Kompas.com - 05/09/2013, 21:57 WIB
Buldoser militer Mesir membongkar kamp pengunjuk rasa di Alun-alun Al-Nahda Kairo, setelah pasukan keamanan Mesir membubarkan pendukung Presiden Mesir terguling Muhamamd Mursi, 14 Agustus 2013. AFP PHOTO / HASSAN MOHAMEDBuldoser militer Mesir membongkar kamp pengunjuk rasa di Alun-alun Al-Nahda Kairo, setelah pasukan keamanan Mesir membubarkan pendukung Presiden Mesir terguling Muhamamd Mursi, 14 Agustus 2013.
|
EditorHeru Margianto
JAKARTA, KOMPAS.com — Para pendukung mantan Presiden Mesir Muhammad Mursi mulai melakukan lobi-lobi internasional ke negara Muslim. Salah satunya adalah Partai Keadilan dan Kebebasan (FJP) yang mengirimkan utusannya untuk melakukan komunikasi politik dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis (5/9/2013) di Kompleks Parlemen. 

FJP mengirimkan juru bicaranya, Ahmed M Fahmi el-Watid, untuk bertemu dengan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq. FJP merupakan partai pendukung Presiden Mursi yang berdiri dari gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Di dalam pertemuan tersebut, Ahmed menceritakan perubahan drastis yang terjadi di Mesir setelah militer melancarkan kudeta terhadap Mursi.

"Sudah terlalu banyak penderitaan, pembantaian, banyak demonstran dibunuh. Lebih dari 5.000 orang tewas, 20.000 terluka, dan 10.000 dijebloskan ke penjara," ujar Ahmed.

Pada saat yang bersamaan, Ahmed menuturkan seluruh pemimpin kelompok oposisi Mesir ditangkap. Selain itu, partai-partai Islam dibubarkan. "Penggulingan Mursi sebagai presiden terpilih sangat tidak adil," ungkap Ahmed.

Dengan penuh emosi, Ahmed menuturkan, Mursi sudah cukup inklusif dalam melibatkan semua partai dalam proses demokrasi yang tengah berlangsung di Negeri Piramida itu. Ahmed juga mengklaim, semenjak Mursi memimpin, telah terjadi peningkatan pendapatan nasional Mesir. Mesir, kata Ahmed, bahkan bisa memproduksi mobil dan truk sendiri. Tetapi, setelah rezim militer mengambil alih, penderitaan dialami rakyat Mesir.

"Jumat lalu, sudah jutaan rakyat Mesir yang berdemonstrasi membela Mursi, meski hingga sekarang, kami tidak tahu di mana Presiden kami. Sampai sekarang kami tidak tahu di mana Presiden yang terpilih secara demokratis itu berada dan bagaimana kondisinya," ungkap Ahmed.

Pembubaran Ikhwanul Muslimin

Ikhwanul Muslimin (IM) resmi dibubarkan pemerintah interim yang ditunjuk Mesir. Tak hanya kali ini, IM pernah "dilikuidasi" pada tahun 1928 dan tahun 1954. Pada tahun 1954, IM beroposisi terhadap perjanjian Inggris-Mesir yang diteken oleh Presiden kala itu Gamal Abdel Nasser dan pemerintah penjajah Inggris.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bekerja diam-diam dalam bidang karitatif selama beberapa dekade, IM mendirikan FJP pada 2011. Momen itu bertepatan dengan penggulingan Presiden Hosni Mubarak. FJP kemudian memenangi pemilihan umum (pemilu) parlemen pada akhir 2012. Kemenangan itu mendudukkan tokoh IM Muhammad Mursi sebagai orang nomor satu di Mesir.

Pada awal Juli, para pendukung melakukan aksi protes atas apa yang mereka sebut sebagai "penggulingan" Mursi dari kekuasaan. Aksi kekerasan merebak dalam bentrokan dengan polisi. Demo itu sampai kini sudah menewaskan 1.000 orang, termasuk 100 polisi.

Termutakhir, ratusan anggota IM, termasuk pemimpin tertingginya, Mohamed Badie, dan dua deputinya, dijebloskan ke penjara. Mereka dituduh membangkitkan kekerasan dan pembunuhan terhadap pendemo anti-Mursi.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Nasional
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Nasional
Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Nasional
Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Nasional
500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Nasional
Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku 'Kampung Perikanan Budi Daya'

Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku "Kampung Perikanan Budi Daya"

Nasional
PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

Nasional
Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Nasional
KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

Nasional
BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X