Kompas.com - 03/09/2013, 14:58 WIB
Mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri, Irjen (Pol) Djoko Susilo (kiri) mendengarkan kesaksian Relationship Manager Bank BNI, Andi Muhti (kanan) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (21/5/2013). Djoko diadili dalam dugaan kasus korupsi pengadaan alat simulator SIM di Korlantas, Mabes Polri. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri, Irjen (Pol) Djoko Susilo (kiri) mendengarkan kesaksian Relationship Manager Bank BNI, Andi Muhti (kanan) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (21/5/2013). Djoko diadili dalam dugaan kasus korupsi pengadaan alat simulator SIM di Korlantas, Mabes Polri.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Vonis terhadap mantan Kepala Koordinator Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal (Purn) Djoko Susilo terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan simulator SIM dinilai akan menjadi sejarah baru pengadilan. Pasalnya, baru kali ini perwira tinggi Polri diadili oleh institusi lain.

"Vonis terhadap Djoko Susilo sore ini merupakan sejarah baru di pengadilan bahwa seorang perwira tinggi Polri bisa dijerat dalam kasus korupsi oleh instansi lain dan bukan oleh institusinya sendiri, baru Djoko ini. Di masa lalu sulit membayangkan kejadian ini," ujar anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat di Kompleks Parlemen, Selasa (3/9/2013).

Martin juga bersyukur karena kasus ini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, jika kasus dugaan korupsi simulator SIM tidak ditangani KPK, maka hasil akhir pengusutan kasus tidak akan seperti sekarang ini.

"Saya bisa bayangkan, apa pun putusan Hakim Tipikor hari ini, pasti sakit bagi Djoko Susilo. Tapi itu sudah menjadi risiko dari jabatannya sebagai pimpinan," kata Martin.

Kompas.com/SABRINA ASRIL Politisi Partai Gerindra, Martin Hutabarat.

Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra mengatakan apa pun keputusan majelis hakim hari ini, Djoko Susilo harus legowo dan tabah mengahadapi kasus hukumnya. Namun, Martin menegaskan bahwa keputusannya itu bukan untuk menghakimi Polri sebagai institusi.

"Yang penting harus diluruskan adalah bahwa putusan terhadap kasus simulator SIM ini bukanlah sebagai pengadilan terhadap institusi Polri. Ini yang harus disadari betul. Tapi Polri tidak ada salahnya menarik pelajaran dari kasus ini," tutur Martin.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dijadwalkan akan membacakan putusan perkara dugaan korupsi dan pencucian uang proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) dengan terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo, Selasa (3/9/2013). Putusan akan dibacakan dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

"Besok (hari ini) ada putusan DS (Djoko Susilo)," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Senin (2/9/2013).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya tim jaksa KPK menuntut Djoko dengan hukuman 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan. Djoko juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara sebesar keuntungan yang diperolehnya dari proyek simulator SIM, senilai Rp 32 miliar.

Selain menuntut hukuman pidana, jaksa KPK meminta pula agar dalam putusannya majelis hakim Tipikor menambah hukuman berupa pencabutan hak politik Djoko untuk memilih atau dipilih untuk jabatan publik. Jaksa menilai Djoko terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek simulator SIM dengan melakukan penyalahgunaan wewenang sehingga menguntungkan diri sendiri, pihak lain, atau suatu korporasi.

Dia dinilai terbukti mengarahkan PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) menjadi pelaksana proyek simulator SIM roda dua dan roda empat di Korps Lalu Lintas Polri. Djoko pun dianggap terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang pada kurun waktu 2003-2010 dan 2010-2012.

Perbuatan itu dilakukan Djoko dengan menyamarkan hartanya yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Harta kekayaan Djoko dianggap tidak sesuai dengan profilnya sebagai Kepala Korps Lalu Lintas Polri.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

Nasional
Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Nasional
Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Nasional
Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Nasional
Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Nasional
Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Nasional
KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

Nasional
Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Nasional
Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Nasional
Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Nasional
UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

Nasional
20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

Nasional
Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Nasional
11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.