Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Peringkat "Indonesia Governance Index 2012"

Kompas.com - 02/09/2013, 14:14 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Tata kelola dan pembangunan daerah di Indonesia masih jauh dari harapan. Hal itu terlihat dari hasil penelitian Indonesia Governance Index tahun 2012 terhadap semua provinsi di Indonesia yang dilakukan Kemitraan.

"Masih jauh dari harapan. Nilai yang bagus 7,8 ke atas," kata Direktur Eksekutif Kemitraan Wicaksono Saroso saat peluncuran hasil IGI di Hotel JW Marriot di Jakarta, Senin (2/9/2013).

Wicaksono mengatakan, nilai paling tinggi terhadap tata kelola dan pembangunan daerah hanya di angka 6,8, yakni DI Yogyakarta. Sedangkan paling rendah sampai di angka 4,45, yakni Maluku Utara.

Dalam memberikan peringkat, IGI melihat aspek pemerintahan, birokrasi, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi. Banyak hal yang dilihat, yakni prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan keadilan.

Berikut daftar peringkat IGI :
1. DI Yogyakarta (6,8)
2. Jawa Timur (6,43)
3. DKI Jakarta (6,37)
4. Jambi (6,24)
5. Bali (6,23)
6. Sumatera Selatan (6,19)
7. Kalimantan Selatan (6,19)
8. Riau (6,18)
9. Sulawesi Utara (6,17)
10. Lampung (6,01)
11. Bangka Belitung (5,97)
12. Kalimantan Tengah (5,95)
13. Sumatera Utara (5,94)
14. Sulawesi Barat (5,91)
15. Jawa Barat (5,88)
16. Jawa Tengah (5,88)
17. Banten (5,85)
18. Aceh (5,82)
19. Nusa Tenggara Barat (5,74)
20. Sumatera Barat (5,70)
21. Sumatera Barat (5,67)
22. Kalimantan Timur (5,66)
23. Gorontalo (5,64)
24. Kepulauan Riau (5,60)
25. Sulawesi Tengah (5,47)
26. Kalimantan Barat (5,11)
27. Sulawesi Utara (5,05)
28. Maluku (4,95)
29. Papua (4,88)
30. Nusa Tenggara Timur (4,87)
31. Bengkulu (4,81)
32. Papua Barat (4,48)
33. Maluku Utara (4,45).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com