Kompas.com - 03/09/2013, 16:45 WIB
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo KOMPAS.com/Indra AkuntonoSekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menilai, Partai Gerindra berlebihan merespons elektabilitas politisi PDI-P yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Nama Jokowi terus meroket dalam sejumlah survei sebagai kandidat calon presiden potensial.

Menurut Tjahjo, Gerindra tak beretika karena ikut mencampuri urusan internal PDI Perjuangan terkait calon presiden yang akan diusung pada Pemilihan Presiden 2014.

Tjahjo menegaskan, PDI Perjuangan memiliki hak penuh untuk mengusung salah satu kadernya sebagai calon presiden 2014-2019. Tak ada partai mana pun yang dapat menghalangi PDI Perjuangan mengusung calon presidennya sendiri.

"Etikanya di mana ya? Sebuah partai politik yang melarang kader partai lain. Jokowi adalah kader PDI-P, yang berhak memerintah dan melarang Jokowi ya partainya sendiri, bukan partai lain (Gerindra)," kata Tjahjo saat dihubungi, Selasa (3/9/2013).

Gerindra minta Jokowi fokus urus Jakarta

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengkritik wacana yang berkembang agar PDI Perjuangan mengusung Jokowi sebagai calon presiden periode 2014-2019. Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta itu masih memiliki utang untuk menyelesaikan persoalan Ibu Kota.

Muzani menjelaskan, secara prinsip, pihaknya akan menghormati keputusan semua partai politik untuk mengusung seorang tokoh menjadi calon presidennya. Mengenai Jokowi, kritik ia sampaikan karena PDI Perjuangan sempat berjanji akan mendukung Gerindra pada 2014 sebagai kompensasi dukungan Prabowo kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada 2009 lalu.

"Kami hanya ingin mengingatkan Jokowi pernah janji kepada kami dan rakyat Jakarta untuk berkonsentrasi mengurus Jakarta," kata Muzani.

Ketua Fraksi Gerindra ini menegaskan, kritik itu ia sampaikan bukan karena khawatir dengan elektabilitas Jokowi yang terus meroket sebagai capres. Apa pun risikonya, kata Muzani, ia akan terus berupaya mengingatkan Jokowi dan PDI Perjuangan mengenai hal itu.

"Kami berharap ini tidak disalahpahami. Secara esensi, amanah masyarakat Jakarta harus diselesaikan Jokowi. Kami akan berusaha mengingatkan itu dan berharap PDI Perjuangan mendukung pencapresan Pak Prabowo," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lakpesdam PBNU Nilai Soal-Soal TWK Pegawai KPK Ngawur dan Tidak Profesional

Lakpesdam PBNU Nilai Soal-Soal TWK Pegawai KPK Ngawur dan Tidak Profesional

Nasional
Muhaimin Iskandar Singgung Pemerintah yang Larang Masyarakat Mudik tetapi Izinkan WNA Masuk

Muhaimin Iskandar Singgung Pemerintah yang Larang Masyarakat Mudik tetapi Izinkan WNA Masuk

Nasional
Indonesia Kecam Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel Saat Tarawih di Masjid Al Aqsa

Indonesia Kecam Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel Saat Tarawih di Masjid Al Aqsa

Nasional
Muhammadiyah Sayangkan Ada Pertanyaan 'Bersedia Lepas Jilbab' dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Muhammadiyah Sayangkan Ada Pertanyaan 'Bersedia Lepas Jilbab' dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Nasional
SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi...

SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi...

Nasional
Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Nasional
UPDATE: 4.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 8 Orang

UPDATE: 4.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 8 Orang

Nasional
157 WNA China Masuk Indonesia, Begini Kata Kemenkumham

157 WNA China Masuk Indonesia, Begini Kata Kemenkumham

Nasional
Jadi Plt Ketum PKPI, Sunan Kalijaga: Saya Kaget Luar Biasa

Jadi Plt Ketum PKPI, Sunan Kalijaga: Saya Kaget Luar Biasa

Nasional
76 Pekerja Migran Indonesia Berhasil Bebas Setelah Disekap Perusahaan di Kamboja

76 Pekerja Migran Indonesia Berhasil Bebas Setelah Disekap Perusahaan di Kamboja

Nasional
Ketua DPR Tinjau Penerapan Larangan Mudik di 3 Provinsi

Ketua DPR Tinjau Penerapan Larangan Mudik di 3 Provinsi

Nasional
Kemen PPPA Usul Agar Perempuan Lebih Banyak Terima Bantuan Presiden Usaha Mikro

Kemen PPPA Usul Agar Perempuan Lebih Banyak Terima Bantuan Presiden Usaha Mikro

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Sengaja untuk Melemahkan KPK

Lakpesdam PBNU Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Sengaja untuk Melemahkan KPK

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Proses TWK Pegawai KPK Cacat, Minta Jokowi Batalkan

Lakpesdam PBNU Nilai Proses TWK Pegawai KPK Cacat, Minta Jokowi Batalkan

Nasional
Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum, PKPI Akan Gelar Munaslub Usai Lebaran

Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum, PKPI Akan Gelar Munaslub Usai Lebaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X