utuh rangkaian pembunuhan berencana. Majelis hakim tidak menggambarkan bagaimana kegagalan Polda DI Yogyakarta mengamankan para terdakwa.

"Apakah putusan menggambarkan kegagalan Polda? Sayangnya tidak terjawab. Makanya kami dulu menolak Mahmil (Mahkamah Militer) karena kami anggap Mahmil hanya melihat para pelaku lapangan," kata Haris ketika dihubungi, Jumat ( 6/9/2013 ).

Haris mengatakan, selain soal kegagalan kepolisian, tidak terjawab pula secara utuh perihal peristiwa di Hugos Cafe. Padahal, pembunuhan Serka Heru Santoso di Hugos Cafe dianggap menjadi pemicu aksi balas dendam oleh para anggota Kopassus dari Grup II Kandang Menjangan, Kartasura.

"Putusannya kan karena balas dendam. Tapi kalau dilihat dari rekaman CCTV dan informasi yang kita punya, apa betul hanya 4 orang itu (pembunuh Heru)? Kasus ini seolah-olah mendadak balas dendam. Padahal tidak demikian," kata Haris.

Adapun terkait vonis untuk para terdakwa, Haris menolak berkomentas. Hanya, kata dia, jika ada anggota TNI yang bertindak tidak mewakili nilai-nilai institusi dan bisa membahayakan jika tetap berada di TNI, memang sebaiknya dipecat.

Seperti diberitakan, tiga terdakwa utama yang didakwa sebagai eksekutor dalam penyerbuan ke Lapas Kelas IIB Cebongan, dijatuhi hukuman antara 6 sampai 11 tahun. Rinciannya, Serda Ucok Tigor Simbolon dijatuhi hukuman penjara 11 tahun, Serda Dua Sugeng Sumaryanto divonis 8 tahun penjara, dan Kopral Satu Kodik divonis 6 tahun penjara. Majelis hakim juga memecat ketiganya dari dinas militer.

Sementara dalam sidang untuk berkas perkara kedua dalam kasus ini, terdakwa Sertu Tri Juwanto, Sertu Anjar Rahmanto, Sertu Martinus Roberto Paulus Banani, Sertu Suprapto, dan Sertu Herman Siswoyo, masing-masing divonis penjara 1 tahun 9 bulan.

Majelis hakim menyatakan, para terdakwa secara sah dan meyakinkan adalah prajurit militer yang dengan sengaja tidak mematuhi perintah dinas. Pembunuhan terbukti dilakukan secara berencana dengan menembak keempat tahanan menggunakan senjata AK 47 pada 23 Maret 2013 .



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Nasional
13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

Nasional
LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

Nasional
ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

Nasional
Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Nasional
Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Nasional
Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Nasional
Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Nasional
Pemerintah Akan Perkuat Desain Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lewat Perpres

Pemerintah Akan Perkuat Desain Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lewat Perpres

Nasional
Lewat Surat, Ketua DPR Didesak Sahkan RUU PKS

Lewat Surat, Ketua DPR Didesak Sahkan RUU PKS

Nasional
Edhy Prabowo Tersangka, Jokowi Dinilai Punya Momentum Reshuffle

Edhy Prabowo Tersangka, Jokowi Dinilai Punya Momentum Reshuffle

Nasional
Panglima TNI Beri 59 Ekor Babi Hutan untuk Upacara Adat Bakar Batu di Papua

Panglima TNI Beri 59 Ekor Babi Hutan untuk Upacara Adat Bakar Batu di Papua

Nasional
Komisi II DPR Minta Kemendagri Terus Lacak Pemilih yang Terdaftar di DPT Tapi Belum Punya e-KTP

Komisi II DPR Minta Kemendagri Terus Lacak Pemilih yang Terdaftar di DPT Tapi Belum Punya e-KTP

Nasional
Urus Surat terkait Djoko Tjandra, Polisi Ini Mengaku Dijanjikan Uang oleh Brigjen Prasetijo

Urus Surat terkait Djoko Tjandra, Polisi Ini Mengaku Dijanjikan Uang oleh Brigjen Prasetijo

Nasional
Gatot Nurmantyo Harap Tidak Ada Anggapan TNI Bermusuhan dengan FPI

Gatot Nurmantyo Harap Tidak Ada Anggapan TNI Bermusuhan dengan FPI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X