Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut LKP, Deklarasi Wiranto-HT Dongkrak Elektabilitas Hanura

Kompas.com - 02/09/2013, 18:02 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - CEO Lembaga Klimatologi Politik (LKP) Usman Rachman mengatakan, elektabilitas Partai Hanura terdongkrak menyusul deklarasi Wiranto dan Hary Tanoesoedibjo (HT) sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung pada Pemilihan Presiden 2014. Menurut Usman, elektabilitas Hanura pada Mei 2013 hanya sebesar 6,3 persen mendadak naik menjadi 10,9 persen pascadeklarasi tersebut.

"Partai Hanura kini bersaing ketat dengan Gerindra memerebutkan posisi ketiga dan keempat dalam ranking elektabilitas partai jelang 2014," kata Usman, dalam sebuah diskusi politik, di Jakarta, Senin (2/9/2013).

Usman mengungkapkan, selain mendongkrak elektabilitas Hanura, deklarasi Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto-HT juga mengangkat posisi Wiranto dalam persaingan calon presiden perioden 2014-2019. Menurut LKP, elektabilitas Wiranto sebagai calon presiden telah mencapai 18,5 persen.

Dengan capaian tersebut, Wiranto berhasil melewati tingkat keterpilihan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (15,4 persen) meski masih berada di bawah elektabilitas kader PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) yang mencapai 19,6 persen bila pemilihan presiden dilakukan hari ini.

"Popularitas Hary Tanoe juga ikut terdongkrak. Pada Mei 2013 publik yang mengenal Hary Tanoe masih di bawah 45 persen, kini melonjak menjadi 72,6 persen," ujarnya.

Seperti diberitakan, pasangan Wiranto-Hary Tanoesoedibjo telah mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung Partai Hanura dalam Pemilihan Presiden 2014. Deklarasi pasangan ini digelar pada Selasa (2/7/2013), di Hotel Mercure, Jakarta Pusat.

Survei LKP dilakukan pada 12-18 Agustus 2013 di 33 provinsi dengan mengambil sampel sebanyak 450 responden melalui multistage random sampling. LKP mengklaim ambang kesalahan dari survei tersebut sekitar 4,6 persen dengan level kepercayaan 95 persen. Para responden merupakan mereka yang berusia di atas 17 tahun atau telah menikah. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara via telepon dengan berpedoman pada kuisioner.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com