Kompas.com - 04/09/2013, 12:12 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Golkar Nurul Arifin mengapresiasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang membatasi calon anggota legislatif (caleg) menggunakan alat peraga kampanye. Menurutnya, PKPU itu akan membuat kampanye semakin tertib dan mendudukkan caleg dalam posisi yang sama.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini menjelaskan, PKPU tersebut mendudukkan semua caleg yang akan bertarung di 2014 dalam posisi yang sama. Para caleg petahana, kata Nurul, dituntut memperlihatkan kemampuannya dalam mengumpulkan suara. PKPU ini juga dianggapnya sebagai ujian apakah selama ini kinerja caleg petahana itu membuatnya dikenal oleh konstituen, atau sebaliknya.

"Ini peraturan bagus karena mendudukkan semua caleg dalam posisi sama. Ujian untuk incumbent apakah konstituen mengenalnya, dan untuk non incumbent dituntut berjuang dalam posisi nol," kata Nurul, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (4/9/2013).

Menurut Nurul, PKPU ini juga membuat para caleg menjadi lebih bijak menggunakan dana untuk berkampanye. Dengan peraturan tersebut, ia yakin bahwa semua caleg akan menahan diri untuk tidak jor-joran mengeluarkan dana guna memenuhi logistik kampanyenya.

Selain itu, kata Nurul, PKPU juga memberikan pendidikan politik pada masyarakat. Dengan dibatasi penggunaan alat peraga, maka masyarakat pemilih akan terdorong untuk mengenal para caleg secara tatap muka dan tidak sebatas melalui baliho yang pemasangannya seringkali melanggar tata tertib dan estetika ruang publik.

"Jadi tidak sepeti beli kucing dalam karung. Karena ada yang cuma modal besar tapi tidak turun ke lapangan. Peraturan ini juga akan membuat partai tergerak untuk bekerja lebih, jadi partai tidak hanya jadi kendaraan lagi," tandasnya.

KPU telah menyusun PKPU tentang Pedoman Kampanye yang mengatur pembatasan alat peraga kampanye. Dalam aturan itu, seorang calon anggota legislatif hanya dapat memasang satu spanduk per zona. Penetapan zona menjadi wilayah wewenang pemda yang dikoordinasikan dengan KPU.

Sementara itu, partai politik hanya diizinkan memasang satu baliho setiap kecamatan. Akan tetapi, PKPU itu belum disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhuk dan HAM).

Padahal, KPU telah menetapkan daftar calon tetap (DCT) DPR dan DPRD Kamis (22/8/2013) lalu. Maka, sejak Minggu (25/8/2013) para caleg tersebut sudah diperbolehkan melakukan kampanye berupa pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye dan pemasangan spanduk.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi ke Eropa, Maruf Amin Pimpin Sementara Pemerintahan

Jokowi ke Eropa, Maruf Amin Pimpin Sementara Pemerintahan

Nasional
Singgung Adab Politik, Sekjen Gerindra Sebut Ada Pemimpin Lupa Partai yang Membesarkannya

Singgung Adab Politik, Sekjen Gerindra Sebut Ada Pemimpin Lupa Partai yang Membesarkannya

Nasional
Misi Jokowi Temui Zelensky dan Putin untuk Hentikan Perang

Misi Jokowi Temui Zelensky dan Putin untuk Hentikan Perang

Nasional
Bertolak ke Eropa, Jokowi Bakal Temui Putin dan Zelensky Minta Hentikan Perang

Bertolak ke Eropa, Jokowi Bakal Temui Putin dan Zelensky Minta Hentikan Perang

Nasional
Anak Perempuan Dicium Pria Dewasa di Gresik, Komisi III DPR Minta Polisi Lakukan Penyidikan meski Orangtua Tak Lapor

Anak Perempuan Dicium Pria Dewasa di Gresik, Komisi III DPR Minta Polisi Lakukan Penyidikan meski Orangtua Tak Lapor

Nasional
Kisah Adelina Lisau: Pekerja Migran yang Dianiaya Majikan hingga Tewas di Malaysia, Pelakunya Justru Dibebaskan

Kisah Adelina Lisau: Pekerja Migran yang Dianiaya Majikan hingga Tewas di Malaysia, Pelakunya Justru Dibebaskan

Nasional
Blunder Partai Wong Cilik: Megawati di Antara Minyak Goreng, Tukang Bakso, dan Kecerobohan Komunikasi Politik

Blunder Partai Wong Cilik: Megawati di Antara Minyak Goreng, Tukang Bakso, dan Kecerobohan Komunikasi Politik

Nasional
Panduan Lengkap Kemenag soal Pelaksanaan Kurban Idul Adha di Tengah Wabah PMK

Panduan Lengkap Kemenag soal Pelaksanaan Kurban Idul Adha di Tengah Wabah PMK

Nasional
Kasus Covid-19 Naik Terus, Masyarakat Diminta Gunakan Masker Lagi di Ruang Terbuka

Kasus Covid-19 Naik Terus, Masyarakat Diminta Gunakan Masker Lagi di Ruang Terbuka

Nasional
Menag Imbau Umat Islam Tak Paksakan Diri Berkurban Idul Adha di Tengah Wabah PMK

Menag Imbau Umat Islam Tak Paksakan Diri Berkurban Idul Adha di Tengah Wabah PMK

Nasional
Blak-blakan PDI-P soal Sulitnya Kerja Sama dengan PKS dan Demokrat di Pemilu 2024 yang Berbuntut Panjang

Blak-blakan PDI-P soal Sulitnya Kerja Sama dengan PKS dan Demokrat di Pemilu 2024 yang Berbuntut Panjang

Nasional
Panduan Lengkap Kemenag soal Shalat Idul Adha dan Pelaksanaan Kurban 1443 Hijriah

Panduan Lengkap Kemenag soal Shalat Idul Adha dan Pelaksanaan Kurban 1443 Hijriah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Safari Politik AHY | Megawati Pantau Kondisi Tjahjo Kumolo di RS

[POPULER NASIONAL] Safari Politik AHY | Megawati Pantau Kondisi Tjahjo Kumolo di RS

Nasional
Apakah PNS Harus Sarjana?

Apakah PNS Harus Sarjana?

Nasional
Kemlu Sebut Jaksa Persidangan Kasus Majikan Adelina Lisao di Malaysia Tak Cermat

Kemlu Sebut Jaksa Persidangan Kasus Majikan Adelina Lisao di Malaysia Tak Cermat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.