Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/09/2013, 11:31 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Panitia pengarah rapat kerja nasional (rakernas) PDI Perjuangan telah merumuskan sejumlah kriteria calon presiden yang akan digodok dalam forum rakernas pada 6-8 September 2013. Dari sejumlah kriteria yang ditetapkan, peluang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk maju sebagai capres pun terbuka lebar.

"Salah satu kriterianya juga dia harus dia punya pengalaman bagaimana mengelola masyarakat, bagaimana mengelola negara. Pernah jadi kepala daerah ataupun legislator," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidajat saat dihubungi, Kamis (5/9/2013).

Selain itu, lanjutnya, sosok pemimpin nasional yang dicari PDI Perjuangan nantinya juga merupakan representasi dari suara dan harapan masyarakat.

"Pada prinsipnya, kami punya stok kader yang cukup. Maka untuk capres, kami godok dari kader internal," ujarnya.

Hal lain yang menjadi kriteria capres PDI Perjuangan adalah figur tersebut harus paham betul tentang ideologi dan Pancasila sehingga kebijakannya berpihak pada rakyat.

"Pemimpin itu harus bisa menjaga multikulturalisme, keutuhan NKRI, dan bagaimana membuat Indonesia lebih berdaulat di bidang pangan dan ekonomi. Dibutuhkan pemimpin yang bisa pecahkan masalah ini dan memosisikan Indonesia di percaturan dunia," tutur Djarot.

PDI Perjuangan, lanjutnya, sudah menyiapkan sebuah buku Garis-garis Besar Haluan Partai yang berisi sejumlah program pemerintahan jangka pendek 5 tahun dan jangka panjang 30 tahun mendatang. PDI Perjuangan menargetkan menjadi partai penguasa baik di eksekutif maupun legislatif dalam Pemilu 2014 mendatang.

TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo

"Kami perlu pemimpin yang tepat untuk menjalankan ini semua. Karena pemimpin mendatang diwariskan hal yang tak menggembirakan," ungkap Djarot.

Lebih lanjut, Djarot tak menampik adanya pertimbangan latar belakang suku dan agama dalam menentukan kriteria capres PDI Perjuangan.

"Kalau untuk kepemimpinan nasional tidak bisa dibantah kan mesti Jawa dan Islam. Bukan diskriminatif, tapi yang berkembang di masyarakat kan begitu," imbuhnya.

Peluang Jokowi

Menjelang perhelatan rakernas, nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo paling santer dikabarkan sebagai calon kuat capres dari PDI Perjuangan. Jokowi selama ini telah merajai sejumlah hasil survei mengalahkan kandidat capres lainnya, seperti Prabowo Subianto, Aburizal "Ical" Bakrie, Wiranto, dan bahkan Megawati Soekarnoputri.

Kriteria yang ditetapkan PDI Perjuangan pun bisa memuluskan langkah Jokowi.

"Semuanya terbuka, lagi pula Pak Jokowi adalah salah satu kader kami. Kami akan mencari sosok terbaik," imbuhnya.

Djarot mengakui partainya hingga kini terus mengamat elektabilitas Jokowi dalam sejumlah survei. Namun, hal tersebut bukan satu-satunya tolok ukur PDI Perjuangan untuk menetapkan capres.

"Akhirnya tetap Ketum yang menentukan dengan mendengar aspirasi dari pengurus-pengurus daerah," katanya.

Terkait momentum penetapan capres, Djarot mengakui hal ini juga akan dibahas dalam forum rakernas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com