Kompas.com - 01/09/2013, 20:42 WIB
Ilustrasi: Ribuan orang mengikuti tes calon pegewai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Malang di GOR Ken Arok, Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (12/12/2010). Sebanyak 9.142 peserta mengikuti tes CPNS Kota Malang yang memperebutkan 235 lowongan. Menjadi pegawai negeri masih menjadi dambaan banyak orang.  KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Ilustrasi: Ribuan orang mengikuti tes calon pegewai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Malang di GOR Ken Arok, Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (12/12/2010). Sebanyak 9.142 peserta mengikuti tes CPNS Kota Malang yang memperebutkan 235 lowongan. Menjadi pegawai negeri masih menjadi dambaan banyak orang.
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch (ICW) mengapresiasi perubahan sistem perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sejak tahun lalu.

Hal ini diungkapkan Siti Juliantari Rahman, Divisi Monitoring dan Pelayanan Publik ICW dalam jumpa pers terkait proses seleksi CPNS di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (1/9/2013).

"Kami sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan Kemenpan -RB yang dari tahun lalu sudah mengubah sistem yang ada," ujar Juliantari.

Ia juga menilai adanya perubahan sistem dari manual ke online. Selain itu, lanjut Juliantari, Kemenpan-RB dinilai lebih partisipatif dalam menyeleksi CPNS. "Sekarang ini Kemenpan-RB lebih partisipatif dan transparan," imbuh Juliantari.

Berdasarkan sistem pengadaan calon pegawai negeri sipil yang dilansir dari Kedeputian SDM Aparatur Kemenpan-RB, ada sistem perekrutan. Ada 4 aspek perubahan itu adalah terkait formasi, soal ujian, pengolahan hasil ujian, dan pengawasan atau pengamanan.

Pertama aspek formasi, yaitu didasarkan pada usulan dari setiap satuan organisasi menjadi usulan formasi wajib berdasarkan hasil, yaitu analisis jabatan, analisis beban kerja, redistribusi PNS, dan proyeksi kebutuhan PNS lima tahun.

Kedua mengenai soal ujian. Sebelumnya, pemerintah bersama perguruan tinggi negeri menyusun kisi-kisi dan membuat soal. Namun, saat ini hal ini dilakukan oleh tim ahli atau konsorsium, dan juga adanya uji validitas soal. Semua instansi menggunakan standar soal yang sama.

Selanjutnya materi dalam ujian CPNS, yaitu adanya tes kompetensi dasar meliputi tes kebangsaan, intelegensia umum, karakteristik pribadi. Selain itu instansi dapat melakukan tes kompetensi bidang sesuai kebutuhan dan tuntutan jabatan. Hal ini, di antaranya, tes tertulis, wawancara, psikologi, dan praktik dasar setelah lulus mengikuti kompetensi dasar.

Ketiga, pengolahan hasil ujian dilakukan oleh konsorsium atau tim ahli, bersifat terbuka. Penetapan kelulusan berdasarkan hasil olahan tim ahli dan diumumkan melalui situs web sehingga dapat diakses semua peserta.

Tidak hanya itu, pengawasan atau pengamanan akan dibantu oleh pengawasan internal pemerintah, yaitu pengawas internal instansi, BKPP (Badan Pengelola Keuangan dan Pembangunan), Badan Pengembangan dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Intelijen Negara (BIN), KPK, Polri, Lemsaneg (Lembaga Sandi Negara), BKN (Badan Kepegawaian Negera, Kemenpan-RB (Deputi Waskun), dan pengawasan eksternal dari Konsorsium LSM.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Vaksinasi Gotong Royong Dorong Kekebalan dan Produktivitas Pekerja Indonesia

Vaksinasi Gotong Royong Dorong Kekebalan dan Produktivitas Pekerja Indonesia

BrandzView
Hargai Proses di MKD, Golkar: Kita Doakan Azis Syamsuddin Melewati dengan Baik

Hargai Proses di MKD, Golkar: Kita Doakan Azis Syamsuddin Melewati dengan Baik

Nasional
Akankah KPK Tinggal Pusara?

Akankah KPK Tinggal Pusara?

Nasional
Antisipasi Varian Baru, Muhadjir Minta Pemeriksaan Genome Sequencing terhadap Pekerja Migran yang Positif Covid-19

Antisipasi Varian Baru, Muhadjir Minta Pemeriksaan Genome Sequencing terhadap Pekerja Migran yang Positif Covid-19

Nasional
Pimpinan MPR Berharap Jokowi Undang Presiden Palestina dan PM Israel Bahas Solusi Damai

Pimpinan MPR Berharap Jokowi Undang Presiden Palestina dan PM Israel Bahas Solusi Damai

Nasional
Tiga Sekretaris Pribadi Edhy Prabowo Mengaku Mendapat Rp 5 Juta dari Andreau Misanta

Tiga Sekretaris Pribadi Edhy Prabowo Mengaku Mendapat Rp 5 Juta dari Andreau Misanta

Nasional
Masyarakat yang Kembali dari Mudik Diminta Karantina Mandiri 5×24 Jam

Masyarakat yang Kembali dari Mudik Diminta Karantina Mandiri 5×24 Jam

Nasional
Kekhawatiran Jokowi atas Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Lebaran

Kekhawatiran Jokowi atas Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Lebaran

Nasional
Kunjungan Kerja ke Riau, Jokowi Tinjau Pembangunan Tol hingga Vaksinasi Massal

Kunjungan Kerja ke Riau, Jokowi Tinjau Pembangunan Tol hingga Vaksinasi Massal

Nasional
Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pemda Diminta Evaluasi Operasional Tempat Wisata

Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pemda Diminta Evaluasi Operasional Tempat Wisata

Nasional
Masyarakat Diminta Tak Khawatir soal Penghentian Sementara Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547

Masyarakat Diminta Tak Khawatir soal Penghentian Sementara Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547

Nasional
Satgas: Vaksin Merah Putih Akan Digunakan dalam Vaksinasi Covid-19 Program Pemerintah

Satgas: Vaksin Merah Putih Akan Digunakan dalam Vaksinasi Covid-19 Program Pemerintah

Nasional
Satgas: Pergerakan Arus Balik Setelah 21 Mei Diperkirakan Mencapai 2,6 Juta Orang

Satgas: Pergerakan Arus Balik Setelah 21 Mei Diperkirakan Mencapai 2,6 Juta Orang

Nasional
Jokowi: Penularan Covid-19 Harus Ditekan, Jangan Hanya Lihat Sisi Ekonomi

Jokowi: Penularan Covid-19 Harus Ditekan, Jangan Hanya Lihat Sisi Ekonomi

Nasional
Dilaporkan Pegawai yang Tak Lolos TWK, Pimpinan KPK: Kami Hormati

Dilaporkan Pegawai yang Tak Lolos TWK, Pimpinan KPK: Kami Hormati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X