Kompas.com - 03/09/2013, 10:05 WIB
Seseorang mengabadikan sebuah poster bergambar Joko Widodo, calon gubernur DKI Jakarta yang dipasang Masyarakat Peduli Pilkada DKI di Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (19/9/2012).  KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNA Seseorang mengabadikan sebuah poster bergambar Joko Widodo, calon gubernur DKI Jakarta yang dipasang Masyarakat Peduli Pilkada DKI di Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (19/9/2012).
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Pencalonan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi sebagai presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilu Presiden 2014 diyakini akan mendongkrak elektabilitas partai tersebut. Karena itu, pencalonan Jokowi akan lebih bermanfaat bagi PDI-P jika segera ditetapkan sebelum Pemilu Legislatif 2014.

Pendapat tersebut disampaikan Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9). Menurut dia, seharusnya PDI-P tidak menunda pendeklarasian Jokowi sebagai calon presiden (capres).

”Kalau ditunda, apalagi menunggu hasil pileg (pemilu legislatif) itu sangat terlambat dan bisa mengurangi perolehan suara PDI-P,” katanya.

Seharusnya, kata Ikrar, deklarasi Jokowi sebagai capres dilakukan sebelum pelaksanaan pemilu legislatif pada bulan April 2014. Idealnya, deklarasi dilakukan pada bulan Oktober tahun ini.

Dengan deklarasi Jokowi sebagai capres, elektabilitas PDI-P akan meningkat. Perolehan suara pada pemilu legislatif diperkirakan bisa melonjak menjadi 20 persen hingga 26 persen. Dengan demikian, PDI-P bisa mengusung capres-cawapres sendiri. Jika tetap akan berkoalisi, PDI-P bisa menentukan partai mana saja yang akan diikutkan dalam koalisi.

Parpol penentu

Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hajriyanto Y Thohari mengingatkan, berapa pun elektabilitas dan popularitas seorang tokoh tetap tidak bisa menjadi capres jika tidak dicalonkan oleh partai politik. Sebab, konstitusi dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden mengatur, capres-cawapres diusung oleh parpol atau gabungan parpol. Konstitusi tidak mengenal capres-cawapres dari jalur perseorangan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, di tempat terpisah, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan, pihaknya akan bersedia ikut Pilpres 2014 jika dipasangkan dengan Jokowi. Untuk pasangan ini, Jokowi sebagai calon presiden dan Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden. Pencalonan sebagai capres dan cawapres perlu diikuti karena berguna untuk kepentingan bangsa dan negara.

”Semua kemungkinan yang baik untuk bangsa dan negara tentu harus (ikut). Anda pun kalau ada kesempatan harus ikut,” kata Kalla ketika ditanya apakah bersedia dipasangkan dengan Joko Widodo yang mendapat tingkat elektabilitas yang tinggi dari hasil survei, di Jakarta, Senin.

Menurut Kalla, tidak ada hambatan untuk berduet dengan Jokowi. ”Saya tidak bicara hambatan karena ini (duet dengan Jokowi) belum kami bicarakan,” katanya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Nasional
Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Nasional
Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Nasional
Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Nasional
Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Nasional
KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

Nasional
Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Nasional
Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Nasional
Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Nasional
UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

Nasional
20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

Nasional
Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Nasional
11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

Nasional
UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.