IGI: Pendidikan Bukan Prioritas di Indonesia

Kompas.com - 02/09/2013, 16:13 WIB
Murid Sekolah Dasar. M.LATIEF/KOMPAS IMAGESMurid Sekolah Dasar.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorCaroline Damanik


JAKARTA, KOMPAS.com -
Hasil penelitian Kemitraan dalam Indonesia Governance Index (IGI) menunjukkan bahwa bidang pendidikan tidak menjadi prioritas di Indonesia. Alokasi anggaran oleh 33 pemerintah provinsi tidak ada yang mencapai 20 persen dari anggaran belanja seperti yang diatur dalam konstitusi.

Direktur Eksekutif Kemitraan Wicaksono Saroso mengatakan, dari 33 provinsi yang diteliti, provinsi yang terbesar mengalokasikan anggaran untuk pendidikan ternyata hanya memakai 14 persen dari total APBD. Anggaran itu pun, kata dia, sudah meliputi biaya untuk aparatur.

"Yang terendah alokasinya hanya menyisakan 1 persen untuk pendidikan. Pendidikan bukanlah prioritas di Indonesia," kata Wicaksono saat memaparkan hasil penelitian di Hotel JW Marriot, Jakarta, Senin (2/9/2013).

Wicaksono mengatakan, temuan penting dalam penelitian, yakni adanya sikap pemprov yang melempar tanggungjawab ketika pemerintah kabupaten/kota meminta bantuan kepada Pemprov. Pemerintah kabupaten/kota memang ada yang mengalokasikan anggaran lebih banyak atau lebih dari 20 persen untuk pendidikan dari total anggaran.

"Namun, anggaran itu jauh dari cukup karena keseluruhan anggaran kabupaten/kota tergolong kecil dibanding anggaran pemprov," kata dia.

Masalah lain, tambah Wicaksono, adanya jarak yang sangat besar anggaran antar provinsi. Ia memberi contoh, alokasi anggaran per siswa per tahun di Aceh mencapai Rp 954.510 . Namun, anggaran per siswa per tahun di Nusa Tenggara Barat hanya Rp 4.511.

"Perbedaan besar ini hampir dapat dipastikan memiliki dampak kepada perbedaan pengalaman pendidikan dari anak-anak Indonesia yang tinggal di provinsi yang berbeda," kata Wicaksono.

Temuan penting lain, yakni soal pengarusutamaan jender. Walaupun sebagian besar provinsi memiliki skor sedang, kata Wicaksono, ada beberapa kasus putus sekolah siswa perempuan yang tidak berimbang. Situasi itu paling buruk terjadi di Papua di mana siswa perempuan putus sekolah 18 bulan lebih cepat daripada siswa laki-laki. Tren tersebut juga terjadi di daerah yang lebih kaya seperti Jawa Timur dan DI Yogyakarta.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengatakan, tentu perlu diperiksa kebenaran dokumen yang diterima Kemitraan. Ia memberi contoh apakah benar Pemprov Aceh menganggarkan sebesar Rp 954.410 per siswa per tahun seperti yang tertera dalam dokumen anggaran.

"Kita bisa periksa lagi apa betul angka itu dialokasikan. Jangan-jangan ini sumbang korupsi juga," kata Bambang.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Nasional
Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Nasional
Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Nasional
FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

Nasional
Polisi Cari Pengendali Penyelundupan Senpi ke KKB di Papua

Polisi Cari Pengendali Penyelundupan Senpi ke KKB di Papua

Nasional
Survei IPI: 73,8 Persen Setuju Masyarakat Makin Sulit Berunjuk Rasa

Survei IPI: 73,8 Persen Setuju Masyarakat Makin Sulit Berunjuk Rasa

Nasional
Disorot, Bawaslu Daerah Loloskan Mantan Koruptor meski Belum Penuhi Masa Tunggu Pidana

Disorot, Bawaslu Daerah Loloskan Mantan Koruptor meski Belum Penuhi Masa Tunggu Pidana

Nasional
FSGI: Kami Beri Nilai 100 untuk Program Penghapusan UN

FSGI: Kami Beri Nilai 100 untuk Program Penghapusan UN

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 2 Provinsi Tak Ada Kasus Baru, DKI Tertinggi

UPDATE 25 Oktober: 2 Provinsi Tak Ada Kasus Baru, DKI Tertinggi

Nasional
Hari Dokter Nasional, Ayo Bantu Garda Terdepan Lewat Gerakan 3M

Hari Dokter Nasional, Ayo Bantu Garda Terdepan Lewat Gerakan 3M

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 168.918 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Oktober: 168.918 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Ini Kekurangan Bantuan Kuota Internet dari Kemendikbud Versi FSGI

Ini Kekurangan Bantuan Kuota Internet dari Kemendikbud Versi FSGI

Nasional
Survei IPI: Mayoritas Anggap Indonesia Kurang Demokratis

Survei IPI: Mayoritas Anggap Indonesia Kurang Demokratis

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 62.649

UPDATE 25 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 62.649

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa Capai 4.327.144

UPDATE 25 Oktober: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa Capai 4.327.144

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X