Koalisi Partai Islam Usung Mahfud MD Sulit Terwujud

Kompas.com - 02/09/2013, 20:18 WIB
|
EditorHeru Margianto
JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi partai bernuansa Islam untuk mengusung mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD sebagai calon presiden periode 2014-2019 dinilai sulit terwujud. Sebab, meski bernuansa Islam, partai-partai itu tidak dalam satu mazhab. 

"Berani nggak itu? Mazhabnya berbeda. Tidak sulit kalau seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir. Dulu pernah dilakukan oleh Gus Dur dan Amien Rais yang membuat irisan kepentingan di poros tengah," kata CEO Lembaga Klimatologi Politik (LKP) Usman Rachman dalam sebuah diskusi yang digelar di Jakarta, Senin (2/9/2013).

Ia meyakini, sosok Mahfud pun akan menuai perdebatan di antara partai-partai tersebut. "Mahfud punya peluang, tapi yang lain bagaimana? Mahfud dengan Yusril (Ihza Mahendra) kan sering berseteru," ujarnya. 

Seperti diberitakan, sejumlah pengamat menilai saat ini adalah waktu yang tepat agar partai bernuansa Islam berkoalisi mengusung satu calon presiden. Di antara sederet nama, sosok mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dianggap yang paling tepat untuk diusung menjadi calon presiden dari koalisi partai Islam.

Para pengamat menghitung, jika partai bernuansa Islam berkoalisi, perolehan suara nasional akan mencapai lebih dari 20 persen. PKB, PPP, dan PKS juga menilai Mahfud MD layak dipertimbangkan untuk diusung menjadi calon presiden. Elektabilitas, kemampuan, dan integritas Mahfud dianggap memenuhi kriteria sebagai calon presiden (baca: Sekarang, Saat Terbaik Partai Islam Berkoalisi Usung Mahfud MD).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

Nasional
Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Nasional
Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Nasional
Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Nasional
Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

Nasional
KPK Akan Terapkan Pasal TPPU pada Kasus Nurhadi

KPK Akan Terapkan Pasal TPPU pada Kasus Nurhadi

Nasional
KPU: Petugas KPPS Pilkada 2020 Akan Pakai 3 Macam APD

KPU: Petugas KPPS Pilkada 2020 Akan Pakai 3 Macam APD

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X