Tak Mau Lagi Jadi Oposisi, PDI-P Siapkan Rencana Pembangunan

Kompas.com - 05/09/2013, 06:55 WIB
PDI-P menggelar jumpa pers, Rabu (4/9/2013), jelang penyelenggaraan Rakernas III PDI-P, 6-8 September 2013. KOMPAS.com/Sabrina AsrilPDI-P menggelar jumpa pers, Rabu (4/9/2013), jelang penyelenggaraan Rakernas III PDI-P, 6-8 September 2013.
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bertekad tidak akan lagi menjadi oposisi setelah Pemilu 2014. Sebagai bentuk kesungguhan tekad, partai ini pun telah menyusun program-program pembangunan yang akan mereka jalankan bila memenangi pemilu.

“Kalau nanti PDI Perjuangan dipercaya memimpin pemerintahan, maka program yang disusun ini yang akan dijalankan. Maka pada rakernas besok (kami) akan memutuskan program pemerintahan berencana semesta Indonesia,” ujar Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Rabu (4/9/2013).

Tjahjo mengatakan, program-program tersebut akan disusun dalam sebuah buku yang dinamakan “Garis-garis Besar Haluan Partai”. Di dalamnya, sebut dia, terdapat program pemerintahan jangka pendek untuk 5 tahun dan jangka panjang 30 tahun.

Reorientasi dan paradigma pembangunan

Ketua DPP PDI Perjuangan M Prakosa yang membidangi materi program pemerintah ini mengatakan, konsep baru yang ditawarkan partainya dalam program tersebut adalah reorientasi pengelolaan pembangunan nasional sekaligus membuat paradigma baru pembangunan nasional.

Arif Budimanta, juga Ketua DPP PDI Perjuangan, mengatakan, program pemerintahan PDI Perjuangan ini disusun berdasarkan analisis atas krisis multidimensi yang terjadi sekarang. Menurut dia, saat ini tak hanya ekonomi yang terancam krisis tetapi juga politik.

"Atas dasar itu, kami melakukan penyusunan program supaya Indonesia tidak seperti Amerika Latin pada 1980-an, di mana ada fenomena middle income trap. Negara berkembang yang akhirnya tak bisa memajukan dirinya,” kata Arif.

Draf program pembangunan itu, papar Arif, akan membuat Indonesia menjadi sebuah negara ekonomi berbasis pengetahuan. "Kami tak ingin setiap pergantian pemerintahan menghadapi masalah yang tetap sama, sama seperti saat Pak Harto (Presiden Soeharto) turun (dari jabatannya)," tegas dia.

PDI Perjuangan dijadwalkan menggelar rapat kerja nasional pada 6-8 September 2013 di Ecopark, Ancol, Jakarta. Tema rakernas ketiga partai ini adalah "Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat" dengan sub-tema "Menuju Tahun Penentuan".

Sebanyak 1.500 pengurus PDI Perjuangan dari tingkat pusat hingga daerah menghadiri acara ini. Seluruh pengurus pusat partai dijadwalkan hadir, sementara dari pengurus daerah di tingkat provinsi akan hadir ketua, sekretaris, dan bendahara. Adapun dari pengurus cabang di tingkat kabupaten kota akan hadir ketua dan sekretaris.

Seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR, kepala daerah yang diusung partai ini, berikut seluruh pengurus badan partai dan sayap partai di tingkat pusat, serta perwakilan partai di luar negeri, akan turut hadir dalam rakernas sebagai pengawas rapat.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Nasional
Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Nasional
Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Nasional
Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Nasional
KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

Nasional
Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Nasional
13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

Nasional
LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

Nasional
ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

Nasional
Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Nasional
Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Nasional
Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Nasional
Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Nasional
Pemerintah Akan Perkuat Desain Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lewat Perpres

Pemerintah Akan Perkuat Desain Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lewat Perpres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X