Kompas.com - 03/09/2013, 15:03 WIB
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani. Kompas.com/Sabrina AsrilPolitisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pakar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani mengatakan, koalisi partai-partai Islam untuk mengusung seorang calon presiden pada Pemilihan Presiden 2014 harus direalisasikan. Menurutnya, koalisi itu tidak hanya membawa keuntungan politik, tetapi juga sebagai bentuk persatuan partai-partai Islam.

"(Koalisi) itu menjadi suatu kewajiban, jangankan di partai politik, di agama, sebagai umat juga ada," kata Yani, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (3/9/2013).

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini mengungkapkan, koalisi akan menambah kekuatan partai-partai Islam dalam mencuatkan gagasan politiknya. Meski di sisi lain ia sadari pembicaraan koalisi tersebut belum mencuat hingga saat ini. Menurutnya, waktu paling tepat untuk mewujudkan koalisi tersebut adalah setelah digelarnya Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun depan. Saat itu, partai Islam yang memperoleh suara tertinggi dapat menjadi motor mewujudkan koalisi tersebut.

Mengenai calon yang diusung, Yani mengatakan, partai-partai Islam memiliki sejumlah figur potensial. Ia mengusulkan para ketua umum partai Islam dimunculkan bersama tokoh nasional lainnya untuk mengikuti seleksi bersama calon presiden.

"Namanya kebersamaan harus ada langkah bersama. Ketua umum bisa diusulkan, atau tokoh lain seperti Mahfud MD, Jusuf Kalla, dan Jimly Asshidiqie," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah pengamat menilai saat ini adalah waktu yang tepat agar partai Islam berkoalisi mengusung satu calon presiden. Di antara sederet nama, sosok mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dianggap yang paling tepat untuk diusung menjadi calon presiden dari koalisi partai Islam.

Koalisi partai Islam dianggap akan membawa keuntungan terkait perolehan suara secara nasional. Para pengamat menghitung perolehan suara nasional akan mencapai lebih dari 20 persen bila partai bernuansa Islam berkoalisi.

Selain PPP, PKB dan PKS juga menilai Mahfud MD layak dipertimbangkan untuk diusung menjadi calon presiden. Pasalnya, elektabilitas, kemampuan, dan integritas Mahfud dianggap memenuhi kriteria sebagai calon presiden.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Nasional
Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Nasional
Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Nasional
Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Nasional
Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Nasional
Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Nasional
Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasional
IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

Nasional
Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Nasional
Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Nasional
Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Nasional
Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Nasional
Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Nasional
Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.