Kompas.com - 02/09/2013, 15:21 WIB
Ilustrasi: Pegawai negeri sipil (PNS) KONTAN/FRANSISKUS SIMBOLON Ilustrasi: Pegawai negeri sipil (PNS)
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA,KOMPAS.com - Pemerintah merencanakan memasukkan pegawai dari sektor privat atau karyawan swasta ke dalam sistem birokrasi pemerintahan. Hal itu akan diwujudkan pada tahun 2025 sebagai upaya reformasi birokrasi.

"Itu transformasi yang lama. Akan kami (pemerintah) lakukan di 2025. Nanti, 10 tahun lagi, kalau kita sudah siap, sektor privat dan publik bisa saling bertukar. Kami berharap bisa (instansi pemerintahan) dimasuki orang sektor privat," ujar Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Eko Prasojo usai Seminar Peluncuran dan Presentasi Hasil Indeks Tata Kelola Pemerintahan atau Indonesia Governance Index 2012, Senin (2/9/2013) di Hotel JW Marriott, Jakarta Selatan.

Ia menuturkan, pihaknya sedang mempertimbangkan bagaimana membuka posisi-posisi di pemerintahan yang dapat diisi kalangan swasta. Menurutnya, perubahan komposisi pegawai dan pejabat pemerintahan akan dilakukan secara perlahan dengan beberapa langkah perubahan sistem rekrutmen.

Saat ini pemerintah sudah melakukan rekrutmen terbuka dengan melelang jabatan strategis. Salah satunya, posisi Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN).

"Bertahap dalam lima tahun ke depan. Nantinya, jika mekanisme rekrutmen PNS lewat lelang terbuka sudah mantap, baru dipikirkan untuk memasukkan sektor privat dalam pemerintahan," jelas Eko.

Perubahan, lanjutnya, harus dilakukan secara perlahan dan bertahap agar sistem dapat diterima oleh pegawai pemerintah. Jika dilakukan segera, Eko khawatir akan ada resistensi. Saat ini, Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, payung hukum penempatan kalangan swasta di pemerintahan tengah dibahas oleh DPR dan pemerintah.

"Jika nanti UU ASN disahkan, sebenarnya akan mengarah ke sana. Jadi nanti dimungkinkan, tapi sifatnya terbatas dan atas seizin Presiden," tutur Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Indonesia itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sudah dimulai

Ia mengatakan, saat ini, beberapa posisi di instansi pemerintahan telah diisi kalangan swasta. Dia mencontohkan, posisi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang sempat dijabat Gita Wirjawan.

"Presiden yang punya kewenangan untuk menempatkan orang swasta untuk duduk dalam pemerintahan. Tapi sekarang masih terbatas," jelasnya.

Menurutnya, memasukkan kalangan swasta ke instansi pemerintahan karena pertimbangan budaya kerja swasta yang lebih baik daripada pegawai negeri sipil.

"Jadi harapannya mereka (kalangan) swasta mentransformasi budaya baru dalam birokrasi," pungkas Eko.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinasti Politik Kepala Daerah di Indonesia yang Sungguh Ambyar

Dinasti Politik Kepala Daerah di Indonesia yang Sungguh Ambyar

Nasional
KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

Nasional
Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Nasional
Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Nasional
Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Nasional
Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Nasional
Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Nasional
TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

Nasional
Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Nasional
Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Nasional
Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Nasional
Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Nasional
Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Nasional
Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.