PDI-P: Larang Jokowi "Nyapres", Gerindra Tak Beretika

Kompas.com - 03/09/2013, 16:45 WIB
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo KOMPAS.com/Indra AkuntonoSekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menilai, Partai Gerindra berlebihan merespons elektabilitas politisi PDI-P yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Nama Jokowi terus meroket dalam sejumlah survei sebagai kandidat calon presiden potensial.

Menurut Tjahjo, Gerindra tak beretika karena ikut mencampuri urusan internal PDI Perjuangan terkait calon presiden yang akan diusung pada Pemilihan Presiden 2014.

Tjahjo menegaskan, PDI Perjuangan memiliki hak penuh untuk mengusung salah satu kadernya sebagai calon presiden 2014-2019. Tak ada partai mana pun yang dapat menghalangi PDI Perjuangan mengusung calon presidennya sendiri.

"Etikanya di mana ya? Sebuah partai politik yang melarang kader partai lain. Jokowi adalah kader PDI-P, yang berhak memerintah dan melarang Jokowi ya partainya sendiri, bukan partai lain (Gerindra)," kata Tjahjo saat dihubungi, Selasa (3/9/2013).

Gerindra minta Jokowi fokus urus Jakarta

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengkritik wacana yang berkembang agar PDI Perjuangan mengusung Jokowi sebagai calon presiden periode 2014-2019. Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta itu masih memiliki utang untuk menyelesaikan persoalan Ibu Kota.

Muzani menjelaskan, secara prinsip, pihaknya akan menghormati keputusan semua partai politik untuk mengusung seorang tokoh menjadi calon presidennya. Mengenai Jokowi, kritik ia sampaikan karena PDI Perjuangan sempat berjanji akan mendukung Gerindra pada 2014 sebagai kompensasi dukungan Prabowo kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada 2009 lalu.

"Kami hanya ingin mengingatkan Jokowi pernah janji kepada kami dan rakyat Jakarta untuk berkonsentrasi mengurus Jakarta," kata Muzani.

Ketua Fraksi Gerindra ini menegaskan, kritik itu ia sampaikan bukan karena khawatir dengan elektabilitas Jokowi yang terus meroket sebagai capres. Apa pun risikonya, kata Muzani, ia akan terus berupaya mengingatkan Jokowi dan PDI Perjuangan mengenai hal itu.

"Kami berharap ini tidak disalahpahami. Secara esensi, amanah masyarakat Jakarta harus diselesaikan Jokowi. Kami akan berusaha mengingatkan itu dan berharap PDI Perjuangan mendukung pencapresan Pak Prabowo," ujarnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X