INES: Elektabilitas Prabowo Jauh di Atas Jokowi

Kompas.com - 05/09/2013, 14:36 WIB
Prabowo Subianto (kiri) dan Joko Widodo (kanan) TRIBUNNEWS/BIAN HARNANSA/HERUDINPrabowo Subianto (kiri) dan Joko Widodo (kanan)
Penulis Sandro Gatra
|
EditorCaroline Damanik


JAKARTA, KOMPAS.com
- Elektabilitas Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden di pemilu 2014 disebut di atas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi. Ini merupakan hasil survei yang dilakukan Indonesia Network Election Survey (INES).

Menurut INES, jika pemilu dilakukan saat survei digelar pada 16 Agustus-30 Agustus, elektabilitas Prabowo mencapai 34,6 persen. Ada pun Jokowi hanya di angka 21,4 persen. Hasil survei itu dipaparkan Direktur Executive INES Irwan Suhanto dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (5/9/2013).

INES mengaku mengambil sampel sebanyak 8.280 orang di 33 Provinsi. Penarikan sampel menggunakan stratified random sampling atas dasar provinsi, proporsi desa/kota, penghasilan dan jenis kelamin. Margin of error hasil survei itu disebut hanya 1,1 persen.

KOMPAS.COM/Sandro Gatra Hasil survei yang dilakukan Indonesia Network Election Survey (INES) menunjukkan elektabilitas Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden di pemilu 2014 berada di atas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi.


Dalam surveinya, INES mengaku menyodorkan 27 tokoh kepada responden. Berikut elektabilitas mereka berdasarkan hasil survei INES :

1. Prabowo Subianto 34,6 persen

2. Jokowi 21,4 persen

3. Megawati Soekarnoputri 9,2 persen

4. Hatta Rajasa 7,6 persen

5. Aburizal Bakrie 7,2 persen

6. Wiranto 5,1 persen

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

Nasional
Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Nasional
50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X