Kompas.com - 02/09/2013, 16:13 WIB
Murid Sekolah Dasar. M.LATIEF/KOMPAS IMAGESMurid Sekolah Dasar.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorCaroline Damanik


JAKARTA, KOMPAS.com -
Hasil penelitian Kemitraan dalam Indonesia Governance Index (IGI) menunjukkan bahwa bidang pendidikan tidak menjadi prioritas di Indonesia. Alokasi anggaran oleh 33 pemerintah provinsi tidak ada yang mencapai 20 persen dari anggaran belanja seperti yang diatur dalam konstitusi.

Direktur Eksekutif Kemitraan Wicaksono Saroso mengatakan, dari 33 provinsi yang diteliti, provinsi yang terbesar mengalokasikan anggaran untuk pendidikan ternyata hanya memakai 14 persen dari total APBD. Anggaran itu pun, kata dia, sudah meliputi biaya untuk aparatur.

"Yang terendah alokasinya hanya menyisakan 1 persen untuk pendidikan. Pendidikan bukanlah prioritas di Indonesia," kata Wicaksono saat memaparkan hasil penelitian di Hotel JW Marriot, Jakarta, Senin (2/9/2013).

Wicaksono mengatakan, temuan penting dalam penelitian, yakni adanya sikap pemprov yang melempar tanggungjawab ketika pemerintah kabupaten/kota meminta bantuan kepada Pemprov. Pemerintah kabupaten/kota memang ada yang mengalokasikan anggaran lebih banyak atau lebih dari 20 persen untuk pendidikan dari total anggaran.

"Namun, anggaran itu jauh dari cukup karena keseluruhan anggaran kabupaten/kota tergolong kecil dibanding anggaran pemprov," kata dia.

Masalah lain, tambah Wicaksono, adanya jarak yang sangat besar anggaran antar provinsi. Ia memberi contoh, alokasi anggaran per siswa per tahun di Aceh mencapai Rp 954.510 . Namun, anggaran per siswa per tahun di Nusa Tenggara Barat hanya Rp 4.511.

"Perbedaan besar ini hampir dapat dipastikan memiliki dampak kepada perbedaan pengalaman pendidikan dari anak-anak Indonesia yang tinggal di provinsi yang berbeda," kata Wicaksono.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Temuan penting lain, yakni soal pengarusutamaan jender. Walaupun sebagian besar provinsi memiliki skor sedang, kata Wicaksono, ada beberapa kasus putus sekolah siswa perempuan yang tidak berimbang. Situasi itu paling buruk terjadi di Papua di mana siswa perempuan putus sekolah 18 bulan lebih cepat daripada siswa laki-laki. Tren tersebut juga terjadi di daerah yang lebih kaya seperti Jawa Timur dan DI Yogyakarta.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengatakan, tentu perlu diperiksa kebenaran dokumen yang diterima Kemitraan. Ia memberi contoh apakah benar Pemprov Aceh menganggarkan sebesar Rp 954.410 per siswa per tahun seperti yang tertera dalam dokumen anggaran.

"Kita bisa periksa lagi apa betul angka itu dialokasikan. Jangan-jangan ini sumbang korupsi juga," kata Bambang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

Nasional
Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Nasional
Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Nasional
Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Nasional
Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Nasional
Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Nasional
TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

Nasional
Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Nasional
Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Nasional
Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Nasional
Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Nasional
Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Nasional
Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Nasional
Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.