Kompas.com - 03/09/2013, 17:08 WIB
Komisioner KPU Sigit Pamungkas DEYTRI ROBEKKA ARITONANGKomisioner KPU Sigit Pamungkas
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com – Jumlah partisipasi pemilih dalam menggunakan hak suaranya pada pemilu semakin menurun. Meski demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberanikan diri memasang target pemilih dalam Pemilu 2014 hingga 75 persen.

“Kami pasang target partisipasi pemilu hingga 75 persen. Itu target nasional. Berbagai upaya akan kami lakukan untuk mendorong itu,” ujar Komisioner KP Ferry Kurnia Rizkiyansyah dalam acara Orientasi Pers KPU, Selasa (3/9/2013).

Ia mengatakan, angka itu dipasang berdasar jumlah pemilih pada Pemilu 2009, yaitu 71 persen.

Sementara itu, Komisioner KPU Sigit Pamungkas mengungkapkan, untuk meningkatkan partisipasi publik dalam memberikan suaranya, KPU akan manfaatkan komunitas kreatif yang muncul di masyarakat. Ia memncontohkan, KPU akan meminya komunitas humor atau seniman mural untuk menyuarakan penggunaan hak pilih.

“Kami akan menggunakan mereka sebagai penegras suara untuk. Kami minta mereka mengekespresikan event pemilu dalam karyanya agar menjadi agenda bersama,” jelas Sigit.

Selain itu, dia mengungkapkan, pihaknya juga akan menunjuk relawan demokrasi di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Relawan tersebut, jelas Sigit, akan mewakili lima segmen masyarakat yaitu kelompok pemilih pemula, kelompok agama, kelompok pemilih penyandang disabilitas, kelompok perempuan dan kelompok marginal.

“Setiap segmen diwakili lima orang. Jadi, satu kabupaten akan ada 25 relawan. Relawan akan memanfaat aktivitas yang mereka lakukan untuk merangkul pemilih,” ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pengajar di Universitas Gadjah mada itu, mengatakan, belum ada penelitian yang komprehensif mengenai penyebab penurunan partisipasi pemilu. Namun, dia menduga ada ketidakpercayaan publik pada institusi demokrasi seperti partai politik. Dugaan lainnya, kata dia, politik uang justru menyebabkan masyarakat tidak memilih.

“Misalnya, ada beberapa kandidat yang melakukan politik uang kepada seorang pemilih. Akhirnya orang yang bersangkutan malah jadi tidak memilih sama sekali,” jelas Sigit.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

4,2 Juta Kasus Covid-19 dan Kemunculan Klaster Covid-19 di Sekolah yang Perlu Mendapat Perhatian

4,2 Juta Kasus Covid-19 dan Kemunculan Klaster Covid-19 di Sekolah yang Perlu Mendapat Perhatian

Nasional
Demokrat Yakin Hakim Agung Akan Profesional Dalam Menangani Gugatan AD/ART yang Diajukan Kubu Moeldoko

Demokrat Yakin Hakim Agung Akan Profesional Dalam Menangani Gugatan AD/ART yang Diajukan Kubu Moeldoko

Nasional
Satgas: Bukan Tak Mungkin Kasus Covid-19 Kembali Meningkat di Kemudian Hari

Satgas: Bukan Tak Mungkin Kasus Covid-19 Kembali Meningkat di Kemudian Hari

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Nasional
Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Nasional
Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran 'Begal Politik'

Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran "Begal Politik"

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

Nasional
Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Nasional
Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Nasional
Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Nasional
Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Nasional
Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Nasional
Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Nasional
Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.