Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/09/2013, 23:50 WIB
Ratih Winanti Rahayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Benny Handoko, pemilik akun @benhan di jejaring sosial Twitter, resmi menjadi tahanan kejaksaan. Penahanan ini terkait kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Misbakhun, melalui situs jejaring sosial tersebut.

"Tadi siang, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah menyerahkan tersangka dan barang buktinya, ke pihak Kejaksaan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Rikwanto, melalui pesan singkatnya, Kamis (5/9/2013).

Rikwanto menambahkan, penyerahan Benny beserta barang bukti dilakukan setelah sebelumnya Kejaksaan menyatakan berkas perkaranya lengkap, dua minggu lalu. "Selanjutnya tersangka dalam penanganan kejaksaan," ujarnya.

Sebelumnya, Benny Handoko dilaporkan Misbakhun ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan melalui jejaring sosial Twitter. Dalam akun Twitternya @benhan, Benny Handoko menulis "Misbakhun sebagai perampok Bank Century".

Benny Handoko dilaporkan Misbakhun ke Polda Metro Jaya pada 10 Desember 2012 dengan Laporan Polisi Nomor: TBL/4262/XII/2012/PMJ/Ditreskrimsus. Benny saat ini dikenakan Pasal 27 juncto Pasal 45 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman enam tahun penjara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bareskrim Tetapkan 2 Tersangka Suap Pengurusan Dana Insentif di Pemkot Balikpapan

Bareskrim Tetapkan 2 Tersangka Suap Pengurusan Dana Insentif di Pemkot Balikpapan

Nasional
Jokowi Dilibatkan Susun Kabinet, Pengamat: Ini Kabinet Lanjutan atau Kabinet Prabowo?

Jokowi Dilibatkan Susun Kabinet, Pengamat: Ini Kabinet Lanjutan atau Kabinet Prabowo?

Nasional
KPU Tak Akan Hentikan Unggah Perolehan Suara di Sirekap, demi Transparansi

KPU Tak Akan Hentikan Unggah Perolehan Suara di Sirekap, demi Transparansi

Nasional
Budiman Sudjatmiko Sebut Prabowo-Gibran Belum Bahas Penunjukan Menteri

Budiman Sudjatmiko Sebut Prabowo-Gibran Belum Bahas Penunjukan Menteri

Nasional
Selain Jokowi, Ketum Parpol Pendukung Prabowo-Gibran Juga Terlibat Susun Kabinet Baru

Selain Jokowi, Ketum Parpol Pendukung Prabowo-Gibran Juga Terlibat Susun Kabinet Baru

Nasional
Surya Paloh Mengaku Tak Diberitahu Jokowi jika AHY Bakal Jadi Menteri

Surya Paloh Mengaku Tak Diberitahu Jokowi jika AHY Bakal Jadi Menteri

Nasional
TKN Sebut Peran Jokowi Tak Sebatas di Masa Transisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

TKN Sebut Peran Jokowi Tak Sebatas di Masa Transisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPU Ungkap Alasan Baru Jadwalkan Pemilu Ulang di 686 TPS dari 780 TPS Rekomendasi Bawaslu

KPU Ungkap Alasan Baru Jadwalkan Pemilu Ulang di 686 TPS dari 780 TPS Rekomendasi Bawaslu

Nasional
Jawaban Surya Paloh Saat Ditanya Kesiapan Jadi Oposisi Pemerintahan ke Depan

Jawaban Surya Paloh Saat Ditanya Kesiapan Jadi Oposisi Pemerintahan ke Depan

Nasional
Prabowo dan Gibran Selesai Bertemu, Ogah Beberkan Hasil Pertemuan

Prabowo dan Gibran Selesai Bertemu, Ogah Beberkan Hasil Pertemuan

Nasional
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Kasus Potongan Dana Insentif

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Kasus Potongan Dana Insentif

Nasional
Surya Paloh Tunggu Sikap Megawati, Sebut Pertemuan Keduanya Sangat Dibutuhkan

Surya Paloh Tunggu Sikap Megawati, Sebut Pertemuan Keduanya Sangat Dibutuhkan

Nasional
KPU: 686 TPS Gelar Pemungutan Suara Ulang

KPU: 686 TPS Gelar Pemungutan Suara Ulang

Nasional
KPU: 225 TPS Lakukan Pemilu Susulan, Terbanyak di Demak dan Paniai

KPU: 225 TPS Lakukan Pemilu Susulan, Terbanyak di Demak dan Paniai

Nasional
Jimly Sebut Hak Angket Gertakan, Hidayat Nur Wahid: Itu Hak Konstitusional DPR

Jimly Sebut Hak Angket Gertakan, Hidayat Nur Wahid: Itu Hak Konstitusional DPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com