PDI-P, Jangan Tunda Deklarasi Capres Jokowi!

Kompas.com - 03/09/2013, 10:05 WIB
Seseorang mengabadikan sebuah poster bergambar Joko Widodo, calon gubernur DKI Jakarta yang dipasang Masyarakat Peduli Pilkada DKI di Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (19/9/2012).  KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNA Seseorang mengabadikan sebuah poster bergambar Joko Widodo, calon gubernur DKI Jakarta yang dipasang Masyarakat Peduli Pilkada DKI di Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (19/9/2012).
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Pencalonan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi sebagai presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilu Presiden 2014 diyakini akan mendongkrak elektabilitas partai tersebut. Karena itu, pencalonan Jokowi akan lebih bermanfaat bagi PDI-P jika segera ditetapkan sebelum Pemilu Legislatif 2014.

Pendapat tersebut disampaikan Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9). Menurut dia, seharusnya PDI-P tidak menunda pendeklarasian Jokowi sebagai calon presiden ( capres).

”Kalau ditunda, apalagi menunggu hasil pileg (pemilu legislatif) itu sangat terlambat dan bisa mengurangi perolehan suara PDI-P,” katanya.

Seharusnya, kata Ikrar, deklarasi Jokowi sebagai capres dilakukan sebelum pelaksanaan pemilu legislatif pada bulan April 2014. Idealnya, deklarasi dilakukan pada bulan Oktober tahun ini.

Dengan deklarasi Jokowi sebagai capres, elektabilitas PDI-P akan meningkat. Perolehan suara pada pemilu legislatif diperkirakan bisa melonjak menjadi 20 persen hingga 26 persen. Dengan demikian, PDI-P bisa mengusung capres-cawapres sendiri. Jika tetap akan berkoalisi, PDI-P bisa menentukan partai mana saja yang akan diikutkan dalam koalisi.

Parpol penentu

Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hajriyanto Y Thohari mengingatkan, berapa pun elektabilitas dan popularitas seorang tokoh tetap tidak bisa menjadi capres jika tidak dicalonkan oleh partai politik. Sebab, konstitusi dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden mengatur, capres-cawapres diusung oleh parpol atau gabungan parpol. Konstitusi tidak mengenal capres-cawapres dari jalur perseorangan.

Sementara itu, di tempat terpisah, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan, pihaknya akan bersedia ikut Pilpres 2014 jika dipasangkan dengan Jokowi. Untuk pasangan ini, Jokowi sebagai calon presiden dan Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden. Pencalonan sebagai capres dan cawapres perlu diikuti karena berguna untuk kepentingan bangsa dan negara.

”Semua kemungkinan yang baik untuk bangsa dan negara tentu harus (ikut). Anda pun kalau ada kesempatan harus ikut,” kata Kalla ketika ditanya apakah bersedia dipasangkan dengan Joko Widodo yang mendapat tingkat elektabilitas yang tinggi dari hasil survei, di Jakarta, Senin.

Menurut Kalla, tidak ada hambatan untuk berduet dengan Jokowi. ”Saya tidak bicara hambatan karena ini (duet dengan Jokowi) belum kami bicarakan,” katanya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X