IGI: Pendidikan Bukan Prioritas di Indonesia

Kompas.com - 02/09/2013, 16:13 WIB
Murid Sekolah Dasar. M.LATIEF/KOMPAS IMAGESMurid Sekolah Dasar.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorCaroline Damanik


JAKARTA, KOMPAS.com -
Hasil penelitian Kemitraan dalam Indonesia Governance Index (IGI) menunjukkan bahwa bidang pendidikan tidak menjadi prioritas di Indonesia. Alokasi anggaran oleh 33 pemerintah provinsi tidak ada yang mencapai 20 persen dari anggaran belanja seperti yang diatur dalam konstitusi.

Direktur Eksekutif Kemitraan Wicaksono Saroso mengatakan, dari 33 provinsi yang diteliti, provinsi yang terbesar mengalokasikan anggaran untuk pendidikan ternyata hanya memakai 14 persen dari total APBD. Anggaran itu pun, kata dia, sudah meliputi biaya untuk aparatur.

"Yang terendah alokasinya hanya menyisakan 1 persen untuk pendidikan. Pendidikan bukanlah prioritas di Indonesia," kata Wicaksono saat memaparkan hasil penelitian di Hotel JW Marriot, Jakarta, Senin (2/9/2013).

Wicaksono mengatakan, temuan penting dalam penelitian, yakni adanya sikap pemprov yang melempar tanggungjawab ketika pemerintah kabupaten/kota meminta bantuan kepada Pemprov. Pemerintah kabupaten/kota memang ada yang mengalokasikan anggaran lebih banyak atau lebih dari 20 persen untuk pendidikan dari total anggaran.

"Namun, anggaran itu jauh dari cukup karena keseluruhan anggaran kabupaten/kota tergolong kecil dibanding anggaran pemprov," kata dia.

Masalah lain, tambah Wicaksono, adanya jarak yang sangat besar anggaran antar provinsi. Ia memberi contoh, alokasi anggaran per siswa per tahun di Aceh mencapai Rp 954.510 . Namun, anggaran per siswa per tahun di Nusa Tenggara Barat hanya Rp 4.511.

"Perbedaan besar ini hampir dapat dipastikan memiliki dampak kepada perbedaan pengalaman pendidikan dari anak-anak Indonesia yang tinggal di provinsi yang berbeda," kata Wicaksono.

Temuan penting lain, yakni soal pengarusutamaan jender. Walaupun sebagian besar provinsi memiliki skor sedang, kata Wicaksono, ada beberapa kasus putus sekolah siswa perempuan yang tidak berimbang. Situasi itu paling buruk terjadi di Papua di mana siswa perempuan putus sekolah 18 bulan lebih cepat daripada siswa laki-laki. Tren tersebut juga terjadi di daerah yang lebih kaya seperti Jawa Timur dan DI Yogyakarta.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengatakan, tentu perlu diperiksa kebenaran dokumen yang diterima Kemitraan. Ia memberi contoh apakah benar Pemprov Aceh menganggarkan sebesar Rp 954.410 per siswa per tahun seperti yang tertera dalam dokumen anggaran.

"Kita bisa periksa lagi apa betul angka itu dialokasikan. Jangan-jangan ini sumbang korupsi juga," kata Bambang.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X