Kompas.com - 03/09/2013, 17:08 WIB
Komisioner KPU Sigit Pamungkas DEYTRI ROBEKKA ARITONANGKomisioner KPU Sigit Pamungkas
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com – Jumlah partisipasi pemilih dalam menggunakan hak suaranya pada pemilu semakin menurun. Meski demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberanikan diri memasang target pemilih dalam Pemilu 2014 hingga 75 persen.

“Kami pasang target partisipasi pemilu hingga 75 persen. Itu target nasional. Berbagai upaya akan kami lakukan untuk mendorong itu,” ujar Komisioner KP Ferry Kurnia Rizkiyansyah dalam acara Orientasi Pers KPU, Selasa (3/9/2013).

Ia mengatakan, angka itu dipasang berdasar jumlah pemilih pada Pemilu 2009, yaitu 71 persen.

Sementara itu, Komisioner KPU Sigit Pamungkas mengungkapkan, untuk meningkatkan partisipasi publik dalam memberikan suaranya, KPU akan manfaatkan komunitas kreatif yang muncul di masyarakat. Ia memncontohkan, KPU akan meminya komunitas humor atau seniman mural untuk menyuarakan penggunaan hak pilih.

“Kami akan menggunakan mereka sebagai penegras suara untuk. Kami minta mereka mengekespresikan event pemilu dalam karyanya agar menjadi agenda bersama,” jelas Sigit.

Selain itu, dia mengungkapkan, pihaknya juga akan menunjuk relawan demokrasi di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Relawan tersebut, jelas Sigit, akan mewakili lima segmen masyarakat yaitu kelompok pemilih pemula, kelompok agama, kelompok pemilih penyandang disabilitas, kelompok perempuan dan kelompok marginal.

“Setiap segmen diwakili lima orang. Jadi, satu kabupaten akan ada 25 relawan. Relawan akan memanfaat aktivitas yang mereka lakukan untuk merangkul pemilih,” ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pengajar di Universitas Gadjah mada itu, mengatakan, belum ada penelitian yang komprehensif mengenai penyebab penurunan partisipasi pemilu. Namun, dia menduga ada ketidakpercayaan publik pada institusi demokrasi seperti partai politik. Dugaan lainnya, kata dia, politik uang justru menyebabkan masyarakat tidak memilih.

“Misalnya, ada beberapa kandidat yang melakukan politik uang kepada seorang pemilih. Akhirnya orang yang bersangkutan malah jadi tidak memilih sama sekali,” jelas Sigit.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X