Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Yang Ganggu Presiden Bukan Sengman, tapi Sengkuni Men..."

Kompas.com - 03/09/2013, 12:58 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika mengatakan, keterangan saksi kasus suap impor daging sapi, Ridwan Hakim, terkait sosok Sengman masih sumir. Menurutnya, keterangan Ridwan yang menyebut Sengman sebagai utusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan menerima uang Rp 40 miliar baru bukti awal saja.

"Dalam hukum, keterangan di pengadilan bisa jadi bukti awal, tapi satu saksi bukan saksi. Dia harus ada saksi lain, alat bukti lain. Jadi ini masih sangat sumir," ujar Pasek di Kompleks Parlemen, Selasa (3/9/2013).

Ketua Komisi III DPR itu menilai pernyataan saksi yang gelisah karena terpojok tidak bisa dijadikan dasar dalam menuduh keterlibatan seseorang. Bahkan Pasek mencurigai pernyataan Ridwan itu untuk mengalihkan perhatian media massa untuk tidak membongkar kasus suap impor daging sapi yang menjadi fokus utama.

"Kegelisahan yang bersangkutan ini coba ditularkan ke pihak lain dan dialihkan ke Pak SBY. Tujuannya sederhana, untuk menutup isu yang lebih besar. Sekarang, semua lari ke Sengman dan SBY," kata Pasek.

Pasek mengaku tidak kenal ataupun mengetahui sosok Sengman. Bahkan Pasek awalnya mengira Sengman sebagai nama perusahaan.

"Kalau dikaitkan dengan SBY, ini kan banyak orang kenal dengan beliau. Beliau sendiri masih clear. Yang banyak mengganggu itu Sengkuni Men," tuturnya.

Munculnya nama Sengman

Dian Maharani Ridwan Hakim, putra Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan suap impor daging sapi, dengan terdakwa Ahmad Fathanah, Kamis (19/8/2013), di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Sidang kasus dugaan suap impor daging sapi dengan terdakwa Ahmad Fathanah terus berlanjut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Persidangan kasus ini, Kamis (29/8/2013), menghadirkan Ridwan Hakim, putra dari Ketua Majelis Syuro PKS.

Rekaman percakapan antara Fathanah dan Ridwan diputar, lalu nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disebut. Pemutaran rekaman pembicaraan tersebut dilakukan oleh jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut jaksa, percakapan itu terjadi setelah pertemuan Ridwan dan Fathanah di Kuala Lumpur, Malaysia, Januari 2013. Dalam rekaman itu, didengarkan suara Fathanah yang menyampaikan kepada Ridwan bahwa uang Rp 40 miliar sudah beres dikirim melalui Sengman dan Hendra.

Mendengar rekaman itu, Ketua Majelis Hakim Nawawi Pomolango kemudian menanyakan nama yang muncul tersebut kepada Ridwan.

"Ada nama Sengman. Itu siapa?" tanya Nawawi.

"Itu nama orang, Pak," jawab Ridwan.

"Iya, siapa?" tanya hakim lagi yang tampak kesal dengan jawaban Ridwan.

Ridwan kemudian menjelaskan bahwa Sengman adalah utusan Presiden SBY.

"Waktu saya diputarkan (rekaman) ini di penyidikan KPK, saya jelaskan Bapak Sengman ini setahu saya utusan Presiden kalau datang ke PKS," jawab Ridwan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com