Kompas.com - 05/09/2013, 09:51 WIB
EditorCaroline Damanik

WARSAWA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi sama-sama menegaskan, pengusaha Sengman Tjahja bukanlah Staf Khusus atau Utusan Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Penegasan kedua menteri itu disampaikan dalam konferensi pers khusus dan singkat pada Rabu kemarin di Warsawa, ibu kota Polandia, di sela-sela acara lawatan kenegaraan Presiden Yudhoyono ke negeri itu.

”Presiden mengenal Sengman sebagai pengusaha, seperti juga mengenal para pengusaha besar lain atau pengusaha menengah dan kecil, dalam proses pembangunan bangsa,” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) kepada para wartawan Indonesia, termasuk wartawan Kompas Rikard Bagun.

”Presiden juga menghadiri acara pernikahan anak pengusaha Sengman, seperti juga kalau diundang acara serupa oleh para pengusaha atau kalangan lain,” kata Djoko menambahkan.

KOMPAS.COM/Sandro Gatra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Penegasan Menko Polhukam diperkuat Menteri Sekretaris Negara dengan menyatakan, ”Saya praktis setiap saat mendampingi Presiden, bahkan bisa dibilang 24 jam. Sama sekali tidak benar
Sengman sebagai Staf Khusus atau Utusan Khusus Presiden.”

Jumpa pers bersama Menko Polhukam dan Menteri Sekretaris Negara itu sengaja dilakukan untuk meluruskan isu yang menyebutkan bahwa seakan- akan pengusaha Sengman memiliki kedekatan dengan istana.

Jumpa pers tersebut dilakukan beberapa saat setelah Presiden Yudhoyono dan Presiden Polandia Bronislaw Komorowski menggelar jumpa pers seusai pertemuan di Istana Kepresidenan Warsawa.

Presiden Yudhoyono menyatakan, tujuan kunjungannya untuk meningkatkan persahabatan, kemitraan, dan kerja sama kedua negara bilateral.

Ia juga mengatakan, kunjungannya bertujuan meningkatkan hubungan dan kerja sama ASEAN dengan Uni Eropa, terlebih karena kedua negara berperan penting di dua kawasan dan organisasi regional masing-masing.

Presiden Yudhoyono selanjutnya menyatakan, pertemuannya dengan Presiden Komorowski menghasilkan kesepakatan dengan agenda kerja nyata dalam sejumlah bidang, termasuk perdagangan.

”Nilai perdagangan bilateral 500 juta dollar AS (Rp 5,6 triliun) terlalu kecil bagi kedua negara, yang masing-masing memiliki potensi ekonomi tinggi.”

Sementara Presiden Komorowski menyatakan, kerja sama Polandia dan Indonesia tidak hanya penting untuk kemajuan ekonomi, perdagangan, dan demokrasi kedua negara, tetapi juga bagi kawasan dan dunia.

Dalam pertemuan kedua negara, sejumlah kesepakatan dicapai, seperti nota kesepahaman kerja sama bidang pangan dan perikanan. Presiden Yudhoyono juga mengungkapkan kesepakatan dalam bidang pertambangan, energi terbarukan, pariwisata, dan pertahanan. Khusus tentang kerja sama pertahanan, Menko Polhukam dalam kesempatan berbeda menjelaskan, kedua negara sudah mencapai nota kesepahaman untuk melakukan produksi bersama pesawat, helikopter, dan kapal patroli.

Presiden Yudhoyono dan Presiden Komorowski juga sepakat mendorong kerja sama antara provinsi dan daerah kedua negara. Kesepakatan lain menyangkut peningkatan kerja sama budaya dan antaragama untuk mendorong semangat toleransi di tengah gelombang radikalisme yang melanda dunia. Lebih-lebih karena Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim dan Polandia dengan mayoritas penduduk Katolik merupakan bangsa majemuk.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Nasional
Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

Nasional
Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Nasional
Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Awasi Minyak Goreng Curah Kemasan Sederhana

Ketua MPR Minta Pemerintah Awasi Minyak Goreng Curah Kemasan Sederhana

Nasional
ACT Pertanyakan Pencabutan Izin dari Kemensos karena Merasa Belum Pernah Ditegur

ACT Pertanyakan Pencabutan Izin dari Kemensos karena Merasa Belum Pernah Ditegur

Nasional
Izin Dicabut dan 60 Rekening Diblokir, Bagaimana Nasib Dana Donasi di ACT?

Izin Dicabut dan 60 Rekening Diblokir, Bagaimana Nasib Dana Donasi di ACT?

Nasional
Ombudsman Beri Bos BPJS Ketenagakerjaan Waktu 30 Hari Benahi Dugaan Malaadministrasi

Ombudsman Beri Bos BPJS Ketenagakerjaan Waktu 30 Hari Benahi Dugaan Malaadministrasi

Nasional
Apresiasi Pelaksanaan Haji 2022, Gus Muhaimin Nilai Tidak Ada Masalah di Level Bawah Tetapi...

Apresiasi Pelaksanaan Haji 2022, Gus Muhaimin Nilai Tidak Ada Masalah di Level Bawah Tetapi...

Nasional
Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan dan Percetakan Turut Diatur dalam RKUHP

Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan dan Percetakan Turut Diatur dalam RKUHP

Nasional
Draf RKUHP Terbaru Masih Cantumkan Pasal Penghinaan Terhadap DPR hingga Pemda

Draf RKUHP Terbaru Masih Cantumkan Pasal Penghinaan Terhadap DPR hingga Pemda

Nasional
Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

Nasional
UPDATE 6 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,26 Persen

UPDATE 6 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,26 Persen

Nasional
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.